Posted by: nugroholic | February 22, 2012

Tentang Otonomi Desa

Sampai detik ini belum ada definisi formal tentang otonomi desa yang dirumuskan dalam Undang Undang (UU). Tetapi dalam kajian akademik, pandangan resmi pejabat maupun ranah advokasi selalu muncul konsep otonomi desa. Bahkan otonomi desa menjadi aktor spesial dan senjata canggih bagi gerakan pembaharuan desa pasca reformasi bahkan menjadi ikon dalam reformasi di bidang pemerintahan khususnya pelayanan public (service delivery). Sejauh wacana yang berkembang setidaknya ada tiga bentuk cara pandang dan pehamanan tentang otonomi desa.

 

Pertama, cara pandang legal formal yang sering dikemukakan oleh para ahli hukum. Pemahaman tentang otonomi desa dari cara pandang ini bertumpu pada diktum-diktum yang termuat secara baku dalam UU. Dalam UU sering ditemukan diktum “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri” sebagai definisi standar otonomi desa. Pandangan ini memposisikan desa sebagai subyek hukum yang berhak dan berwenang membuat tindakan hukum, membuat peraturan yang mengikat, menguasai tanah, membuat surat-surat resmi, berhubungan dengan pengadilan, menyelenggarakan kerjasama, dan lain-lain.

 

Kedua, bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi desa beserta hak asal-usul dan adat-istiadatnya. Artinya negara tidak merusak, melainkan melindungi eksistensi desa. Jika kita belajar pada sejarah, maka sudah seharusnya negara memberikan pengakuan terhadap eksistensi desa, yang umurnya jauh lebih tua ketimbang NKRI.

 

Ketiga, konsep self-governing community “kesatuan masyarakat hukum”. Self-governing communityhistorikalnya mempunyai tradisi panjang di Eropa maupun di Indonesia. Tradisi ini kembali ke negara-kota (city-states) kuno atau kembali ke badan rapat desa dan gereja. Di negara-negara Eropa dikenal berbagai macam nama self-governing community, mulai dari dewan komunitas di Spanyol,Commune di Italia, Parish di Inggris. Di Indosesia memiliki pula self-governing community ini, seperti Nagari di Sumatera Barat, Lurah di Jawa, Lembang di Tana Toraja, Kuwu di Ciroben dan Kampung di Papua.  Pada prinsipnya self-governing community adalah komunitas lokal beyond the state, yang mengelola hidupnya sendiri dengan menggunakan lembaga lokal. Hanya saja di zaman modern negara-bangsa (nation-states) mengambil posisi dominan dalam sistem politik dan administrasi. Di masa sekarang tradisiself-goverining community tampak tidak menyandarkan pada kumpulan prinsip yang koheren, ia jelasnya adalah sekumpulan praktik yang berbeda dan beragam. Namun, dasar umumnya dapat ditemukan: komunitas lokal secara tradisional memiliki tingkat otonomi dalam pengelolaan urusan lokal. Sebutan “tingkat otonomi” menunjuk pada berbagai macam praktik dan pada sifat relatif independensi lokal (Markku Kiviniemi, 2001).

 

Keempat, cara pandang romantis-lokalistik. Meski dalam UU tidak ada rumusan tentang otonomi desa, tetapi wacana resmi, pelajaran di sekolah maupun suara lokal sering menegaskan bahwa desa memiliki “otonomi asli” berdasarkan asal-usul dan adat setempat. Banyak guru mengajarkan bahwa otonomi desa adalah “otonomi asli” sedangkan otonomi daerah adalah “otonomi pemberian”. Ada kesan bahwa otonomi asli itu lebih terhormat dan independen daripada status otonomi pemberian. (Sutoro Eko dan Abdul Rozaki, 2005)

 

Keempat cara pandang tersebut memiliki penekanan masing masing dalam mendeskripsikan substansi dan eksistensi otonomi desa. Cara pandang legal formal membatasi desa sebagai subjek hukum, banyak para politisi, pejabat pemerintah, aktivis maupun akademisi bersandar pada term ini, padahal otonomi desa tidak hanya sekedar berbicara persoalan hubungan hukum, tetapi hubungan antara desa dengan negara. Desa bisa disebut otonom kalau memperoleh pembagian kewenangan dan keuangan dari negara, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengelola pemerintahan. Penegasan pengakuan Negara pada pemahaman otonomi desa adalah pijakan yang memberikan kejelasan, tetapi bila hanya sekedar pengakuan belumlah cukup. Lebih dari sekedar pengakuan, otonomi desa berarti pembagian kekuasan, kewenangan dan keuangan kepada desa.

 

Kemudian konsep otonomi asli dalam pandangan romantis-lokalistik justru bisa menjadi jebakan yang mematikan bagi desa, sebab banyak hal yang “asli” milik desa sudah di ambil oleh Negara dan tidak jarang dieksploitasi oleh investor. Bila ditilik dari sisi desentralisasi, otonomi lokal mengharuskan adanya pemberian (atau pembagian) kewenangan dan keuangan dari pemerintah pusat ke daerah bukan pemanfaatan kewenangan yang didistribusikan untuk kepentingan kelompok elit Negara. Di sisi lain cara pandang romantis-lokalistik memahami otonomi desa sebagai kemandirian dengan cara yang keliru. Pada konsep ini kemandirian desa hanya mencakup masalah internal desa, rumah tangga “sendiri”, kemampuan mengelola, membiayai pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan bertumpu pada hasil sumberdaya lokal, swadaya dan gotong-royong masyarakat atau bisa digenaralkan dalam Pendapatan Asli Desa (PADes). Kalau bantuan pemerintah lebih besar ketimbang PADes, cara pandang lokalis-romantis menganggap otonomi desa gagal dilaksanakan dan desa tergantung pada supradesa (pemerintah). Kelemahan mendasar konsep ini adalah memandang otonomi desa sebagai kewajiban dan tanggung jawab, bukan sebagai hak. (Wahyudi Kumorotomo, 2009)

 

Konsep romantis-lokalistik ini sebenarnya diadopsi utuh oleh pemerintah orde baru untuk mempertahankan sentralisme. Pemerintah pada saat itu membuat jebakan eksploitasi terhadap swadaya desa, sehingga tidak memberikan kekuasaan/kewenangan dan sumber daya yang memang menjadi hak desa sebagai wilayah otonom. Bukannya menafikan swadaya masyarakat, swadaya masyarakat berarti solidaritas sosial dan bagian dari modal sosial yang telah lama menjadi penyangga penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood) masyarakat desa. Tetapi otonomi (kemandirian desa) lebih dari sekedar swadaya. Kemandirian bukanlah “kesendirian”, dan otonomi desa bukan masalah internal dan otonomi desa tidak bisa lepas dari sistem relasi antara desa dengan supradesa, sebab desa menjadi bagian dari negara yang juga menjalankan sejumlah kewajiban yang dibebankan oleh negara. Karena itu, lebih dari sekadar swadaya, otonomi desa merupakan persoalan pemerataan dan keadilan hubungan antara negara dan desa. Desa, khususnya pemerintah desa, mempunyai hak bila berhadapan dengan negara, sebaliknya mempunyai kewajiban dan tanggungjawab kepada masyarakat di lingkup wilayahnya.

 

Otonomi desa membutuhkan berbagai prakarsa lokal, gerakan bersama, komitmen politik dan kebijakan pemerintah. Bila berbicara dalam tataran otonomi desa, makna dan formatnya tidak cukup dengan rumusan desa sebagai subyek hukum, sebagai kesatuan masyarakat hukum, pengakuan negara atas eksistensi desa, dan kemandirian masyarakat desa yang ditopang dengan modal sosial (swadaya dan gotong royong). Otonomi desa yang jelas dan ideal adalah menempatkan posisi desa dan menstimulasi kapasitas desa sebagai local self government, yang mempunyai keleluasaan, kekebalan dan kemampuan. Format ini sepadan dengan otonomi daerah yang dibentuk dalam sistem desentralisasi, dengan pembagian kewenangan dan keuangan secara seimbang antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa.

majulah desaku……,,,

Posted by: nugroholic | February 22, 2012

Kebijakan Mutasi Pegawai

Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan tindak lanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi kerja akan diketahui kecakapan seorang pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan (job description) yang dibebankan kepadanya.

Tidak kurang kritik pedas yang dilontarkan kepada Bagian Kepegawaian menyangkut masalah mutasi, seperti ketidakadilan ataupun keterbukaan pihak pengambil keputusan dalam proses ini. Apakah memang demikian halnya, ataukah pihak pegawai yang memang enggan berubah karena sudah merasa ‘nyaman’ dengan kondisi sekarang dan ingin mempertahankan ‘kekuasaan’ atau ‘keahlian’ yang dimilikinya dan tidak ada keinginan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dengan pengalaman baru.

Layaknya setiap pengambil keputusan dalam suatu organisasi setiap Surat Keputusan mengenai mutasi ini diluncurkan, pasti telah melalui proses yang tidak bisa dibilang singkat. Mulai dari pembentukan pola mutasi, pemilihan calon-calon yang tepat untuk menduduki suatu jabatan, penentuan atau seleksi dari para calon terpilih tersebut, pertimbangan rekomendasi bagi calon yang bersangkutan dan masih banyak kegiatan lain yang tentunya telah banyak menyita waktu, pikiran, dan tenaga dari para konseptor, pengambil keputusan, maupun pihak-pihak yang terkait dengan mutasi ini.

Kepentingan Mutasi
Kalau kita kembali kepada tujuan utama mutasi yaitu tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja, maka tujuan lain dari mutasi dapat kita lihat dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu dari sudut pandang kepentingan pegawai dan juga organisasi sebagai berikut:

Bagi Kepentingan Pegawaia. memperluas atau pengembangan pegawai (program pelatihan jabatan)
b. menghilangkan kejenuhan terhadap pekerjaan
c. memberikan kejenuhan terhadap pekerjaan
d. penyesuaian pekerjaan dengan kondisi fisik pegawai
e. mengatasi perselisihan antara sesame pegawai (kondisional)

Bagi Kepentingan Organisasia. menciptakan keseimbangan antara sumber daya manusia dengan komposisi pekerjaan atau jabatan
b. meningkatkan produktivitas kerja
c. memberikan pengakuan dan imbalan terhadap prestasi seseorang
d. alat pendorong agar semangat kerja meningkat melalui persaingan terbuka

Macam-macam Mutasi

Paul Pigors dan Charles Mayers mengemukakan 5 macam mutasi dilihat dari segi tujuannya yaitu:a. Production Transfer
Adalah pengalihtugasan seorang pegawai dari satu bagian ke bagian lain secara horizontal, dimana disatu bagian tersebut keperluan akan pekerjaan bertambah, atau ke bagian lain dimana terdapat lowongan pekerjaan karena ada pegawai yang berhenti atau pensiun.
b. Replacement Transfer
Adalah pengalihtugasan seorang pegawai yang sudah lama dinasnya ke jabatan lain secara horizontal untuk menggantikan pegawai lain yang masa dinasnya lebih sedikit atau diberhentikan.
c. Remedial Transfer
Adalah penglihtugasan seorang pegawai ke jabatan atau pekerjaan lain baik pekerjaannya sama atau tidak atas permintaan pegawai yang bersangkutan.
d. Shift Transfer
Adalah pengalihtugasan seorang pegawai yang sifatnya horizontal dari satu regu ke regu lain sedangkan pekerjaan tetap sama namun jam kerja berbeda. Umumnya pembagian jam kerja terbagi dalam 3 shift. Yaitu shift satu, shift dua, dan shift tiga.
e. Versality Transfer
Adalah pengalihtugasan seorang pegawai ke jabatan/pekerjaan lainnya secara horizontal agar pegawai yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaan atau ahli dalam berbagai bidang pekerjaan.

Dasar Mutasi
Ada beberapa dasar pelaksanaan mutasi pegawai yaitu:a. Seniority System adalah mutasi yang didasarkan atas landasan masa kerja, usia, dan pengalaman kerja dari pegawai yang bersangkutan.
b. Spoil System adalah mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan.
c. Merit System adalah mutasi pegawai yang didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, objektif dan hasil prestasi kerja seperti: output dan produktivitas kerja, jumlah kesalahan yang dibuat serta absensi dan disiplin pegawai yang baik.

Kendala Pelaksanaan Mutasi
Keith Davis dan John W. Newstrom mengemukakan ada tiga jenis penolakan pegawai terhadap mutasi pegawai, yaitu:
1. Faktor Logis atau Rasional
Penolakan ini dilakukan dengan pertimbangan waktu yang diperlukan untuk menyesuaikan diri, upaya ekstra untuk belajar kembali, kemungkinan timbulnya situasi yang kurang diinginkan seperti penurunan tingkat ketrampilan, serta kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh perubahan.
2. Faktor Psikologis
Penolakan berdasarkan faktor psikologis ini merupakan penolakan yang dilakukan berdasarkan emosi, sentimen, dan sikap. Seperti kekhawatiran akan sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya, rendahnya toleransi terhadap perubahan, tidak menyukai pimpinan atau agen perubahan yang lain, rendahnya kepercayaan terhadap pihak lain, kebutuhan akan rasa aman.
3. Faktor Sosiologis (kepentingan kelompok)
Penolakan terjadi karena beberapa alasan antara lain konspirasi yang bersifat politis, bertentangan dengan nilai kelompok, kepentingan pribadi, dan keinginan mempertahankan hubungan (relationship) yang terjalin sekarang.
Sumber buku Administrasi Kepegawaian Karya Dra. Harmanti, M.Si.

Posted by: nugroholic | February 27, 2011

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Fenomena kemiskinan yang bertolak belakang dengan kekayaan sumberdaya alam Riau, mengindikasikan bahwa kemiskinan di Riau bukan disebabkan oleh kemiskinan alami, tetapi lebih disebabkan oleh kemiskinan struktural yang multidimensional. Kondisi ini berakibat pada ketidakmampuan masyarakat Riau dalam memperoleh hak yang paling mendasar dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Akar permasalahannya adalah kebijakan pembangunan yang belum fokus pada masyarakat miskin.
Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Program Pemberdayaan Desa (PPD) merupakan perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau.
Seluruh proses kegiatan dalam PPD pada hakekatnya memiliki tiga dimensi, yaitu:

a.    Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan          melaksanakannya  secara  terbuka (transparan)  dan penuh tanggung jawab.
b.    Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
c.    Menyediakan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk pinjaman yang murah dan mudah guna pengembangan ekonomi masyarakat desa/kelurahan.

1.2.  TUJUAN KHUSUS PPD

Tujuan dilaksanakannya Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau secara khusus adalah untuk :
a.    Mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat desa/kelurahan.
b.    Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa/kelurahan yang  berpenghasilan rendah.
c.    Meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/kelurahan.
d.    Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir.
e.    Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
f.        Meningkatkan kebiasaan gotong-royong dan gemar menabung secara tertib.
g.    Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa/kelurahan.
h.    Memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa/kelurahan.
1.3. SASARAN
Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah:
a.    Berkembangnya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi perdesaan/kelurahan  yang sehat dan berdaya
saing tinggi.
b.    Terpenuhinya kebutuhan dasar sarana dan prasarana penunjang ekonomi, pendidikan dan infra struktur
desa/kelurahan melalui pembangunan yang tumbuh dari bawah (Bottom Up) yang diimplementasikan oleh seluruh
Dinas Instansi Sektoral baik provinsi maupun kabupaten/kota.
c.    Melembagakan sistem perencanaan partisipatif di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui
peran aktif Dinas dan Sektoral.
1.4.  JENIS KEGIATAN PPD
Dalam implementasinya jenis kegiatan pada Program Pemberdayaan Desa meliputi :
a.    Kegiatan reguler perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui     Sektoral.
b.    Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan yang dikelola oleh Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan – Simpan Pinjam  (UED/K-SP).
Untuk menjamin pemahaman mekanisme dan tujuan program, maka sosialisasi program wajib dilaksanakan oleh Penanggungjawab Pelaksana Program baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Untuk memperkuat sistem pengendalian program, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali, harus dilakukan rapat koordinasi yang melibatkan semua dinas/instansi terkait. Sedangkan untuk melihat progres perkembangan dan masalah terakhir perlu dilakukan rapat koordinasi setiap bulannya, baik ditingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota dan provinsi.
1.5. KRITERIA DAN PERSYARATAN PELAKU PPD
A. Pemegang Otoritas
Pemegang Otoritas terdiri dari Kepala Desa/Lurah, Ketua LPM/LPMK, tokoh/wakil Perempuan yang dipilih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan.
B. Pengawas Umum
-   Untuk Desa pengawas umum langsung dijabat oleh Ketua BPD.
-   Untuk Kelurahan dipilih 1 orang melalui Musyawarah Kelurahan dengan persyaratan sebagai berikut :
-   Pendidikan minimal SLTA/Sederajat.
-   Umur maksimal 50 tahun.
-   Penduduk kelurahan yang menetap minimal 3 tahun dan mempunyai bukti kependudukan (KTP) kelurahan setempat.
C. Kader Pembangunan Masyarakat
Kader Pembangunan Masyarakat Desa dengan persyaratan sebagai berikut :
-       pendidikan minimal SLTP.
-       Umur KPM maksimal 40 tahun.
-       Penduduk desa/kelurahan yang menetap minimal 3 tahun dan mempunyai bukti kependudukan (KTP)
desa/kelurahan setempat.
D. Pengelola UED/K-SP
Pengelola UED/K-SP dengan persyaratan sebagai berikut :
-       Memiliki pendidikan minimal SLTA/sederajat.
-       Umur maksimal 45 tahun.
-       Penduduk desa/kelurahan yang menetap minimal 3 tahun dan mempunyai bukti kependudukan (KTP)
desa/kelurahan setempat.
BAB II
KEGIATAN PPD
2.1. JENIS KEGIATAN PPD
Jenis kegiatan PPD pada dasarnya meliputi seluruh bidang kegiatan yang mendukung upaya Pemerintah Provinsi Riau untuk menanggulangi masalah Kemiskinan, Kebodohan dan Ketertinggalan Infrastruktur (K2I). Kegiatan perencanaan pembangunan desa/kelurahan  melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD)  bidang sektoral adalah kegiatan perencanaan pembangunan yang berdasarkan sistem partisipatif  berdasarkan kebutuhan aktual desa/kelurahan sesuai dengan potensi dan ketersediaan sumber daya desa/kelurahan. Perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui bidang sektoral akan dituangkan dalam bentuk Rencana Jangka Menengah (RJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan (RPTD/K).
A. RENCANA JANGKA MENENGAH (RJM)
Rencana Jangka Menengah merupakan daftar prioritas pembangunan desa/kelurahan selama 5 (lima) tahun dibidang peningkatan ekonomi makro, pendidikan dan pemenuhan infra struktur yang dihasilkan dari penggalian potensi dan gagasan dengan sistem partisipatif menggunakan metode PRA (Partisipatory Rural Appraisal). Rencana Jangka Menengah desa/kelurahan minimal memuat : Kondisi umum desa/keluahan (potensi dan masalah), visi dan misi, tujuan pembangunan, sasaran pembangunan desa/kelurahan dan prioritas pembangunan desa/kelurahan untuk masa waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.
B. RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DESA/KEL( RPTD/K)
Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan (RPTD/K) merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah (RJM), yang disusun berdasarkan skala prioritas dan berkesinambungan untuk satu tahun anggaran. Penyusunan skala prioritas RJM dan RPTD/K dilakukan dengan metode partisipatif, dimulai dari tahap identifikasi potensi dan kebutuhan di tingkat kelompok, RT, dusun dan  desa/kelurahan, dengan melibatkan segenap unsur masyarakat serta keterwakilan kepentingan kelompok perempuan.
Untuk kegiatan ekonomi produktif dengan siklus usaha maksimal 24 bulan akan dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat desa/kelurahan, sedangkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan bidang ekonomi makro akan dilaksanakan oleh Dinas Instansi sesuai dengan mekanisme Perencanaan Pembangunan Nasional.
2.2. PRINSIP PENGELOLAAN KEGIATAN PPD
A. PRINSIP DASAR
Pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar  PPD yaitu harus transparan, memihak kepada masyarakat miskin, desentralisasi/dapat dikerjakan oleh masyarakat, Akuntablitas,  kompetisi sehat, termasuk dalam hal usulan, pemilihan pengelola, sistem pengelolaan serta penyaluran dana.
Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Usaha Desa/Kelurahan, harus dapat diketahui oleh seluruh masyarakat setempat dengan mudah dan terbuka, disebarluaskan melalui papan informasi, selebaran, pertemuan-pertemuan atau melalui media lainnya.
B. SWADAYA
Masyarakat memberikan swadaya untuk setiap kegiatan yang diusulkan, sebagai salah satu indikasi adanya kesungguhan dan kebutuhan akan kegiatan tersebut.
C. PELESTARIAN KEGIATAN
Dana  Usaha Desa/Kelurahan merupakan tanggung jawab masyarakat, melalui pengurus yang telah terbentuk. Sedangkan kegiatan ekonomi yang telah tercipta dan mempunyai pangsa pasar perlu terus dikembangkan dengan bantuan pembinaan manajemen dari instansi terkait.
BAB III
ALUR KEGIATAN PPD

3.1. TAHAP PERSIAPAN PROGRAM
Pada tahap persiapan Program Pemberdayaan Desa dilakukan sosialisasi program kepada segenap dinas dan instansi provinsi dan kabupaten/kota untuk menetapkan jumlah dana yang disalurkan dan lokasi kegiatan di masing-masing kabupaten/kota. Pada tahap persiapan tersebut juga dilakukan seleksi dan pelatihan bagi  Fasilitator Program meliputi Pendamping Desa/Kelurahan, Koordinator Daerah dan Tim Fasilitator Program  Provinsi. Pada tahap persiapan tersebut kabupaten/kota melaksanakan identifikasi, pembentukan   serta pengesahan Pengelola UED/K-SP di setiap Desa/Kelurahan berdasarkan hasil MD/K I yang difasilitasi oleh Pendamping Desa.
3.2. MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN (MD/K) I
Setelah selesai melaksanakan pelatihan pratugas, Pendamping Desa/Kelurahan akan ditempatkan di desa/kelurahan lokasi kegiatan dan melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa/Kelurahan I dengan agenda :
a.    Sosialisasi program kepada segenap lapisan masyarakat desa/kelurahan.
b.    Memilih dan menetapkan dua orang  Kader Pembangunan Masyarakat, salah satu atau kedua-duanya bisa
perempuan,
c.    Memilih dan menetapkan satu wakil tokoh masyarakat (harus perempuan) sebagai anggota Otoritas Rekening
Desa/Kelurahan.
d.    Menetapkan Ketua BPD sebagai  Pengawas Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Desa dan di sahkan oleh
Bupati.
e.    Memilih satu orang Penanggungjawab Pengawas Umum UEK-SP secara musyawarah pada kelurahan dan ditetapkan
melalui Surat Keputusan Lurah diketahui oleh Camat dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota.
f.    Memilih dan menetapkan Pengelola UED/K-SP yang difasilitasi oleh Pendamping Desa. Pengelola terpilih minimal
satu orang dari perempuan bagi UED/K-SP yang baru, Pengelola UED/K-SP yang sudah terbentuk selanjutnya
ditetapkan dengan SK Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat dan di sahkan oleh  Bupati/Walikota.
g.  Desa/Kelurahan yang telah terbentuk lembaga UED/K-SP sebelum Program Pemberdayaan Desa (PPD),
pengelolanya harus dilakukan pemilihan ulang berdasarkan musyawarah dan pengelola UED/K-SP dapat
mencalonkan kembali.
h.   Menentukan lokasi penempatan papan informasi.
i.    Sosialisasi tentang prosedur pembukaan Rekening Desa/Kelurahan pada Bank yang ditunjuk.
j.     Mensosialisasikan tentang penggunaan jasa pinjaman.
k.    Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan di desa/kelurahan (RKTL).
Otoritas DUD untuk Tokoh/wakil perempuan memiliki masa tugas 3 tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan musyawarah untuk masa tugas berikutnya, disahkan oleh Bupati/Walikota. Kader Pembangunan Masyarakat (KPM), Pengawas, Pengelola UED/K-SP dengan masa tugas selama 3 tahun yang disahkan oleh Bupati/Walikota dan dapat dipilih kembali berdasarkan musyawarah, apabila pelaku tersebut diatas terjadi post majuer (meninggal dunia, mengundurkan diri, tersangkut kasus hukum) segera dilakukan musyawarah untuk mengisi kekosongan pelaku PPD.
Persiapan Musyawarah Desa/Kelurahan (MD/K) I:
a.    Undangan Musyawarah Desa/Kelurahan I dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dan telah disampaikan paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan musyawarah. Undangan musyawarah disampaikan melalui berbagai media (tertulis, pertemuan kelompok, RT, RW, Dusun, papan informasi, canang, beduk dll).
b.    Pendamping Desa/Kelurahan dan perangkat desa/kelurahan memastikan undangan musyawarah desa/kelurahan I, telah diketahui dan diterima masyarakat.
c.    Pendamping Desa mempersiapkan media sosialisasi dan perlengkapan yang diperlukan untuk memfasilitasi jalannya forum Musyawarah Desa/Kelurahanan I.
d.    Peserta musyawarah adalah seluruh masyarakat desa/kelurahan. Minimal dihadiri oleh 50 orang, minimal 10% dari jumlah peserta haruslah terdiri dari kaum perempuan dan minimal 10% lagi haruslah mewakili orang miskin.
e.    Pendamping Desa melakukan identifikasi calon Pengelola UED/K-SP dan KPM (Kader Pembangunan Masyarakat) mulai dari tingkat RT, RW dan dusun.
f.        Calon Pengelola UED/K-SP dan KPM yang diajukan di MD/K I masing-masing minimal 6 orang. Pada saat MD/K I masyarakat dapat mengajukan calon lain yang dianggap layak.
3.3. IDENTIFIKASI POTENSI DAN PENGGALIAN GAGASAN
Tahapan kegiatan setelah pelaksanaan MD/K I, Pendamping Desa melakukan pelatihan bagi Kader Pembangunan Masyarakat secara On the Job Training, dilanjutkan dengan pelaksanaan identifikasi  potensi desa/kelurahan serta penggalian gagasan.
Tujuan dilakukan penggalian gagasan ini adalah membantu masyarakat desa dalam menyusun Visi dan Misi. Visi desa adalah tujuan ideal yang ingin dicapai oleh sebuah desa misalnya : menjadikan desa sebagai tujuan wisata bahari pada tahun 2010 yang didukung dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Media yang digunakan untuk menyusun visi desa ini adalah dengan membuat peta desa yang berisi potensi dan masalah yang ada dalam desa, baik ekonomi, sosial, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kelembagaan dan lain lain. Sementara potensi memuat atau berisi semua potensi yang ada didesa seperti sawah, irigasi dll. Misi adalah langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai visi yang telah dibuat.
Pada tahap ini Pendamping Desa dibantu Kader Pembangunan Masyarakat melakukan kegiatan :
a.    Inventarisasi potensi wilayah dan masyarakat desa/kelurahan dengan melakukan ’Trans Seck Walk’ meliputi  setiap RT/RW/Dusun.
b.    Melaksanakan musyawarah ditingkat kelompok/RT/RW/Dusun guna melakukan pemetaan sosial dan potensi desa/kelurahan.
c.    Menetapkan usulan berdasarkan ranking skala prioritas kegiatan pembangunan sarana/prasarana yang akan diajukan pada MD/K II. Menetapkan usulan berdasarkan ranking skala prioritas kegiatan ekonomi bagi anggota UED/K-SP.
d.    Menyepakati dan menetapkan sanksi-sanksi bagi anggota dan kelompok UED/K-SP yang akan diajukan pada MD/K II sebagai usulan RT/RW/Dusun.
e.    Penulisan dokumen usulan RT/RW/Dusun untuk kegiatan – kegiatan UED/K-SP.
f.        Pendamping Desa, Kader Pembangunan Masyarakat, Pengelola UED/K-SP didukung oleh Fasilitator PPD Provinsi, menyusun draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) UED/K-SP, untuk disampaikan dan di tetapkan dalam forum MD/K II. Draft tersebut merupakan kerangka awal dalam perumusan AD/ART yang dibuat desa/kelurahan. Pendamping Desa harus memastikan bahwa AD/ART yang dibuat sesuai dengan karakteristik desa/kelurahan dengan membuat AD/ART bersama masyarakat.
3.4. PEMBUKAAN REKENING DANA USAHA DESA/KEL DAN REKENING UED/K-SP
Pemegang Otoritas Rekening Desa/Kelurahan yang terdiri dari Kepala Desa/Lurah, Ketua LPM/LKMD/K, 1 Orang Wakil Masyarakat  Perempuan yang dipilih pada forum Musyawarah Desa/Kelurahan 1, secara bersama-sama membuka Rekening pada bank yang telah ditetapkan berdasarkan SK Gubernur dengan Nama  REKENING DANA USAHA DESA/KELURAHAN (Nama Desa/Kelurahan).

Pengelola UED/K-SP membuka rekening  untuk menampung dana yang disalurkan dari Rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan dan pengembalian dana pinjaman oleh pemanfaat sebelum disetorkan kembali pada Rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan dengan nama REKENING UED/K-SP (disebutkan nama UED/K-SP yang bersangkutan serta desa/kelurahan), dengan spesimen tanda tangan Ketua dan Kasir,  pada bank yang sama dengan Rekening Dana Usaha Desa.
Selain itu Pengelola UED/K-SP juga membuka Rekening tersendiri dengan speciment yang sama untuk menampung dan menyalurkan dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam anggota UED/K-SP dengan nama REKENING DANA SIMPAN PINJAM UED/K-SP (disebutkan nama UED/K-SP yang bersangkutan serta desa/kelurahan).
3.5. VERIFIKASI USULAN KEGIATAN DANA USAHA DESA/KELURAHAN

A. Ruang Lingkup Verifikasi :
a.    Verifikasi meliputi pemeriksaan administrasi dan kelengkapan proposal serta pemeriksaan lapangan.
b.    Pelaksanaan tugas Verifikasi  difasilitasi oleh KPM
c.    Pendamping Desa memfasilitasi secara aktif dalam setiap tahapan proses verifikasi.
d.    Koordinator Daerah (KORDA) memastikan pelaksanaan verifikasi usulan kegiatan sesuai dengan mekanisme PPD.
B. Alur Kegiatan Verifikasi  :
a.    Calon pemanfaat mengajukan proposal rencana usaha pemanfaat (RUP).
b.    Pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi rencana usulan pemanfaat (RUP) oleh staf analis kredit
c.    Kalau ada hal-hal yang dirasakan belum lengkap, maka staf analis kredit memberikan kesempatan kepada calon peminjam untuk memperbaiki proposalnya.
d.    Perbaikan RUP oleh pemanfaat
e.    Pemeriksaan kembali terhadap RUP yang telah diperbaiki
f.     Survey lapangan
g.    Pemberian hasil verifikasi oleh staf analis kredit kepada otoritas, pengawas, KPM,  pengelola dan PD.
h.    Rapat khusus rekomendasi akhir oleh otoritas, pengawas, KPM pengelola dan PD
i.      Pemberian umpan balik kepada calon pemanfaat
j.      Selanjutnya dibawa ke MD/K II atau MD/K Perguliran
C. Tahapan Verifikasi :
a.    Pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi usulan meliputi :
·   Kartu Tanda Penduduk
·   Kartu Keluarga
·   Proposal Usulan Peminjam
·   Fotocopi Agunan (kecuali kelompok masyarakat miskin)
·   Surat pernyataan tanggung renteng untuk masyarakat miskin dengan usaha berkelompok
·   Surat pernyataan tanggung renteng untuk masyarakat yang usaha berkelompok
·   Surat rekomendasi dari Kepala PMD/K atau sebutan lainnya kabupaten/kota (bagi peminjam kepala desa/lurah, aparat desa/kelurahan).
·   Persyaratan lain sesuai dengan kesepakatan desa/kelurahan
b.    Survey lapangan untuk menilai :
·   Tempat usaha
·   Kesesuaian usaha yang dilakukan dengan yang diusulkan dalam proposal
·   Kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan usaha
·   Kebenaran dan nilai agunan yang diajukan
·   Kapasitas usaha dan kemampuan mengembalikan pinjaman
·   Karakter calon pemanfaat
c.    Rekomendasi ditentukan dengan skala prioritas :
·   Diberikan untuk masyarakat miskin yang memenuhi syarat
·   Masyarakat lainnya yang layak diberikan pinjaman sesuai dengan : Potensi usaha, Nilai Pinjaman, Potensi Penyerapan tenaga kerja, Lokasi Usaha, Karakter calon pemanfaat dan Utang dengan pihak luar.
3.6. MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN DUA (MD/K II)
Segera setelah selesai pelaksanaan Verifikasi Usulan Kegiatan, Kepala Desa/Lurah dibantu oleh Pendamping Desa dan Kader Pembangunan Masyarakat, menetapkan jadwal pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan ke dua (MD/K II) dengan agenda  :
a.    Menetapkan daftar ranking penerima manfaat kegiatan  Dana Usaha Desa/Kelurahan dan jumlah dana untuk setiap kegiatan yang akan di danai, dituangkan  dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan II dan disahkan dengan Keputusan Desa/Kelurahan.
b.    Menetapkan besarannya suku Jasa pinjaman serta jadwal pengembalian untuk setiap kegiatan yang didanai.
c.    Menetapkan jadwal pencairan dan penyaluran Dana Usaha Desa/Kelurahan.
d.    Menetapkan insentif pengelola dan biaya operasional UED/K-SP.
e.    Informasi rencana perguliran dan mekanisme perguliran.
f.        Menetapkan Rencana Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RJM) berdasarkan usulan kegiatan bidang sektoral dari setiap RT, RW, Dusun.
g.    Menetapkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan (RPTD/K).
h.    Menyepakati sanksi-sanksi  untuk pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
i.         Pembahasan AD/ART UED/K-SP.
j.        Agenda lain yang memungkinkan.
Persiapan Musyawarah Desa/Kelurahan II  :
a.    Undangan MD/K II dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dan telah disampaikan paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan musyawarah;
b.    Undangan musyawarah disampaikan melalui berbagai media (tertulis, pertemuan kelompok, RT, RW, papan informasi, canang, beduk dll);
c.    Pendamping Desa/Kelurahan dan perangkat desa/kelurahan memastikan undangan MD/K II, telah diketahui dan diterima masyarakat;
d.    Peserta musyawarah adalah seluruh masyarakat desa/kelurahan;
e.    Calon pemanfaat dan kelompok pemanfaat diwajibkan hadir pada MD/K II.
f.        Pengelola UED/K-SP, Pendamping Desa dan Kader Pembangunan Masyarakat mempersiapkan dokumen usulan kegiatan yang telah di verifikasi beserta kelengkapan administrasinya termasuk Berita Acara dan rekomendasi hasil kegiatan verifikasi.
g.    Pendamping Desa dibantu oleh Kader Pembangunan Masyarakat mempersiapkan lembar informasi dan lembaran format-format yang diperlukan untuk proses pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan II.
3.7. PROSES PENYALURAN DANA USAHA DESA/KELURAHAN
a.    Pemanfaat Dana Usaha Desa (kelompok atau individu)  membuat Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) dengan Pengelola UED/K-SP yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Pendamping Desa, dilengkapi dengan dokumen usulan kegiatan pemanfaat (kelompok atau individu).
b.    Pengelola UED/K-SP  membuat  Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) dengan Pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan diketahui oleh Pendamping Desa dan Ketua BPD yang  dilengkapi dengan dokumen usulan kegiatan  hasil pembahasan pada forum Musyawarah Desa/Kelurahan II.
c.    Pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) mentransfer dana dari rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan ke rekening UED/K-SP sesuai dengan Jumlah yang diajukan, dilengkapi dengan :
·         Surat Perintah Bayar (SPB).
·         Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3).
·         Daftar pemanfaat  dan jumlah masing-masing pinjaman.
d.    Penyaluran Dana Usaha Desa/Kelurahan dari UED/K-SP ke anggota/kelompok pemanfaat dilakukan sesuai kebutuhan serta memperhatikan siklus usaha.
e.    Pengelola UED/K-SP membuat Rencana Pencairan Dana (RPD) sesuai dengan kebutuhan, dilengkapi dengan :
·         Surat Perintah Bayar (SPB).
·         Daftar Rencana Pencairan Dana (RPD).
3.8. PERTANGGUNGJAWABAN DANA
  1. Pengelola UED/K-SP wajib mempertanggungjawabkan dana kepada masyarakat melalui forum Musyawarah Desa/Kelurahan Pertanggungjawaban (MD/K-P) paling lambat 10 hari setelah seluruh / setiap pencairan Dana Usaha Desa/Kelurahan disalurkan kepada pemanfaat.
  2. Pengelola UED/K-SP wajib menyebarluaskan informasi status dana yang dikelola oleh UED/K-SP melalui papan informasi dan media lainnya secara rutin.
  3. Pemegang Otoritas  Dana Usaha Desa/Kelurahan melaporkan status keuangan yang ada di rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan pada Forum Musyawarah Pertanggungjawaban (MD/K-P) serta menyebar luaskan informasi status Dana Usaha Desa/Kelurahan yang ada di rekening melalui papan informasi dan media lainnya secara rutin.
3.9. PELAKSANAAN KEGIATAN DANA USAHA DESA/ KELURAHAN
a.    Pemanfaat wajib membelanjakan dana pinjaman sesuai dengan rencana kegiatan yang  diajukan dan tertuang dalam dokumen Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K).
b.    Perubahan-perubahan terhadap jenis usaha yang didanai melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan, harus melalui proses verifikasi dilengkapi dengan berita acara.
c.    Pengembalian pinjaman Dana Usaha Desa/Kelurahan dari Pemanfaat  ke Pengelola UED/K-SP dilakukan sesuai dengan isi Surat perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) dengan mempertimbangkan siklus usaha beserta dengan jasa pinjaman yang disepakati bersama dalam Musyawarah Desa/Kelurahan.
d.    Pengembalian Dana Usaha Desa/Kelurahan dari UED/K-SP ke rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan dilakukan sesuai dengan isi surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) beserta jasa sebesar 4% pertahun sebagai cadangan modal.
e.    Pengelola UED/K-SP membuat buku induk/anggota penerima manfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan dengan besar pinjaman, jangka waktu pengembalian dan besar angsuran per periode angsuran.
f.     Pengelola UED/K-SP wajib membuat buku kas umum, buku bank, kartu kredit monitoring  sesuai dengan  buku panduan keuangan.
g.    Pengelola UED/K-SP wajib membuat laporan bulanan kepada Kepala Desa/Lurah dengan tembusan kepada BPD dan Pendamping Desa/Kelurahan. Pelaporan UED/K-SP meliputi :
-       Laporan perkembangan pinjaman;
-       Laporan operasional  UED/K-SP.
-       Laporan status keuangan.
-       Laporan permasalahan.
-       Rencana kerja dan kegiatan UED/K-SP.
h.    Pemanfaat/Peminjam dapat  membayar angsuran pinjaman ditambah  jasa, melalui Rekening UED/K-SP atau melalui Pengelola UED/K-SP.
i.      Perangkat Desa/Kelurahan, BPD, Pengelola UED/K-SP, Pendamping Desa harus melakukan  pembinaan dan pendampingan terhadap anggota/kelompok   Pemanfaat.
j.      Pengelola UED/K-SP melakukan rapat koordinasi bulanan  bersama anggota/kelompok Pemanfaat, Perangkat Desa/Kelurahan, BPD, Pendamping Desa dan pihak terkait lainnya.
k.    Jika diperlukan sewaktu-waktu akan dilakukan audit terhadap keuangan UED/K-SP oleh lembaga yang berkompeten.
l.      Kegiatan pra audit dilakukan antar Desa/Kelurahan dapat dilakukan sebagai pembinaan dan penguatan kapasitas pengelola UED/K-SP. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pra audit diambil dari biaya operasional UED/K-SP dan sumber lain yang syah dan tidak mengikat.
m.  Mengalokasikan Dana Usaha Desa/Kelurahan (DUD/K), sekitar 10 % sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat miskin (perorangan dan kelompok) dengan ketentuan sebagai  berikut :
·         Masyarakat miskin terlebih dahulu diberdayakan oleh Pendamping Desa dan Pengelola UED/K-SP sebelum mendapatkan pinjaman dana pinjaman.
·         Jaminan Tanggung Renteng diberlakukan bagi masyarakat miskin yang berkelompok.
·         Jaminan disesuaikan dengan kondisi desa/kelurahan setempat yang tidak memberatkan masyarakat miskin.
·         Kelayakan usaha tetap menjadi pertimbangan.
·         Besarnya pinjaman maksimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jasa pinjaman maksimal 10 % pertahun dan jangka waktu pinjaman maksimal 2 tahun, bagi masyarakat miskin berdasarkan penilaian Pendamping Desa dan Pengelola UED/SP dikoordinasikan dengan Koordinator Daerah.
3.10.PERSYARATAN SEBAGAI PEMANFAAT  DANA USAHA   DESA / KELURAHAN
A. Persyaratan Pemanfaat
Pada dasarnya seluruh anggota masyarakat desa/kelurahan berhak mendapatkan pinjaman dari Dana Usaha Desa/Kelurahan dengan kriteria :
·         Warga Desa/Kelurahan yang telah berdomisili tetap di Desa/Kelurahan bersangkutan selama   minimal 5 tahun.
·         Tercatat sebagai anggota aktif UED/K-SP dan telah mempunyai  simpanan wajib sebesar minimal Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
·         Memiliki usaha dan atau rencana usaha.
·         Dinilai layak oleh staf analisis kredit baik secara administrasi maupun usaha.
·         Peminjam perorangan diwajibkan menggunakan agunan.
·         Peminjaman melalui kelompok dengan pinjaman lebih dari                   Rp. 1.000.000,- per anggota, maka  diwajibkan menggunakan Agunan,  sedangkan untuk nilai pinjaman dengan nilai maksimal Rp. 1.000.000 per Anggota, agunan dapat diganti dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng oleh Kelompok (Sesuai dengan kesepakatan Tanggung Renteng dalam kelompok).
·         Surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng harus dibuat diatas kertas bermaterai dengan menyebutkan sumber dana yang akan digunakan untuk tanggung renteng, ditandatangani oleh seluruh anggota peminjam.
·         Pendamping Desa wajib memfasilitasi seluruh peminjam dalam proses Verifikasi. Untuk pinjaman dengan nilai Rp 15.000.000,-  sampai dengan Rp 20.000.000,- harus ada rekomendasi dari Koordinator Daerah dalam penentuan kelayakan usahanya. Untuk pinjaman diatas Rp 20.000.000,- sampai dengan Rp 30.000.000,- harus ada rekomendasi dari Leader  untuk proses Verifikasinya.
·         Maksimal pinjaman ke lembaga UED/K-SP adalah Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Batas maksimal ini dapat disepakati di desa/kelurahan untuk memperkecilnya, misalnya maksimal                   Rp 15.000.000,-.
·         Peminjam yang dinilai baik (pengembalian tepat waktu, tidak pernah menunggak) dapat diberikan tambahan pinjaman dengan besar 50 % dari nilai pinjaman pertama. Tambahan pinjaman dapat diberikan melebihi   50 % apabila dana UED/K-SP tersedia khusus bagi peminjam yang mengajukan pinjaman tahap tiga.
·         Untuk membantu usaha yang sudah berkembang dengan baik, Pengelola UED/K-SP, Pendamping Desa hendaknya dapat membantu memfasilitasi peminjam tersebut kelembaga keuangan lainnya.
·         Kepala Desa, Aparat Desa/Kelurahan yang akan meminjam dana UED/K-SP harus memiliki usaha dan mendapat rekomendasi dari PMD/K/sebutan lain Kab/Kota dan Koordinator Daerah.
·         Pelaku PPD ditingkat Desa/Kelurahan yang akan meminjam dana UED/K-SP harus memiliki usaha dan mendapat rekomendasi dari Pendamping Desa dan Koordinator Daerah.
·         PD tidak dibenarkan baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan dan meminjam dana UED/K-SP melalui pihak ketiga.
·         Bila PD melakukan tindakan tersebut point di atas maka PD masuk dalam daftar black list dan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku serta Korda wajib memberi laporan kepada Leader.
B. Kelayakan Usaha
·         Relatif cepat menghasilkan, satu siklus  maksimum 18 bulan untuk pinjaman tahap pertama dari alokasi dana awal (DUD/K), siklus 24 bulan dapat diberikan apabila pinjaman pertama telah dilunaskan.
·         Pelunasan pinjaman dapat dilakukan apabila telah mengangsur pinjaman selama 1 tahun pinjaman dan dikenakan biaya administrasi 2 % dari total sisa pinjaman pokok.
·         Apabila pinjaman dibawah 12 bulan maka tidak berlaku point di atas.
·         Memanfaatkan sebanyak mungkin potensi yang ada di desa/kelurahan.
·         Memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi  masyarakat miskin.
·         Dalam jangkauan kemampuan manajerial dan tehnologi yang ada di desa/kelurahan.
·         Tidak termasuk dalam daftar larangan.

C.   Penetapan Jasa dan Jadwal Pengembalian Pinjaman

·         Pinjaman Dana Usaha Desa/Kelurahan oleh UED/K-SP ke Rekening Desa/Kelurahan dikenakan jasa pinjaman sebesar 4 % pertahun. Dana   4 % ini harus disetor oleh UED/K-SP ke rekening DUD/K  sesuai dengan saldo akhir hutang DUD untuk tambahan modal DUD/K.
·         Jadwal pengembalian pokok pinjaman ditambah Jasa dari UED/K-SP ke Rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan disepakati melalui Musyawarah Desa/Kelurahan dan tertera pada Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3)
·         Penetapan Jasa pinjaman Dana Usaha Desa/Kelurahan bagi anggota atau kelompok peminjam ke UED/K-SP, ditetapkan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan II dan tertera dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan, dengan ketentuan minimal sebesar 12 % per tahun.
·         Jadwal pengembalian pokok pinjaman ditambah Jasa/jasa pinjaman dari anggota/kelompok pemanfaat kepada UED/K-SP disepakati melalui Musyawarah Desa/Kelurahan dan tertera pada Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) serta disesuaikan dengan jenis dan siklus usaha.
·         Dana Simpan Pinjam dalam penggunaannya disesuaikan dengan kesepakatan musyawarah desa
D. Kriteria Kelompok Pemanfaat / Peminjam
Kriteria kelompok yang layak mengajukan pinjaman  Dana Usaha Desa/Kelurahan melalui UED/K-SP yaitu :
·         Mempunyai kepengurusan yang jelas.
·         Mempunyai anggota minimal 10 orang termasuk pengurus.
·         Mempunyai aturan-aturan kelompok yang tertulis, walaupun secara sederhana.
·         Mempunyai alamat sekretariat / posko yang jelas.
·         Mempunyai papan nama kelompok di sekretariat / posko.
·         Mempunyai buku daftar anggota kelompok dan jenis usaha ekonomi setiap anggota kelompok.
·         Mempunyai catatan terhadap transaksi yang dilakukan.
·         Mempunyai rencana kerja, walau sederhana.
·         Mempunyai jadwal pertemuan rutin dan catatan hasil pertemuan.
·         Mempunyai tabungan atau simpanan kelompok.
·         Mempunyai surat pengesahan dari Kades/Lurah.
E. Perguliran
·         UED/K-SP dapat meminta mandat dari forum Musyawarah Desa/Kelurahan untuk mengelola Dana Usaha Desa/Kelurahan dalam periode tertentu serta melakukan perguliran terhadap dana yang telah dikembalikan, kepada Anggota/Kelompok Pemanfaat yang telah di verifikasi dan dinilai layak serta belum mendapat pinjaman dari Dana Usaha Desa/Kelurahan pada tahap sebelumnya.
·         Desa/Kelurahan yang lokasi sulit, transfortasi terbatas dan jauh dari bank maka perguliran dapat dilakukan tanpa melakukan setoran kerekening DUD dengan catatan masa pinjaman menurun.
·         Perguliran dilakukan setelah Dana Usaha Desa terserap semua.  musyawarah perguliran dilakukan apabila dana pengembalian pertama sudah diterima oleh pengelola UED/K-SP.
·         Kelompok/anggota pemanfaat yang telah melunasi pinjaman dapat mengajukan pinjaman berikutnya dengan ketentuan dan proses verifikasi seperti semula.
F. Agunan
·         Keamanan agunan menjadi tanggung jawab Pengelola UED/K-SP.
·         Pengelola UED/K-SP wajib menyediakan tempat penyimpanan dokumen agunan, biaya yang timbul dibebankan pada dana operasional UED/K-SP dan atau dana operasional desa.
·         Letak agunan dibolehkan diluar desa, dengan syarat biaya pemeriksaan ditanggung calon peminjam.
·         Pengelola UED/K-SP wajib membuat daftar inventaris agunan dan dipegang oleh Pengelola UED/K-SP dan Pemerintahan Desa.
·         Agunan dalam bentuk barang bergerak yang dapat diterima adalah berupa kendaraan roda empat, roda dua yang mempunyai nilai ekonomi dengan menyerahkan surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
·         Nilai agunan barang bergerak dihitung pada akhir jatuh tempo.
·         Besarnya nilai pinjaman dengan agunan barang bergerak adalah maksimal 40% dari nilai agunan yang dihitung pada akhir peminjaman/akhir jatuh tempo.
·         Besarnya nilai pinjaman dengan agunan barang tidak bergerak adalah maksimal 50% dari nilai agunan.
·         Agunan barang bergerak bila terjadi kehilangan masih dalam jaminan pinjaman maka peminjan harus mengganti agunan yang hilang dengan agunan yang baru atau melunasi pinjaman.
·         Penetapan nilai agunan dilakukan oleh staf analisis kredit berdasarkan kriteria yang berlaku dilingkungan masyarakat setempat.
·         Mekanisme peminjaman BPKB yang diagunkan untuk kegiatan perpanjangan STNK dan pembayaran pajak, harus dinyatakan secara tertulis antara Peminjam dengan Pengelola UED/K-SP yang diketahui oleh Pemegang Otoritas Desa/Kelurahan dan setelah itu harus dikembalikan paling lambat 3 hari setelah pengurusan.
·         Surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng bagi kelompok masyarakat miskin.
G. Tata Cara Penyitaan Agunan
Penyitaan agunan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
·         Apabila peminjam sudah sampai batas waktu jatuh tempo tidak melunasi  pinjaman maka dilakukan penyitaan oleh pengelola UED/K-SP atau berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan pada sanksi Musyawarah Desa/Kelurahan II.
·         Selanjutnya agunan tersebut dijual kepada pihak ketiga untuk melunasi sisa pinjaman dan apabila ada kelebihan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
·         Dalam melakukan penyitaan agunan melibatkan Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Aparat Penegak Hukum.
H. Ketentuan Lain
Untuk kepentingan pengendalian, efektifitas serta menjamin Dana Usaha Desa/Kelurahan  tepat sasaran, maka Masyarakat Desa/Kelurahan dapat membuat ketentuan tersendiri diluar ketentuan yang ada, yang tidak bertentangan dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis dan dibahas dalam Musyawarah Desa/Kelurahan yang dihadiri segenap warga desa/kelurahan, pelaku PPD di desa/kelurahan, difasilitasi oleh Pendamping Desa dan Kader Pembangunan Masyarakat.
Ketentuan-ketentuan berdasarkan kesepakatan tersebut diatas harus tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Desa/Kelurahan.

BAB IV

Tugas dan tanggung jawab pelaku PPD

4.2.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAKU PPD
4.2.1.TIM KOORDINASI  PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PROVINSI
A. PENANGGUNGJAWAB
Penanggungjawab keseluruhan pelaksanaan PPD adalah Gubernur Riau yang mempunyai tugas membentuk dan menetapkan :
·         Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian  PPD Provinsi dan Sekretariat  Pembinaan PPD Provinsi melalui SK Gubernur.
·         Menyediakan Dana Pembinaan dan Administrasi Proyek (PAP) Provinsi untuk mendukung pembinaan dan pengendalian pelaksanaan PPD
B. TIM PENGARAH
Tim pengarah diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan dibantu oleh Kepala Bappeda Provinsi sebagai anggota yang bertugas :
·         Mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan PPD dan program-program Sektoral dan Regional untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan PPD.
·         Melakukan pembinaan umum bagi kelancaran pelaksanaan PPD.
·         Melakukan evaluasi mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan pengelolaan PPD serta menindaklanjuti laporan pelaksanaan PPD.
·         Membuat laporan bulanan kepada Gubernur.
C. TIM PELAKSANA
Tim Pelaksana diketuai oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau yang dibantu oleh Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat pada Bapemas-Bangdes Prov. Riau sebagai Sekretaris serta unsur Sekretariat Daerah, Bappeda, Unsur-unsur Dinas terkait lainnya sebagai anggota.
Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana adalah :
·         Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Kabupaten/Kota dalam penetapan lokasi kegiatan PPD.
·         Melakukan Rapat Koordinasi bulanan bersama Fasilitator Program dan rapat koordinasi triwulan dengan melibatkan Dinas dan Instansi terkait.
·         Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Kabupaten/Kota dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PPD.
·         Melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan kegiatan PPD.
·         Memberikan dukungan pelayanan dan proses administrasi di Provinsi
·         Memantau, mengevaluasi dan melakukan pembinaan teknis dalam seluruh tahapan Program yang di koordinasikan dengan Instansi terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
·         Menyelesaikan masalah yang memerlukan keterlibatan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Provinsi untuk kemudian melaporkan masalah-masalah yang perlu penanganan dari Tim Pengarah dan Gubernur Riau.
·         Memberikan umpan balik kepada Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengandalian Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti dengan tembusan kepada Tim Pengarah dan Gubernur Riau sebagai laporan.
·         Memantau dan memberikan data evaluasi kinerja Fasitator Program yang ditugaskan secara objektif.
·         Membuat laporan bulanan kepada Tim Pengarah dan Gubernur Riau.
D. SEKRETARIAT PEMBINAAN  PROVINSI
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian  PPD Provinsi Riau, dibentuk Sekretariat Pembinaan PPD Provinsi Riau yang berfungsi sebagai pengelola harian kegiatan administrasi dan pembinaan kegiatan PPD, yang berada dibawah tanggungjawab Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi Riau. Kepala Sekretariat Pembinaan  adalah Sekretaris Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi Riau.
E.  TEAM ADVISOR
Untuk membantu dalam melakukan analisa Efektifitas serta kualitas pelaksanaan kegiatan PPD, maka dibentuk Tim Advisor ditingkat provinsi yang bertugas memberikan  masukan yang lengkap dan analitis sebagai dasar pengambilan kebijakan kepada Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi. Secara spesifik tugas dan Tanggungjawab Team Advisor adalah :
·         Membantu Tim Koordinasi PPD Provinsi dalam mempersiapkan rencana  rekruitment Fasilitator Program.
·         Memberikan masukan kepada Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi tentang kebutuhan pelatihan bagi Pendamping Desa/Kelurahan.
·         Memberikan saran dan masukan kepada Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Provinsi tentang prosedur dan mekanisme pengelolaan Fasilitator Program.
·         Membantu membuat Standart Kompetensi untuk masing-masing jenjang Fasilitator Program.
·         Melakukan kajian tentang tingkat partisipasi dan kelayakan penerima manfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Melakukan kajian tentang peran kelembagaan masyarakat dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui PPD.
·         Memberikan rekomendasi kepada Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi sebagai masukan dalam mengambil kebijakan untuk perbaikan PPD.
·         Membuat Laporan khusus secara periodik 3 bulanan kepada Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi.
4.2.2.TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KABUPATEN / KOTA
A. PENANGGUNGJAWAB
Penanggungjawab keseluruhan pelaksanaan PPD adalah Bupati/Walikota yang mempunyai tugas membentuk dan menetapkan :
·         Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Kabupaten/Kota dan Sekretariat Pembinaan Kabupaten/Kota melalui SK Bupati/Walikota.
·         Menyediakan Dana Pembinaan dan Administrasi Proyek (PAP) Kabupaten/Kota untuk mendukung pembinaan dan pengendalian pelaksanaan PPD.
B. TIM PENGARAH
Tim Pengarah diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan dibantu oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota sebagai Anggota yang bertugas :
·         Mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan PPD dan program – program sektoral dan regional untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan PPD.
·         Melakukan pembinaan umum bagi kelancaran pelaksanaan PPD
·         Melakukan evaluasi mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan pengelolaan PPD serta menindaklanjuti laporan pelaksanaan PPD.
·         Membuat laporan bulanan kepada Bupati/Walikota.
C. TIM PELAKSANA
Tim Pelaksana diketuai oleh Kepala Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat atau nama lain Kabupaten/Kota yang dibantu oleh Kepala Bidang/ Subdin/ Bagian pada Badan/ Dinas/ Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota sebagai Sekretaris serta Unsur Sekretariat Daerah, Bappeda, Unsur – unsur Dinas terkait lainnya dan Camat lokasi kegiatan PPD sebagai anggota.
Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana adalah :
·         Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Pembinaan dan    Pengendalian PPD Provinsi dalam penetapan lokasi kegiatan PPD.
·          Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PPD.
·         Melakukan rapat koordinasi bulanan bersama Fasilitator Program dan minimal tiga bulan sekali melibatkan Dinas dan Instansi terkait.
·         Melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan kegiatan PPD.
·         Memberikan dukungan pelayanan dan proses administrasi di Kabupaten/Kota.
·         Memantau, mengevaluasi dan melakukan pembinaan teknis dalam seluruh tahapan program yang di Koordinasikan dengan Instansi terkait di Kabupaten/Kota.
·         Menyelesaikan masalah yang memerlukan keterlibatan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota untuk kemudian melaporkan masalah-masalah yang perlu penanganan dari Tim Pengarah dan Bupati/Walikota atau Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi / Gubernur Riau.
·         Memberikan umpan balik kepada kecamatan untuk ditindaklanjuti dengan tembusan kepada Tim Pengarah dan Bupati/Walikota  sebagai laporan.
·         Membuat laporan bulanan kepada Tim Pengarah dan Bupati/Walikota serta Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi.
D. SEKRETARIAT PEMBINAAN  PPD KABUPATEN/KOTA
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kinerja Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Kabupaten/Kota Riau, dibentuk Sekretariat Pembinaan  yang berfungsi, sebagai pengelola harian kegiatan administrasi dan pembinaan kegiatan PPD, yang berada dibawah tanggungjawab Ketua pelaksana Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Kabupaten/Kota. Kepala Sekretariat Pembinaan  Kabupaten/Kota  adalah Sekretaris Tim  Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Kabupaten/Kota .
4.2.3. CAMAT
Camat bertanggung jawab atas pembinaan pelaksanaan peran serta masyarakat dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan dengan tugas;
·         Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan dibantu oleh unsur-unsur Pemerintahan Kecamatan lainnya.
·         Menyelenggarakan rapat tingkat kecamatan untuk menjelaskan prinsip dan peraturan Dana Usaha Desa/Kelurahan kepada aparat tingkat kecamatan.
·         Memantau pelaksanaan proses pengusulan kegiatan oleh desa/kelurahan pada forum MUSRENBANG.
·         Memantau pelaksanaan Dana Usaha Desa/Kelurahan dan melaporkannya kepada Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Kabupaten.
·         Membuat laporan bulanan kepada Bupati mengenai pelaksanaan program Dana Usaha Desa/Kelurahan.
4.2.4. KEPALA DESA/LURAH
Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan PPD dan pelestarian  Program PPD.
Kepala Desa/Lurah bertugas dan berkewajiban ;
·         Menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan dalam rangka pelaksanaan PPD dan menyebarluaskannya kepada seluruh masyarakat desa/kelurahan.
·         Mengesahkan RJM Des/Kel dan RPTD/K serta menyampaikan dokumen tersebut pada forum MUSRENBANG kecamatan.
·         Mengesahkan daftar calon pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Menandatangani dokumen Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3).
·         Memantau realisasi  penyaluran dan pengembalian pinjaman  Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Bersama-sama dengan Ketua LPM/LKMD/K, Wakil Masyarakat perempuan yang dipilih melalui musyawarah desa, membuka rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan pada bank yang ditetapkan.
·         Bersama-sama dengan Anggota Pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan lainnya, melakukan pemindahbukuan (over booking) dana sesuai dengan pengajuan UED/K-SP yang tertuang dalam Dokumen SP3.
·         Mengikuti rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) kecamatan guna menyampaikan daftar kegiatan bidang sektoral (RJM dan RPTD/K).
·         Mendorong dan mengupayakan penyelesaian permasalahan yang terjadi di desa/kelurahan bersangkutan.
·         Membuat laporan bulanan kepada Camat tentang perkembangan pelaksanaan PPD di desa/kelurahan bersangkutan.
4.2.5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Petugas Pengawasan Umum PPD Kelurahan.
Ketua BPD atau Petugas Pengawasan Umum bertugas dan berkewajiban:
·         Bersama Pendamping Desa dan Pemerintah Desa/Kelurahan memberikan informasi tentang kegiatan PPD kepada masyarakat desa/kelurahan.
·         Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kegiatan PPD, evaluasi sasaran program serta pemanfaatannya.
·         Memastikan penyaluran Dana Usaha Desa/Kelurahan telah memenuhi syarat dan ketentuan program yang berlaku.
·         Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian pinjaman Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Mendorong masyarakat pemanfaat/peminjam bertanggungjawab dalam pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan, sehingga pengembalian tepat waktu dan perguliran berjalan baik.
·         Bersama Kepala Desa/Lurah dan pelaku PPD lainnya menyampaikan hasil musyawarah desa/kelurahan, khususnya kegiatan bidang sektoral kepada kecamatan dan kabupaten/kota.
·         Mengikuti pelaksanaan kegiatan PPD pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian/perguliran, khususnya dalam pertemuan-pertemuan desa.
·         Mendatangani Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3).
4.2.6. LPM / LKMD/K.
Ketua LPM/LKMD/K bertugas dan berkewajiban:
·         Bersama Pendamping Desa dengan melibatkan berbagai unsur/kelompok masyarakat yang ada, memberikan informasi tentang kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Membantu Kades/Lurah melaksanakan pertemuan bersama Pendamping Desa dengan Kepala Dusun dan melibatkan berbagai unsur/kelompok masyarakat yang ada untuk memberikan informasi tentang Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Bersama Pendamping Desa dan Pengelola UED/K-SP mengumpulkan dan membahas aspirasi masyarakat atau kelompok masyarakat serta merumuskannya menjadi draft usulan.
·         Dibantu Pendamping Desa, menyiapkan usulan, termasuk rencana biaya  untuk diajukan ke MUSRENBANG kecamatan dan MUSRENBANG kabupaten/kota. LPM/LKMD/K harus menyimpan satu salinan asli (copy) dari setiap usulan yang diajukan ke MUSRENBANGDES
·         Bersama kelompok masyarakat serta Pendamping Desa mengatur persiapan pelaksanaan kegiatan.
·         Ketua LPM/LKMD/K menandatangani  speciment  pada rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan.

Fasilitator program pemberdayaan desa

4.3.TIM FASILITATOR PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA
A. LEADER
Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan PPD dari Tingkat Provinsi hingga Desa/Kelurahan, maka di Provinsi di Rekrut Tim Fasilitator Program yang dipimpin oleh Seorang Leader dengan Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :
·         Memfasilitasi  Rapat Koordinasi PPD di Provinsi serta rapat lainnya yang dianggap perlu.
·         Memberikan saran dan masukan kepada Satuan Kerja dan Sekretariat Pembinaan PPD Provinsi dalam pengendalian kegiatan PPD.
·         Melakukan pengkajian bersama Fasilitator Program PPD tentang kebijakan teknis, pengendalian dalam rangka mensukseskan PPD.
·         Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, terhadap  Fasilitator Provinsi, Koordinator Daerah, Pendamping Desa secara periodik dan  memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja dan  Tim Koordinasi Provinsi.
·         Menyusun prioritas kebutuhan pelatihan, pengembangan paket-paket pelatihan yang tepat bagi Pengelola UED/K-SP, kelompok masyarakat, Kader Pembangunan Masyarakat dan masyarakat umumnya ditingkat provinsi dan dikoordinasikan dengan kepala satuan kerja.
·         Menyiapkan dan menyempurnakan konsep Petunjuk Teknis, Pedoman Umum, Evaluasi Kinerja Program, Evaluasi Kinerja Fasilitator Program, Pedoman Rekrutmen, Panduan Administrasi Keuangan, Modul-modul Pelatihan.
·         Melakukan evaluasi kinerja terhadap tim Fasilitator Program, Korda dan PD  disampaikan Kepala Satuan Kerja Provinsi.
·         Mengkoordinasikan dukungan terhadap upaya penanganan dan penyelesaian permasalahan yang terjadi di tingkat provinsi.
·         Bersama Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada seluruh stake holder pembangunan di provinsi.
·         Memberikan saran dan masukan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan dilapangan termasuk proses verifikasi pinjaman pemanfaat UED/K-SP.
·         Leader bersama Fasilitator Program bertanggungjawab terhadap kualitas kegiatan PPD terutama untuk kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·          Leader mempunyai wewenang menunjuk satu orang fasilitator provinsi apabila tidak berada ditempat dengan surat perintah.
·         Menyampaikan laporan bulanan, laporan periodik dan laporan akhir tahun disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Provinsi  tembusannya kepada Gubenur Riau, DPRD Provinsi Riau, Kepala BAPPEDA Provinsi Riau serta Tim Advisor.
·         Membuat laporan individu bulanan  disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Provinsi.
·         Leader bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja dalam mensukseskan kegiatan PPD.
B. SPESIALIS KREDIT MIKRO (SKM)
Guna kelancaran tugas Leader, perlu diangkat Spesialis Kredit Mikro (SKM) menyiapkan data keuangan pada kegiatan PPD dengan Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :
·         Melakukan pemantauan dan memberikan supervisi kepada pelaku PPD dilapangan dalam pengembangan usaha kecil dan simpan pinjam di Lokasi PPD.
·         Melakukan kajian praktis terhadap lembaga Pengelola UED/K-SP dan merumuskan pola pengembangan dan penguatan kelembagaannya.
·         Menyusun panduan praktis untuk penguatan kelembagaan usaha masyarakat pedesaan, memfasiltasi bimbingan dan pelatihan.
·         Menyiapkan laporan (fakta dan analisis) perkembangan usaha ekonomi PPD.
·         Melakukan pelatihan terhadap Koordinator Daerah, Pendamping Desa dan Pengelola UED/K-SP dalam bidang keuangan.
·         Mengikuti Rakor Bulanan PPD setiap bulan yang dilaksanakan di Provinsi dan memberikan saran/pendapat untuk perbaikan program.
·         SKM bertanggungjawab kepada Leader dalam mensukseskan kegiatan PPD.
·         Membuat dan menyiapkan laporan Keuangan bulanan tepat waktu,  laporan reguler, laporan insidentil pelaksanaan tugas serta laporan lainnya sesuai dengan keperluannya, diserahkan kepada Leader untuk diteruskan kepada Kepala Satuan Kerja.
·         Membuat laporan individu bulanan disampaikan kepada serahkan kepada Leader untuk diteruskan kepada Kepala Satuan Kerja.
C. ASISTEN SPESIALIS KREDIT MIKRO (ASS.SKM)
Guna kelancaran tugas Specialis Kredit Mikro (SKM) dalam menyiapkan data keuangan pada kegiatan PPD maka perlu diangkat assiten SKM dengan Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :
·         Membantu SKM dalam melakukan pemantauan, memberikan supervisi kepada pelaku PPD dilapangan dalam pengembangan usaha kecil dan simpan pinjam di Lokasi PPD.
·         Membantu SKM dalam melakukan kajian praktis terhadap lembaga Pengelola UED/K-SP dan merumuskan pola pengembangan serta penguatan kelembagaannya.
·         Membantu SKM dalam menyusun panduan praktis untuk penguatan kelembagaan usaha masyarakat pedesaan, memfasiltasi bimbingan dan pelatihan.
·         Membantu SKM membuat dan menyiapkan laporan Keuangan bulanan tepat waktu  dan laporan lainnya sesuai dengan keperluannya, serahkan kepada SKM.
·         Membantu SKM melakukan pelatihan terhadap Koordinator Daerah, Pendamping Desa dan Pengelola UED/K-SP dalam bidang keuangan.
·         Membantu SKM dalam menyiapkan laporan (fakta dan analisis) perkembangan usaha ekonomi PPD.
·         Ass. SKM bertanggungjawab kepada SKM dalam mensukseskan kegiatan PPD.
·         Membantu SKM membuat dan menyiapkan laporan Keuangan bulanan tepat waktu,  laporan reguler, laporan insidentil pelaksanaan tugas serta laporan lainnya sesuai dengan keperluannya, diserahkan kepada Leader untuk diteruskan kepada Kepala Satuan Kerja.
·         Membuat laporan individu bulanan disampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi melalui Leader.
·         Mengikuti Rakor Bulanan PPD setiap bulan yang dilaksanakan di   Provinsi dan memberikan saran/pendapat untuk perbaikan program.
D. SPESIALIS DATA (SD)
Guna kelancaran tugas Leader maka perlu diangkat Spesialis Data (SD) untuk keperluan kegiatan PPD dengan Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :
·         Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi dan komunikasi data, rancangan pendukung sistem pengambilan keputusan serta kebutuhan perangkat keras.
·         Mengembangkan sistem informasi manajemen dan sistem komunikasi data dengan berbagai sumber informasi, khususnya dengan pelaku PPD di  lapangan.
·         Menyiapkan panduan sistem pengelolaan dan pengolahan data dari berbagai sumber dan unsur pelaku PPD di provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa serta lainnya.
·         Menyiapkan informasi mutakhir sesuai format standar pelaporan yang ada.
·         Mengidentifikasi kebutuhan dan dukungan pelatihan serta mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan teknis sistem informasi, penggunaan format standar pelaporan, berdasarkan keperluannya.
·         Membuat dan menyampaikan laporan bulanan tepat waktu  dan laporan lainnya sesuai dengan keperluannya, serahkan kepada Leader untuk diteruskan kepada Kepala Satuan Kerja.
·         Melakukan pelatihan penggunaan sistem informasi komputerisasi, termasuk penggunaan internet, berdasarkan keperluannya.
·         Membuat laporan individu bulanan disampaikan kepada kepada Leader untuk diteruskan kepada Kepala Satuan Kerja.
·         SD bertanggungjawab kepada Leader dalam mensukseskan kegiatan PPD.
·         Mengikuti Rakor Bulanan PPD setiap bulan yang dilaksanakan di Provinsi dan memberikan saran/pendapat untuk perbaikan program.
E. ASISTEN SPESIALIS DATA  (Ass. SD)
Guna kelancaran tugas Specialis Data (SD) dalam menyiapkan keperluan data PPD maka perlu diangkat assiten SD dengan Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :
·         Membantu SD mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi dan komunikasi data, rancangan pendukung sistem pengambilan keputusan serta kebutuhan perangkat keras.
·         Membantu SD mengembangkan sistem informasi manajemen dan sistem komunikasi data dengan berbagai sumber informasi, khususnya dengan pelaku PPD di  lapangan.
·         Membantu SD menyiapkan panduan sistem pengelolaan dan pengolahan data dari berbagai sumber dan unsur pelaku PPD di provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.
·         Membantu SD menyiapkan informasi mutakhir sesuai format standar pelaporan yang ada.
·         Membantu SD mengidentifikasi kebutuhan dan dukungan pelatihan serta mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan teknis sistem informasi, penggunaan format standar pelaporan, dsb.
·         Membantu SD menyampaikan laporan reguler dan insidentil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Leader.
·         Membantu SD melakukan pelatihan penggunaan sistem informasi komputerisasi, termasuk penggunaan internet, dsb.
·         Membuat laporan individu bulanan menyampaikan Ketua Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi melalui Leader.
·         Mengikuti Rakor Bulanan PPD setiap bulan yang dilaksanakan di Provinsi dan memberikan saran/pendapat untuk perbaikan program.
·         Ass.SD bertanggungjawab kepada SD dalam mensukseskan kegiatan PPD.
·         Membantu SD membuat dan menyiapkan laporan bulanan tepat waktu  dan laporan lainnya sesuai dengan keperluannya, serahkan kepada SD.
F. KOORDINATOR  DAERAH ( KORDA)
Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program  direkrut tenaga pendamping sebagai fasilitator di tingkat Kabupaten yang disebut Koordinator Daerah (KORDA) yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :
·         Memberikan saran dan masukan kepada Tim Koordinasi Koordinasi Kabupaten/Kota dalam menyukseskan keberhasilan Program Pemberdayaan Desa (PPD)
·         Memberikan bantuan tehnis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Dana Usaha Desa/Kelurahan serta kegiatan bidang sektoral.
·         Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kualitas tehnis dan kelayakan ekonomi usulan kegiatan serta proses verifikasi.
·         Menyusun prioritas kebutuhan pelatihan, pengembangan paket-paket pelatihan yang tepat bagi Pengelola UED/K-SP, kelompok masyarakat, Kader Pembangunan Masyarakat dan masyarakat umumnya ditingkat kabupaten dan dikoordinasikan denga Leader
·         Bersama Satgas Kecamatan membantu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan diprioritaskan yang desa/kelurahan mendapatkan alokasi dana DUD/K-SP jumlah besar dan mengikuti Musrenbang di tingkat Kabupaten/Kota.
·         Melakukan supervisi dan monitoring untuk memastikan prosedur Dana Usaha Desa/Kelurahan dijalankan dengan baik dan benar.
·         Membuat laporan bulanan tentang pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Leader dengan tembusan kepada  Bupati/Walikota melalui Tim Koordinasi PPD Kabupaten/Kota
·         Membuat Laporan Individu bulanan dan disampaikan kepada Leader dengan tembusan kepada Sekretariat Pembinaan PPD Provinsi.
·         Membantu menyiapkan, merekap dan menyempurnakan dokumen RJM dan RPTD/K untuk selanjutnya dibawa pada musrenbang Kabupaten/Kota
·         Memberikan saran dan petunjuk mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan agar pasca program tetap berfungsi secara berkelanjutan.
·         Memfasilitasi kepada Intansi Teknis dalam penerapan tehnologi baru yang berkaitan dengan petanian, pertenakan, perikanan, perkebunan dan lain-lain dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kwalitas, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
·         Memfasilitasi  rapat koordinasi PPD bulanan di  kabupaten/kota
·         Memfasilitasi jaringan kemitraan dengan dunia usaha dan swasta untuk mendukung pengembangan kegiatan PPD terutama kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Melakukan evaluasi kinerja terhadap  Pendamping Desa/Kelurahan secara periodik dan melaporkan kepada Leader.
·         Membantu penyelesaian permasalahan yang terjadi seperti tunggakan pinjaman, penyalahgunaan wewenang, segala yang bertentangan PEDUM dan JUKNIS serta peraturan yang berlaku.
·         Memfasilitasi  pelatihan dengan dinas terkait di kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan didesa dan kecamatan dalam menunjang program PPD untuk pelaku PPD dan pemanfaat UED/K-SP serta masyarakat.
·         Korda bertanggungjawab kepada Leader dalam mensukseskan kegiatan PPD.
·         Melakukan Verifikasi laporan program dan laporan individu yang dibuat oleh Pendamping Desa.
·         Mengikuti rapat koordinasi bulanan di provinsi dan rapat lain yang dianggap perlu.
·         Merekapitulasi data masyarakat miskin untuk dikoordinasikan TK Kabupaten/Kota dan Leader.
G. PENDAMPING DESA
Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program, direkrut tenaga pendamping yang disebut dengan Fasilitator Program untuk membantu peningkatan kemampuan kelembagaan, perencanaan pembangunan wilayah serta bantuan keahlian khusus yang disebut dengan Pendamping Desa/Kelurahan. Dengan Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :
·         Melapor dan melakukan koordinasi dengan Tim Koodinasi Kab/Kota, Camat, Aparat Desa.
·         Melakukan sosialisasi PPD kepada aparat Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat dan masyarakat.
·         Melakukan identifikasi karakteristik (sumberdaya manusia, kelembagaan dan ekonomi ) desa/kelurahan.
·         Mengumpulkan, memverifikasi, validasi seluruh data penduduk miskin dari berbagai sumber yang ada kemudian dikoordinasi dengan Aparat Desa/Kelurahan selanjutnya dilaporkan kepada Koordinator Daerah.
·         Memfasilitasi forum musyawarah desa/kelurahan dan forum pertemuan kelompok / RT / dusun.
·         Melakukan kajian terhadap potensi desa/kelurahan.
·         Memberikan bantuan tehnis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Memeriksa dan memberikan masukan terhadap kualitas tehnis dan kelayakan ekonomi usulan kegiatan serta proses verifikasi.
·         Membantu menyiapkan dan menyempurnakan dokumen kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Memfasilitasi pembuatan :
-       Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMDes/Kel).
-       Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan (RPTDes/Kel),
-       Profil Desa/Kelurahan.
-       Profil UED/K-SP oleh pengelola.
·         Memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di desa/kelurahan dan melaporkan semua permasalahan yang terjadi di desa/kelurahan kepada Koordinator Daerah
·         Melakukan pemberdayaan secara khusus terhadap masyarakat miskin sehingga layak untuk diberikan pinjaman.
·         Melaksanakan prosedur Dana Usaha Desa/Kelurahan dengan baik dan benar.
·         Melakukan verifikasi terhadap  pinjaman dan peminjam bahwa yang bersangkutan benar meminjam dan memanfaatkan dana UED/K-SP.
·         Sebelum pencairan Dana Usaha Desa (DUD/K) terlebih dahulu menyusun skala prioritas pencairan dana dan dikoordinasikan dengan Koordinator Daerah.
·         Melakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pada pemanfaat dana UED/K-SP.
·         Membuat penilaian kebutuhan pelatihan, pengembangan paket-paket pelatihan yang tepat bagi Pengelola UED/K-SP, kelompok masyarakat, Kader Pembangunan Masyarakat/Kelurahan dan masyarakat umumnya.
·         Memfasiltasi dengan instansi terkait (lintas sektor) untuk bimbingan tehnis terhadap penerapan tehnologi usaha masyarakat yang berorentasi pasar dan bernilai ekonomi tinggi.
·         Membantu mengembangkan potensi desa melalui kerjasama dengan Dinas dan Instansi terkait serta dunia usaha yang ada.
·         Membantu menyukseskan semua program yang masuk ke desa, sesuai petunjuk Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota
·         Memfasilitasi pelaksanaan rakor bulanan didesa/kelurahan.
·         Membuat Laporan kegiatan harian (absensi, realisasi dan rencana kerja) yang disampaikan kepada Koordinator Daerah setiap bulan.
·         Membuat laporan bulanan tentang pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Koordinator Daerah dengan tembusan kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat.
·         Membuat laporan khusus terhadap pemberdayaan masyarakat miskin setiap bulan.
·         Membuat laporan tahunan dan disampaikan kepada Koordinator Daerah.
·         Bertanggungjawab terhadap kwalitas pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
·         Bertanggungjawab kepada Korda dalam mensukseskan kegiatan PPD.
·         Mengikuti Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota bersama Koodinator Daerah.

·         Mengkaji dan memberikan masukan mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan agar pasca program tetap berfungsi secara berkelanjutan.

Pelaku pelaksanaan program pemberdayaan di desa

4.4. PELAKU PELAKSANA PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DIDESA / KELURAHAN
A. PEMEGANG OTORITAS REKENING DUD/K
Secara Umum Tugas dan Tanggungjawab Pemegang Otoritas adalah :
·         Membuka rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Menandatangani dokumen SPB dan dukumen yang dikeluarkan oleh BRI.
·         Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3).
·         Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan UED/K-SP.
·         Menghadiri rapat internal PPD di desa.
·         Memfasilitasi dalam penanganan masalah.
B. PENGELOLA UED/K-SP
Secara Umum Tugas dan Tanggungjawab Pengelola UED/K-SP adalah :
·         Mensosialisasikan kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan kepada masyarakat desa/kelurahan dan mengumpulkan aspirasi masyarakat desa/kelurahan.
·         Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima Dana Usaha Desa/Kelurahan sehingga mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen serta menyalurkan  Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan kepada penerima Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Mengelola Dana Usaha Desa/Kelurahan serta dana simpan pinjam masyarakat.
·         Mengatur dan memastikan perguliran dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
·         Menyusun RKTL tahunan dan bulanan yang difasilitasi oleh Pendamping Desa.
·         Pengelola UED/K-SP melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin selanjutnya diberikan pinjaman.
·         Melakukan verifikasi terhadap usulan proposal masyarakat.
Pengelola UED/K-SP terdiri dari minimal 4 Orang yaitu, Ketua, Kasir, Tata Usaha dan Staf Analisis Kredit dengan uraian tugas dan tanggungjawab masing-masing sebagai berikut :
B.1.Ketua UED/K-SP
Ketua UED/K-SP mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :
·         Memimpin organisasi UED/K-SP.
·         Memberikan pinjaman yang diajukan calon pemanfaat kepada UED/K-SP berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Desa/Kelurahan II/Perguliran yang memenuhi syarat-syarat kelayakan usulan.
·         Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan pengembalian pinjaman dana UED/K-SP.
·         Mengawasi perputaran dana UED/K-SP.
·         Mengangkat tenaga Administrasi bila dibutuhkan sesuai dengan kemampuan keuangan UED/K-SP.
·         Melaporkan posisi keuangan dengan membuat laporan rutin bulanan bersama kasir tepat waktu diserahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan serta Pendamping Desa.
·         Melakukan koordinasi dengan Aparat Desa/Kelurahan, BPD, Lembaga kemasyarakatan, Pendamping Desa, Koordinator Daerah, Kader Pembangunan Masyarakat serta kepada pihak-pihak lain dalam rangka menyampaikan laporan perkembangan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan lembaga UED/K-SP.
·         Melaksanakan musyawarah pertanggungjawaban dana setiap periode pinjaman kepada masyarakat.
·         Melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan kegiatan Dana Usaha  Desa/Kelurahan kepada masyarakat.
·         Menandatangani spesiment rekening UED/K-SP dan rekening Simpan Pinjam pada Bank yang ditunjuk.
·         Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan difasilitasi oleh Pendamping Desa
·         Melaksanakan Pertanggunjawaban tahunan melalui “Musyawarah Desa / Kelurahan Pertanggungjawaban Tahunan”   (MD/KPT/MKPT)
·         Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana UED/K-SP sesuai aturan Pedum dan Juknis serta aturan yang berlaku.
·         Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan dan didampingi oleh Pendamping Desa.
B.2.Kasir UED/K-SP
Kasir UED/K-SP mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :
·         Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah.
·         Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan UED/K-SP.
·         Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua UED/K-SP secara periodic tepat waktu dan sewaktu-waktu diperlukan.
·         Menandatangani spesiment rekening UED/K-SP dan rekening Simpan Pinjam pada Bank yang ditunjuk.
·         Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-kelompok pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan dan difasilitasi oleh Pendamping Desa.
·         Bertanggungjawab terhadap pengelolaan uang yang ada di kas dan dana yang tersedia di bank.
·         Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan dan didampingi oleh Pendamping Desa.
B.3.Tata Usaha UED/K-SP
Tata Usaha mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :
·         Berfungsi sebagai Sekretaris.
·         Membantu dibidang keuangan.
·         Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan dan didampingi oleh Pendamping Desa.
·         Membantu dibidang administrasi umum UED/K-SP.
·         Menginformasi laporan keuangan dan perkembangan pinjaman Dana Usaha Desa/Kelurahan pada papan informasi secara rutin dan mutakhir.
·         Menyusun laporan perkembagan keuangan bulanan dan permasalahan tepat waktu serta disampaikan kepada Ketua UED/K.
·         Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi dan data yang berkaitan dengan keuangan kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan difasilitasi oleh Pendamping Desa.
·         Bertanggungjawab terhadap administrasi kegiatan dan keuangan UED/K-SP serta administrasi lainnya.
B.4. Staf Analisis Kredit
Staf Analisis Kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
·         Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman pada UED/K-SP.
·         Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan meliputi :
-       Cek fisik kelayakan usaha (tempat usaha),
-       Cek fisik kelayakan agunan,
-       Mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam (karakter calon pemanfaat),
-       Mencari informasi kepada masyarakat tentang pinjaman dengan pihak ketiga lainnya yang bersangkutan.
·         Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan.
·         Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan.
·         Melakukan umpan balik pada calon peminjam.
·         Melakukan rekomendasi akhir  untuk dibahas dalam musyawarah khusus yang terdiri dari Otoritas DUD, Kader Pembangunan Masyarakat, Pengawas Umum, Pengelola UED/K-SP dan Pendamping Desa.
C. KADER PEMBANGUNAN MASYARAKAT (KPM)
Kader Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
·         Mensosialisasikan program Dana Usaha Desa/Kelurahan kepada semua masyarakat desa/kelurahan khususnya dalam tahap penyiapan masyarakat.
·         Membantu Pendamping Desa dan pelaku lainnya di Desa/Kelurahan melakukan identifikasi potensi desa/kelurahan dan penggalian gagasan serta tugas tugas lain yang diberikan oleh Pendamping Desa.
·         Bersama Pendamping Desa melakukan fasilitasi terhadap forum Musyawarah Desa/Kelurahan.
·         Bersama Pendamping Desa mengembangkan kapasitas masyarakat desa/kelurahan dan kelompok kepentingan lainnya dalam perencanaan, organisasi dan pelaksanaan kegiatan dengan memfasilitasi pembentukan Pengelola UED/K-SP.
·         Bersama Pendamping Desa dalam menyusun rencana pembangunan desa/kelurahan, program kerja, anggaran dan kontribusi lokal terhadap Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Bersama Pendamping Desa melakukan fasilitasi kepada masyarakat dalam pengajuan usulan kegiatan.
·         Bersama Pendamping Desa membantu pelaksanaan kegiatan verifikasi usulan oleh Staf Analisis Kredit.
·         Bersama Pendamping Desa membantu Pengelola UED/K-SP dalam pengelolaan dan perguliran dana kegiatan ekonomi.
·         Bersama Pendamping Desa memfasilitasi kelompok masyarakat dalam mendiskusikan masalah yang ada di desa/kelurahan dan mendiskusikan gagasan yang diusulkan untuk pemecahan masalah.
·         Bersama Pendamping Desa membantu menyiapkan gagasan ketingkat desa/kelurahan (Musrenbang).
·         Bersama Pendamping Desa memfasilitasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Bersama Pendamping Desa memfasilitasi masyarakat untuk pembinaan pasca program, kelestarian dan pengembangan tindaklanjut kegiatan.
·         Membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaporan kegiatan PPD.
·         Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Program atau pihak lainnya.

·         Membuat laporan kegiatan secara berkala (bulanan) tepat waktu dan disampaikan kepada Pendamping Desa dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Desa.

Posted by: nugroholic | February 8, 2011

PP No 72/2005 Tentang Desa

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2005

TENTANG


DESA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang          :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), per-1u ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Desa;

 

Mengingat          :  1.   Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan         :  PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

  1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
  3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
  5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
  8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
  9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

10.  Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

11.  Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

12.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

13.  Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

14.  Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

15.  Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

16.  Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

 

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

(1)   Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(2)   Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barns memenuhi syarat :

  1. jumlah penduduk;
  2. luas wilayah;
  3. bagian wilayah kerja;
  4. perangkat; dan
  5. sarana dan prasarana pemerintahan.

(3)   Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

(4)   Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.

(5)   Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihapus atau digabung.

 

Pasal 3

(1)   Dalam wilayah desa dapat dibentuk Dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

(2)   Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 4

(1)   Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

(2)   Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengakui dan menghormati hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat.

 

Bagian Kedua
Perubahan Status

 

Pasal 5

(1)   Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.

(2)   Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan persyaratan :

  1. Iuas wilayah;
  2. jumlah penduduk;
  3. prasarana dan sarana pemerintahan;
  4. potensi ekonomi; dan
  5. kondisi sosial budaya masyarakat.

(3)  Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil.

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

(5)  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengakui dan menghormati hak asal-usul, adat istiadat desa dan sosial budaya masyarakat setempat.

 

Pasal 6

(1)   Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

(2)   Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

 

 

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 7

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

  1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
  2. urusan  pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
  3. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang­undangan diserahkan kepada desa.

 

Pasal 8

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

 

Pasal 9

(1) Ketentuan lebih larijut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

(2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaannya.

 

Pasal 10

(1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

(2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang­undangan.

(3)   Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.

 

 

BAB IV
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

 

Pasal 11

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Kedua

Pemerintahan Desa

Paragraf 1

Pemerintah Desa

Pasal 12

(1)  Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2)  Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

(3)  Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas

  1. sekretariat desa;
  2. pelaksana teknis lapangan;
  3. unsur kewilayahan.

(4)  Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(5)  Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 13

(1)   Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa aiatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2)   Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :

  1. tata cara penyusunan struktur organisasi;
  2. perangkat;
  3. tugas dan fungsi;
  4. hubungan kerja.

Paragraf 2
Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa

Pasal 14

(1)   Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :

(a)   memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

(b)   mengajukan rancangan peraturan desa;

(c)   menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;

(d)   menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

(e)   membina kehidupan masyarakat desa;

(f)    membina perekonomian desa;

(g)   mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

(h)   mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

(i)     melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban:

  1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  3. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  4. melaksanakan kehidupan demokrasi;
  5. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
  6. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
  7. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang­undangan;
  8. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  9. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  10. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  11. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  12. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  13. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  14. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
  15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

(2)  Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

(3)   Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.

(4)   Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

(5)   Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

(6)   Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

(7)   Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

 

Pasal 16

Kepala desa dilarang :

  1. menjadi pengurus partai politik;
  2. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
  3. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
  4. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
  5. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
  6. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  7. menyalahgunakan wewenang; dan
  8. melanggar sumpah/janji jabatan.

 

Pasal 17

(1) Kepala Desa berhenti, karena :

  1. meninggal dunia;
  2. permintaan sendiri;
  3. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

  1. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pajabat yang baru;
  2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
  4. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  5. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
  6. melanggar larangan bagi kepala desa.

(3)  Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

(4)  Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

(5)  Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

(6)   Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa.

(7)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penjabat kepala desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

 

Pasal 18

(1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

 

Pasal 19

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

 

Pasal 20

(1)   Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati/Walikota harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

(2)   Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati/Walikota hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

 

Pasal 21

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

 

Pasal 22

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19, Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

 

Pasal 23

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota.

(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

  1. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  2. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati/Walikota paling lama 3 hari.

 

 

 

Paragraf 3
Perangkat Desa

Pasal 24

(1)   Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

(2)  Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

 

Pasal 25

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:

  1. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
  2. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
  3. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
  4. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
  5. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
  6. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

 

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.

 

Pasal 26

(1)   Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.

(2)   Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3)   Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

(4)   Kctentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(5)   Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :

  1. persyaratan calon;
  2. mekanisme pengangkatan;
  3. masa jabatan;
  4. kedudukan keuangan;
  5. uraian tugas;
  6. larangan; dan
  7. mekanisme pemberhentian.

 

 

Paragraf 4

Kedudukan Keuangan Kepala Desa
dan Perangkat Desa

Pasal 27

(1)   Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

(2)   Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

(3)   Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota.

Pasal 28

(1)   Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

(2)   Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :

  1. rincian jenis penghasilan
  2. rincian jenis tunjangan;
  3. penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan/atau tunjangan.

 

Bagian Ketiga
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 29

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

 

Pasal 30

(1)   Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara inusyawarah dan mufakat.

(2)   Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

(3)   Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

 

Pasal 31

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

 

Pasal 32

(1)   Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(2)   Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota.

 

Pasal 33

(1)   Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.

(2)   Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.

(3)   Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

 

Pasal 34

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

 

Pasal 35

BPD mempunyai wewenang:

  1. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
  2. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  3. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
  4. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
  5. menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan menyusun tata tertib BPD. Pasal 36 BPD mempunyai hak :
  6. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
  7. menyatakan pendapat.

 

Pasal 37

(1) Anggota BPD mempunyai hak : .

  1. mengajukan rancangan peraturan desa;
  2. mengajukan pertanyaan;
  3. menyampaikan usul dan pendapat;
  4. memilih dan dipilih; dan
  5. memperoleh tunjangan.

(2)  Anggota BPD mempunyai kewajiban :

  1. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
  2. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
  3. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  5. memproses pemilihan kepala desa;
  6. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
  7. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
  8. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

 

Pasal 38

(1)   Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.

(2)   Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

(3)   Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang­kurangnya /2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

(4)   Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

 

Pasal 39

(1)   Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

(2)   Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 40

(1)   Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.

(2)   Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 41

(1)   Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2)   Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

  1. sebagai pelaksana proyek desa;
  2. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
  3. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  4. menyalahgunakan wewenang; dan
  5. melanggar sumpah/janji jabatan.

 

Pasal 42

(1)   Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2)  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :

  1. persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
  2. mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota;
  3. pengesahan penetapan anggota;
  4. fungsi, dan wewenang;
  5. hak, kewajiban, dan larangan;
  6. pemberhentian dan masa keanggotaan;
  7. penggantian anggota dan pimpinan;
  8. tata cara pengucapan sumpah/janji;
  9. pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja;
  10. tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  11. hubungan kerja dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan;
  12. keuangan dan administratif.

Bagian Keempat

Pemilihan Kepala Desa

Pasal 43

(1)   BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

(2)   BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

Pasal 44

Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

  1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
  3. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
  4. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  5. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
  6. penduduk desa setempat;
  7. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  8. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  9. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali mass jabatan.
  10. memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota;

Pasal 45

Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 46

(1)   Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.

(2)   Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

(3)   Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

 

Pasal 47

(1)   Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

(2)   Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan peinungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 48

(1)   Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Den sesuai persyaratan.

(2)   Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

 

Pasal 49

(1)   Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(2)   Calon Kepala Desa dapat, melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 50

(1)   Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.

(2)   Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hash pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

(3)   Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

(4)   Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.

(5)   Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

 

Pasal 51

(1)   Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

(2)   Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.

(3)   Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.

(4)   Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

 

Pasal 52

 

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk sate kali masa jabatan berikutnya.

 

Pasal 53

(1)   Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

(2)   Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :

  1. mekanisme pembentukan panitia pemilihan;
  2. susunan, tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia pemilihan;
  3. hak memilih dan dipilih;
  4. persyaratan dan alat pembuktiannya;
  5. penjaringan bakal calon;
  6. penyaringan bakal calon;
  7. penetapan calon berhak dipilih;
  8. kampanye calon;
  9. pemungutan suara;
  10. mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah;
  11. penetapan calon terpilih;
  12. pengesahan pengangkatan;
  13. pelantikan;
  14. sanksi pelanggaran;
  15. biaya pemilihan.

Pasal 54

(1)   Pemilihan Kepala Desa dan masa jabatan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat.

(2)   Pemilihan kepala desa dan masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

(3)   Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib memperhatikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat kesatuan masyarakat hukum adat setempat.

 

BAB V

PERATURAN DESA

Pasal 55

(1)   Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.

(2)   Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(3)   Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang‑undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

(4)   Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

 

Pasal 56

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

 

Pasal 58

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

 

Pasal 59

(1)   Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

(2)  Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang­undangan yang lebih tinggi.

 

Pasal 60

(1)   Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.

(2)   Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

(3)   Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 61

(1)   Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi.

(2)   Hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.

(3)   Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

 

BAB VI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 63

(1)   Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangungan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota..

(2)   Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.

(3)   Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 64

(1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi;

  1. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  2. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP­Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2)  RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

 

Pasal 65

(1)   Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2)   Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:

  1. penyelenggaraan pemerintahan desa;
  2. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
  3. keuangan desa;
  4. profil desa;
  5. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

 

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

 

BAB VII
KEUANGAN DESA

Bagian Pertama
Umum

 

Pasal 67

(1)   Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi keweriangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.

(2)   Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3)   Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

 

Bagian Kedua

Sumber Pendapatan

Pasal 68

(1)       Sumber pendapatan desa terdiri atas :

  1. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
  2. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 1.0% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
  3. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
  4. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
  5. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

(2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.

(3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 69

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a terdiri atas :

  1. tanah kas desa;
  2. pasar desa;
  3. pasar hewan;
  4. tambatan perahu;
  5. bangunan desa;
  6. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
  7. lain -lain kekayaan milik desa.

Pasal 70

(1)   Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten/Kota tidal; dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

(2)   Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

(3)   Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 71

(1)   Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban­kewajiban pihak penyumbang kepada desa.

(2)   Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)   Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

 

Pasal 72

(1)   Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

(2)   Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

  1. sumber pendapatan;
  2. jenis pendapatan;
  3. rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
  4. bagian dana perimbangan;
  5. persentase dana alokasi desa;
  6. hibah;
  7. sumbangan;
  8. kekayaan.

 

Bagian Ketiga
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 73

(1)   APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.

(2)   Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

(3)   Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 74

Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

 

Bagian Keempat
Pengelolaan

Pasal 75

(1)   Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

(2)   Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan,. pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

 

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diatur dengan peraturan desa.

 

Pasal 77

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kelima
Badan Usaha Milik Desa

Pasal 78

(1)   Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

(2)   Pernbentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(3)   Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

 

Pasal 79

(1)   Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

(2)  Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :

  1. Pemerintah Desa;
  2. tabungan masyarakat;
  3. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  4. pinjaman; dan/atau
  5. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

 

(3)  Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

(1)   Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)   Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

(1)   Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2)   Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

  1. bentuk badan hukum;
  2. kepengurusan;
  3. hak dan kewajiban;
  4. permodalan;
  5. bagi hasil usaha;
  6. kerjasama dengan pihak ketiga;
  7. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban;

BAB VIII

KERJA SAMA DESA

Pasal 82

(1)   Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing.

(2)   Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan desa hams mendapatkan persetujuan BPD.

(3)   Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 83

(1)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) ayat

(2)  berlaku juga bagi desa yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :

  1. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
  2. peningkatan pelayanan pendidikan;
  3. kesehatan;
  4. sosial budaya;
  5. ketentraman dan ketertiban; dan/atau
  6. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 84

Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dapat dibentuk Badan Kerjasama.

 

Pasal 85

(1)   Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kerja sama Antar Desa, dan Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2)   Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :

  1. ruang lingkup;
  2. tugas dan tanggung jawab;
  3. pelaksanaan;
  4. penyelesaian perselisihan;
  5. tenggang waktu;
  6. pembiayaan.

Pasal 86

(1)  Perselisihan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.

(2)  Perselisihan kerja sama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten/Kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati/Walikota.

(3)  Penyelesaian perselisihan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.

(4)  Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Pasal 87

(1)   Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.

(2)   Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten/ Kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati/Walikota.

(3)   Apabila pihak ketiga tldak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

Pasal 88

(1)   Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD.

(2)   Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diat:ur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

(4)   Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :

  1. kepentingan masyarakat desa melalui keikutsertaan masyarakat;
  2. kewenangan desa;
  3. kelancaran pelaksanaan investasi;
  4. kelestarian lingkungan hidup; dan
  5. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

BAB IX

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 89

(1)  Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.

(2)  Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

 

Pasal 90

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

 

Pasal 91

Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 meliputi :

  1. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
  2. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
  3. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat
  4. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

 

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

  1. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  2. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
  4. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
  5. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat;
  6. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
  7. pemberdayaan hak politik masyarakat;

 

Pasal 93

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

  1. peningkatan pelayanan masyarakat;
  2. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
  3. pengembangan kemitraan;
  4. pemberdayaan masyarakat; dan
  5. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

 

Pasal 94

(1)   Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;

(2)   Susunan dart jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

 

Pasal 95

Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

 

Pasal 96

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari:

  1. swadaya masyarakat;
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  4. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
  5. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 97

(1)   Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.

(2)   Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :

  1. Tata cara pembentukan;
  2. maksud dan tujuan;
  3. tugas, fungsi dan kewajiban;
  4. kepengurusan;
  5. tata kerja;
  6. hubungan kerja;
  7. sumber dana.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 98

(1)   Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

(2)   Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 99

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), meliputi :

  1. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
  2. memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa;
  3. rnemberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
  4. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  5. memberikan pedoman dan standar tanda Jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa serta perangkat desa;
  6. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
  7. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
  8. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;
  9. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah yang bertugas membina Pemerintahan Desa;
  10. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa tertentu;
  11. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan; dan
  12. pembinaan lainnya yang diperlukan.

 

Pasal 100

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), meliputi :

  1. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi;
  2. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi;
  3. memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota;
  4. melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota;
  5. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
  6. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;
  7. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa tertentu;
  8. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi; dan
  9. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan skala provinsi.

 

Pasal 101

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), meliputi :

  1. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
  2. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota ke desa;
  3. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  4. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
  5. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  6. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
  7. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
  8. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
  9. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  10. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
  11. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
  12. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
  13. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
  14. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan; dan
  15. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang­undangan;
  16. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.

 

Pasal 102

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), meliputi :

  1. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  2. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
  3. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  4. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa;
  5. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang­undangan;
  6. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
  7. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  8. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
  9. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  10. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
  11. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
  12. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
  13. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
  14. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

 

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 103

(1) Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

(2)   Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

(3)   Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

 

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Desa yang bertentangan atau tidak sesuai, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 106

(1)     Menteri wajib memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

(2)     Menteri mengatur mengenai Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Administrasi Desa, Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintahan Desa, Asosiasi/Paguyuban/Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa serta tanah kas desa.

Pasal 107

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2005

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2005

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 158

 

 

 

Posted by: nugroholic | October 10, 2010

Reformasi Birokrasi menuju Good Governace

Sebagai wahana perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan suatu bangsa dalam bernegara, pengembangan sistem administrasi negara termasuk birokrasi di dalamnya senantiasa didasarkan pada konstitusi negara bangsa bersangkutan. Demikian pula Indonesia. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) didasarkan pada dan merupakan penjabaran dari UUD 1945. Pada Pembukaan UUD 1945 terdapat ungkapan para founding fathers negara bangsa ini yang mendeklarasikan “the Spiritual Dimensions of the Indonesian Public Administration” yang sangat mendasar. Makna spiritual dalam konteks Indonesia ini mengandung dimensi “psiko religius dan kultural” yang kental dengan dimensi ketuhanan dan pengakuan bangsa Indonesia akan keberadaan dan peran Allah Yang Maha Kuasa dalam perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan luhur bangsa dan negara, yang sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan yang fitri, yang murni dan universal. Pembukaan UUD 1945  menegaskan dimensi spiritual dari sistem administrasi negara  kita, berupa pernyataan keimanan dan pengakuaan kemaha kekuasaan Allah SWT dalam perjuangan bangsa (pada alinea tiga); serta cita-cita dan tujuan bernegara, dan sistem pemerintahan negara (alinea empat). Seluruhnya itu mengandung  makna, nilai, dan prinsip masyarakat madani dan kepemerintahan yang baik. Hal ini tak boleh diabaikan lagi dalam  pengembangan sistem dan proses pemerintahan dan pembangunan bangsa dewasa ini dan di masa datang, apabila generasi ini dan generasi-generasi mendatang benar-benar ingin membangun Indonesia seperti yang dideklarasikan, Indonesia yang dicitakan, sosok Indonesia yang diamanatkan.

_____________________________________________________________

1.  Pendahuluan

Abad 21 menghadapkan lingkungan strategis nasional dan internasional yang berbeda dengan tantangan  strategis yang dihadapi  pada Abad  20. Di akhir Abad 20 dan dalam dekade-dekade awal Abad 21, Indonesia menghadapi tantangan-tantangan berat di segala bidang; krisis multi dimensi, ancaman desintegrasi, dan keterpurukan ekonomi. Indikator-indikator pembangunan menunjukan bahwa posisi Indonesia berada dalam kelompok terendah dalam peta kemajuan pembangunan bangsa-bangsa, baik dilihat dari indeks pembangunan manusia, ketahanan ekonomi, struktur industri, perkembangan pertanian, sistem hukum dan peradilan, penyelenggaraan clean government, dan penyelenggaraan good governance baik pada sektor publik mau pun bisnis.  Selain itu, Indonesia masih dipandang sebagai negara dengan resiko tinggi, dengan tingkat korupsi termasuk tertinggi, demikian pula dari besarnya hutang luar negeri. Dan perkembangan politik di Indonesia yang ditandai dengan kekasaran politik dan jumlah partai politik terbesar di dunia, menunjukan kultur politik dan kehidupan demokrasi yang belum mantap, merupakan fenomena yang memerlukan perhatian  sungguh-sungguh dari setiap pemimpin bangsa.

Pembangunan Masyarakat Madani (MM) merupakan opsi dari ketidak pastian paradigma yang ditempuh bangsa Indonesia dalam menghadapi permasalahan-perma-salahan besar dan mendasar yang dihadapinya di Abad 21 ini. Bangsa yang menderita krisis multi dimensi berkepanjangan sejak tahun-tahun terakhir Abad 20 dengan berbagai dampaknya yang luas dalam kehidupan masyarakat, memerlukan kejelasan, konsensus, dan komitmen bersama mengenai paradigma, sistem, dan strategi yang harus ditempuh dalam menghadapinya, dalam menghadapi krisis multi dimensi, tantangan pemulihan ekonomi, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa dewasa ini dan di masa datang.

MM sebagai “paradigma dan sistem peradaban” yang memberi ruang secara seimbang kepada masyarakat dan pemerintah dalam kehidupan bernegara, telah menarik cukup perhatian sebagai opsi pendekatan dalam menghadapi permasalahan bangsa tersebut, dalam diskursus mengenai resolusi permasalahan sistem penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa dalam negara hukum yang demokratis. Dalam hubungan itu, kepemerintahan yang baik atau good governance (GG) menawarkan alternatif pendekatan dalam pengembangan kebijakan pembangunan untuk lebih membumikan nilai-nilai MM dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan bangsa.

“Penataan Ulang Sistem Birokrasi Nasional Dalam Rangka Pencapaian GG” yang dijadikan topik bahasan dalam rangka tema “Mobilitas Sumberdaya Masyarakat Madani Dalam Percepatan GG” dalam rangka Silaknas ICMI kali ini,  mengindikasikan  pandang (1) “birokrasi disadari merupakan kunci bagi terselenggaranya GG, (2) G (governement) merupakan salah satu pilar pendukung MM di samping dua lainnya, yaitu masyarakat (society) dan dunia usaha (business sector); dan (3)  GG dan MM merupakan dua sisi dari suatu mata uang yang akan utuh nilainya apabila tidak dipecah, bahkan nilainya akan semakin tinggi  apabila keduanya dikembangkan saling mengisi dan memperkuat

Pengertian penataan birokrasi atau penataan ulang sistem birokrasi nasional dalam dokumen dan kebijakan pemerintah selama ini lebih banyak diartikan secara partial sebagai “restrukturisasi organisasi” aparatur pemerintahan (khususnya Kementerian, Departemen/LPND, Perangkat Organisasi Pemda), tidak meliputi keseluruhan dimensi sistemik secara terpadu. Konsep tersebut perlu disempurnakan dengan menambahkan “revitalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan”, dan diamalkannya secara konsisten “dimensi-dimensi spiritual” yang melekat pada Sistem Administrasi Negara Kesatuan, Republik Indonesia (SANKRI) dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa. Hal ini menuntut perubahan kompetensi SDM secara menyeluruh yang perlu dijabarkan secara konsisten dan proporsional. Sejalan dengan itu, konsep  “restrukturisasi organisasi” yang dianut selama ini, ke depan perlu dilandasi pemikiran yang lebih mendasar, yang mengakomodasikan berbagai perubahan lingkungan stratejik internal dan eksternal, dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang, dan memberikan rumusan yang jelas mengenai “makna, ruang dan kewenangan publik”.   Dalam arti dan lingkup demikianlah, penulis mengubah judul  yang diminta (penataan ulang sistem birokrasi) menjadi “reformasi birokrasi” yang memang perlu dilakukan secara sistemik dan sistematis.  Hal tersebut menjadi semakin terasa penting sebab yang kiranya perlu menjadi pemikiran dan upaya pembaruan ke depan adalah perwujudan GG dan MM, suatu paradigma “baru” dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa yang perlu dipadukan secara serasi dan proporsional, dan diwujudkan dalam sistem dan proses birokrasi pemerintahan yang dapat berperan sebagai wahana perjuangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan  bernegara sebagaimana diamanatkan para founding fathers negara bangsa ini dalam Pembukaan UUD 1945. Suatu upaya yang tidak mudah.

Dalam tulisan ini selanjutnya akan diuraikan beberapa pandangan mengenai masyarakat madani (civil society), kepemerintahan yang baik (good governance), dan reformasi birokrasi dalam rangka mengemban amanat perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan  bernegara sebagaimana diungkapkan para founding fathers negara bangsa ini dalam Pembukaan UUD 1945.

 

 

2.  MM Dan GG Sebagai  Paradigma Dan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Bangsa

 

 

Dalam pemikiran mengenai “penyelenggaraan negara” (secara demokratis dan berdasarkan hukum) seiring dengan gerakan reformasi nasional menuju Indonesia Baru di masa depan, teridentifikasi konsep MM dan GG yang telah berkembang sebagai alternatif  pendekatan dalam pengkajian dan pengembangan sistem penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa.

 

Pada tahap perkembangannya dewasa ini, uraian mengenai MM pada umumnya masih terbatas pada nilai-nilai dasar dan konsep-konsep pokok dalam rangka penyelenggaraan negara untuk lebih menyeimbangkan posisi dan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan, belum secara utuh terjalin sebagai kerangka pemikiran yang terarah pada pengembangan sistem peradaban dan perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa bernegara sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Demikian pula pengembangan GG, masih sangat memerlukan komitmen politik yang kuat dan kompetensi tinggi  untuk membumikannya, serta menginstitusionalisasikannya secara efektip dalam SANKRI pada umumnya, dan dalam manajemen pemerintahan pada khususnya.

 

Adapun nilai-nilai dan prinsip dasar yang menandai MM, antara lain adalah “ketuhanan, kemerdekaan, etika, hak asasi dan martabat manusia, supremasi hukum, kebangsaan, demokrasi, sistem checks and balances, kemajemukan, perbedaan pendapat, kebersamaan, persatuan dan kesatuan, kemitraan, kesejahteraan bersama, dan keadilan”. Sedangkan nilai dan prinsip dasar yang menandai GG secara universal antara lain adalah “kepastian hukum, transparansi, partisipasi, profesionalitas, dan pertanggung jawaban (akuntabilitas)”; yang dalam konteks nasional perlu ditambahkan dengan nilai dan prinsip “daya guna, hasil guna, bersih (clean government), desentralisasi, kebijakan yang serasi dan tepat, serta daya saing”.

 

Secara konseptual MM dan GG merupakan paradigma dan sistem peradaban yang luhur dalam penyelenggaraan negara, dan untuk mewujudkannya sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan bangsa, diperlukan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap unsur penyelenggara negara, baik warga negara maupun aparatur pemerintahan negara, atau oleh keseluruhan pilar pendukung MM dan GG yaitu “masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha”. Persyaratan tersebut pada essensinya adalah konsensus, kompetensi, komitmen dan konsistensi dalam mewujudkan dan memelihara nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan individu dan kehidupan bersama, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan. Artinya, MM dan  GG dapat menduduki posisi dan peran yang aktual dan efektif sebagai paradigma dan sistem penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, apabila  ada kesepakatan nasional untuk mengekspresikan nilai dan prinsip yang menjadi ciri dasar keduanya dalam keseluruhan dimensi dan aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan berkembang komitmen, kompetensi, dan konsistensi untuk pengamalannya oleh warga negara dan aparatur negara, dalam upaya atau perjuangan mewujudkan  harapan dan  cita-cita  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana diamanatkan para founding fathers negara bangsa ini dalam Pembukaan UUD 1945.

 

Dalam kajian penginstitusionalisasian paradigma MM dan GG tersebut khususnya dalam Manajemen Pemerintahan RI perlu dipertanyakan validitas keduanya dengan nilai dan prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Konstitusi Negara sebagai landasan SANKRI kita. Sebagai wahana perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan suatu bangsa dalam bernegara, pengembangan setiap sistem administrasi negara didasarkan pada konstitusi negara bangsa bersangkutan. Demikian pula Indonesia. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) didasarkan pada dan merupakan penjabaran dari UUD 1945. Pada Pembukaan UUD 1945 terdapat ungkapan yang mendeklarasikan “the Spiritual Dimensions of the Indonesian Public Administration” yang sangat mendasar. Makna spiritual dalam konteks Indonesia ini mengandung makna “psiko religius dan kultural” yang kental dengan dimensi ketuhanan dan pengakuan bangsa Indonesia akan keberadaan dan peran Allah Yang Maha Kuasa dalam perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan luhur bangsa dan negara, yang sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan yang fitri atau murni dan universal. Pembukaan UUD 1945 menegaskan dimensi spiritual dari sistem administrasi negara  kita, berupa pernyataan keimanan dan pengakuaan kemaha kekuasaan Allah SWT dalam perjuangan bangsa (pada alinea tiga); serta cita-cita dan tujuan bernegara, dan sistem pemerintahan negara (alinea empat). Pada hemat saya, dimensi-dimensi spiritual SANKRI tersebut sepenuhnya merefleksikan komitmen terhadap nilai dan prinsip MM dan GG.

 

 

  1. 3. Reformasi  Birokrasi  Guna Mewujudkan GG Dan MM

 

MM sebagai paradigma dan alternatif pendekatan untuk menata ulang sistem penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, mendeterminasikan keimanan, ketaqwaan, dan keseimbangkan posisi dan peran pemerintah dan masyarakat, serta konsistensi dalam mewujudkan nilai dan prinsip MM; termasuk penegakan hukum, penerapan prinsip dan sendi-sendi kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara, menghormati oposisi dan perbedaan pendapat, serta menjunjung tinggi HAM dan hak-hak warga negara seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka itu, GG sebagai sistem organisasi dan manajemen pemerintahan, diharapkan tampil dengan susunan organisasi pemerintahan yang sederhana, agenda kebijakan yang tepat, pembagian tugas kelembagaan yang jelas, kewenangan yang seimbang, personnel yang professional, prosedur pelayanaan publik yang efisien, kelembagaan pengawasan yang mantap, dan sistem pertanggung jawaban yang tegas. Sedangkan manajemen pemerintahan harus dapat secara sistematis mengembangkan dan menerapkan nilai dan prinsip GG, serta memiliki visi, misi, strategi, dan kebijakan yang tepat  dalam menghadapi berbagai permasalahan bangsa.

 

Dalam pada itu,  “SDM di dalam organisasi pemerintahan”, baik para birokrat karier mau pun political appointees, diharapkan menjiwai perannya dalam mengemban “misi perjuangan bangsa”,  dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara yang bertanggung jawab, bijak, efektip, efisien, adil, dan  santun, baik dalam memberikan  pelayanan kepada masyarakat secara langsung, maupun dalam “pengelolaan berbagai kebijakan” dalam menghadapi permasalahan bangsa dan dalam perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa bernegara. Sejalan dengan itu, setiap warga negara dan masyarakat pun diharapkan lebih menyadari hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama dalam bernegara.

 

Dengan demikian, reformasi sistem birokrasi dalam rangka perwujudan GG dan MM harus menyentuh keseluruhan pilar pendukungnya dan secara substansial meliputi unsur “organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia” yang didasarkan dan terarah pada nilai dan prinsip MM dan GG. Dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa kita,  semua itu merupakan manifestasi dari dimensi-dimensi spiritual  SANKRI yang harus diamalkan secara konsisten dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa baik oleh aparatur negara mau pun warga masyarakat bangsa.

Nilai dan prinsip MM dan GG harus merupakan komitmen dan melekat pada setiap individu dan institusi sesuai posisi dan peran masing-masing dalam kehidupan bernegara. Dalam pembangunan  birokrasi, fungsi dari nilai-nilai tersebut adalah menjadi pedoman perilaku dalam bersikap, berpikir, dan bertindak, baik secara individual maupun secara institusional, yang dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kepemerintahan dapat dijabarkan antara lain dalam format “pengelolaan pelayanan dan kebijakan prima” (excellent management of public services and policies) yang memungkinkan karya dan kinerja keseluruhan pilar dan unsur MM mencapai tingkat optimalitas sosial. Tanpa consensus, kompetensi, dan komitmen bersama, MM dan GG tidak mungkin dapat terwujud sebagai sistem penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa.

 

  1. 4. Issues Aktual Dan Implikasi-implikasi Kebijakan

 

 

Permasalahan “birokrasi” (= “kantor penyelenggara kewenangan tugas kepeme-rintahan”) yang mengemuka dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa dewasa ini antaranya adalah “tatanan organisasi dan manajemen pemerintah pusat yang belum mantap, desentralisasi yang menyulitkan koordinasi, format perangkat pemerintahan di daerah yang duplikatif, kompetensi aparatur yang memperihatinkan, dan agenda kebijakan yang tidak efektif dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pembangunan bangsa”. Selain itu, hasil sidak Menpan Feisal Tamin, juga mengindasikan lemahnya pelaksanaan pelayanan prima dan disiplin  aparatur,  termasuk dalam pene-gakan hukum. Keadaan menjadi bertambah menyedihkan, apabila kita perhatikan pemberitaan : “Saya bisa pegang lehernya menteri, tapi menteri tidak bisa pegang lehernya eselon satu dan eselon satu tidak bisa pegang lehernya eselon dua,” kata Presiden Megawati seperti dikutip oleh anggota Barisan Nasional (Barnas) Sri Edi Swasono seusai bertemu Presiden di isatana negara, Jakarta, Rabu , 19 Desember, (lihat Suara  Pembaruan, 20 Desember, 2001).  Ungkapan “pegang leher eselon bawahan” bukanlah ekspresi  kepemimpinan seorang demokrat yang arief, karenanya saya tidak yakin ucapan seperti itu keluar dari Ibu Mega. Namun esensi kelemahan aparatur yang diidentifikasikan mas Edi Swasono itu dapat kita simak sebagai fenomena yang memang mungkin atau  bisa timbul dalam kondisi birokrasi seperti di atas.

 

Semua itu mengindikasikan diperlukannya suatu “grand strategy” dalam penataan birokrasi secara sistemik, yang mempertimbangkan bukan saja keseluruhan kondisi internal birokrasi tetapi juga permasalahan dan tantangan stratejik yang dihadapkan lingkungannya.  Dalam konteks perubahan internal tersebut,  reformasi birokrasi nasional perlu diarahkanan pada  (1) penyesuaian visi, misi, dan strategi, (2) perampingan organisasi dan penyederhanaan tata kerja, (3) pemantapan sistem manajemen, dan (4) peningkatan kompetensi sumber daya manusia; secara keseluruhan semua itu disesuaikan dengan dimensi-dimensi spiritual SANKRI, nilai dan prinsip GG dan MM, dan tantangan lingkungan stratejik yang dihadapi.

 

Birokrasi Pemerintah Pusat dan Daerah (=”organisasi dan manajemen, dan SDMnya”) perlu memiliki visi, misi, strategi, agenda kebijakan, kompetensi, dan komitmen pembangunan dan pelayanan yang jelas dilandasi dimensi-dimensi spiritual SANKRI dan tegas terfokus pada permasalahan yang mendesak perlu di atasi, dan terarah pada   perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa bernegara. Dengan visi, misi, strategi yang didasarkan pada paradigma pembangunan dan agenda kebijakan yang tepat, didukung dengan sistem manajemen yang berorientasi pada penerapan nilai dan prinsip MM dan GG, disertai kompetensi dan komitmen yang kuat dalam keseluruhan tatanan organisasinya yang tersusun secara tepat disertai pelimpahan kewenangan yang seimbang, pemerintah akan dapat mencapai kinerja yang optimal dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa. Selain itu, tantangan lingkungan stratejik mengharuskan pula pilihan-pilihan kritis terhadap paradigma pembangunan yang harus dipilih sebagai landasaan strategi dan kebijakan pembangunan bangsa. Hal ini juga mensyaratkan manajemen pemerintahan yang “canggih“ dan kompetensi SDM yang teruji.

 

Penataan Organisasi dan Tata Kerja. Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi, sasaran, strategi, agenda kebijakan, program, dan kinerja kegiatan yang terencana; dan diarahkan pada terbangunnya sosok birokrasi yang ramping, desentralistik, efisien, efektif, berpertanggung jawaban,  terbuka, dan aksesif; serta terjalin dengan jelas satu sama lain sebagai satu kesatuan birokrasi nasional dalam SANKRI. Seiring dengan itu, penyederhanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur, serta antara aparatur dan masyarakat  dikembangkan terarah pada penerapan  pelayanan prima yang efektip,  dan mendorong  peningkatan produktivitas kegiatan pelayanan aparatur dan masyarakat.

 

Pemantapan Sistem Manajemen. Dengan makin meningkatnya dinamika masyarakat dalam penyelengaraan negara dan pembangunan bangsa, pengembangan sistem manajemen pemerintahan diprioritaskan pada revitalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang kondusif, transparan, dan akuntabel, disertai dukungan sistem informatika yang sudah terarah pada pengembangan e-government. Peran birokrasi lebih difokuskan sebagai agen pembaharuan, sebagai motivator dan fasilitator  bagi tumbuh dan berkembangnya  swakarsa dan swadaya serta meningkatnya kompetensi masyarakat dan dunia usaha. Dengan demikian, dunia usaha dan masyarakat dapat menjadi bagian dari masyarakat yang terus belajar (learning community), mengacu kepada terwujudnya MM yang berdaya saing tinggi.

 

Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur. Mengantisipasi tantangan global, pembinaan sumber daya manusia aparatur negara perlu mengacu pada standar kompetensi internasional (world class). Sosok aparatur masa depan penampilannya harus profesional sekaligus taat hukum, rasional, inovatif, memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan profesionalisme aparatur harus ditunjang dengan integritas yang tinggi, dengan mengupayakan terlembagakannya karakteristik sebagai berikut: (a) mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan bernegara,  (b) memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam mengemban tugas pengelolaan pelayanan dan kebijakan publik, (c) berkemamapuan melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif,  (d)  disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, (e) memiliki daya tanggap dan sikap bertanggung gugat (akuntabilitas), (f) memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan berbagai keputusan sesuai kewenangan, dan (g) memaksimalkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas.

 

Sementara itu, untuk mengaktualisasikan potensi masyarakat, dan  untuk mengatasi  berbagai  permasalahan dan kendala yang dihadapi bangsa, perlu  dijamin perkembangnya kreativitas dan oto-aktivitas masyarakat bangsa yang terarah pada pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta ketahanan dan daya saing perekonomian bangsa. Dalam rangka itu, reformasi sistem birokrasi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan baik di pusat maupun di daerah-daerah, juga perlu diperhatikan antara lain prinsip-prinsip pelayanan, pemberdayaan, `partisipasi, kemitraan, desentralisasi, transparansi, konsistensi kebijakan, kepastian hukum, dan akuntabilitas.

 

Dalam rangka peningkatan kehidupan demokrasi, pemberdayaan, perluasan partisipasi, peningkatan pembangunan daerah dan pemberian pelayanan guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di daerah, sekaligus juga terpeliharanya kesatuan dan persatuan bangsa, negara, dan tanah air, diperlukan pengembangan sistem dan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah yang mantap, berfokus pada desentralisasi kewenangan tertentu dalam pengelolaan kebijakan dan penyelenggaraan tugas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan pedoman berisikan norma, standar, dan prosedur nasionalPedoman nasional dalam pengelolaan kebijakan yang berorietasi pada meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah tersebut harus dapat memperlancar aparatur daerah dalam melakukan pengelolaan kebijakan dan pelayanan prima kepada masyarakat di daerah.

 

Pemberdayaan masyarakat menyentuh nilai-nilai kemanusian dan pengakuan terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam negara hukum yang demokratis. Hidupnya demokrasi dalam suatu negara bangsa,  dicerminkan oleh adanya pengakuan dan penghormatan negara atas hak dan kewajiban warga negara, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengekspresikan diri secara rasional sebagai wujud rasa tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, serta terbukanya peluang untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dalam memikul tanggung jawab pembangunan, reformasi birokrasi  pemerintah perlu diarahkan antara lain pada (a) pengurangan hambatan dan kendala-kendala bagi kreativitas dan partisipasi masyarakat, (b) perluasan akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan (c) pengembangan program untuk lebih meningkatkan keamampuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayaguna­kan sumber daya produktif yang tersedia sehingga memiliki nilai tambah tinggi guna mening­katkan kesejahteraan mereka.

 

Upaya pemberdayaan masyarakat memerlukan semangat untuk melayani masyarakat (“a spirit to servef public“), dan menjadi mitra masyarakat (“partner of society“); atau melakukan kerja sama dengan masyarakat (“co production“). Dalam pada itu pelayanan mempunyai makna pengabdian atau pengelolaan pemberian bantuan  yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun, yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku “melayani, bukan dilayani”, “mendorong, bukan menghambat”, “mempermudah, bukan mempersulit”, “sederhana, bukan berbelit-belit”, “terbuka untuk setiap orang, bukan hanya untuk segelintir orang”. Makna administrasi publik sebagai wahana penyelenggaraan pemerintahan negara, yang esensinya “melayani publik”, harus benar-benar dihayati para penyelenggara pemerintahan negara.

 

Desentralisasi merupakan wujud nyata pelaksanaan  otonomi daerah dalam SANKRI. Perbedaan  perkembangan antar daerah mempunyai implikasi yang berbeda  pada macam dan intensitas peranan pemerintah, namun pada umumnya masyarakat dan dunia usaha memerlukan (a) desentralisasi dalam pemberian perizinan, dan efisiensi pelayan­an birokrasi bagi  kegiatan-kegiatan  dunia  usaha  di  bidang sosial ekonomi, (b) penyesuaian kebijakan pajak dan perkreditan yang lebih nyata bagi pembangunan di kawasan-kawasan tertinggal, dan sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sesuai dengan kontribusi dan potensi pembangunan daerah, serta (c) ketersediaan dan kemudahan mendapatkan informasi mengenai potensi dan peluang bisnis di daerah dan di wilayah lainnya kepada daerah di dalam upaya peningkatan pembangunan daerah.

Tegaknya hukum yang berkeadilan merupakan jasa pemerintahan yang terasa teramat sulit diwujudkan, namun mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, justru di tengah kemajemukan, berbagai ketidak pastian perkembangan lingkungan, dan menajamnya persaingan. Peningkatan dan efisiensi nasional membutuhkan penyesuaian kebijakan dan perangkat perundang-undangan, namun tidak berarti harus mengabaikan kepastian hukum. Adanya kepastian hukum merupakan indikator professionalisme dan syarat bagi kredibilitas pemerintahan, sebab bersifat vital  dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta dalam pengembangan hubungan internasional. Tegaknya kepastian hukum juga mensyaratkan kecermatan dalam penyusunan berbagai kebijaksanaan pembangu-nan. Sebab  berbagai kebijak-sanaan publik tersebut pada akhirnya harus ditungkan dalam sistem perundang-undangan  untuk memiliki kekuatan hukum, dan  harus mengandung kepastian hukum.

 

Dalam era globalisasi, dalam ekonomi yang  makin  terbuka, meskipun untuk meningkatkan efisiensi perekonomian harus makin diarahkan kepada ekonomi pasar, namun intervensi pemerintah harus menjamin bahwa persaingan berjalan dengan berimbang, dan pemerataan terpelihara. Yang terutama harus dicegah terjadinya proses kesenjangan yang makin melebar, karena kesempatan yang muncul dari ekonomi yang terbuka hanya dapat dimanfaatkan oleh wilayah, sektor, atau golongan ekonomi yang lebih maju. Peranan pemerintah makin dituntut untuk lebih dicurahkan pada upaya pemerataan dan pemberdayaan. Penyelenggara pemerintahan negara harus mempunyai komitmen yang kuat kepada kepentingan rakyat, kepada cita-cita keadilan sosial.

 

Untuk itu, keserasian dan keterpaduan antar berbagai kebijaksanaan pemba-ngun­an harus diupayakan baik pada tingkat nasional maupun daerah. Pengentasan kemis­kinan, kesenjangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia pembangunan, dan pemeliharaan prasarana dasar, serta peningkatan kuantitas, kualitas, dan diversifikasi produksi yang berorientasi ekspor ataupun yang dapat mengurangi impor harus pula dijadikan prioritas dalam agenda kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Upaya mendasar di bidang industri dan perdagangan perlu mendapatkan perhatian khusus, dan diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi dan daya saing, agar memberikan dampak positif dalam persaingan global yang juga berlangsung di tengah kehidupan masyarakat kita di seluruh wilayah tanah air.

 

Pemerintah melalui berbagai perangkat kebijakan makro ekonomi yang tepat, dan berbagai kebijakan lainnya di sektor riil, disertai pembenahan kelembagaan yang mantap akan dapat mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, pemerataan alokasi dan pemanfaatan sumber daya ekonomi. Selain itu, melalui kebijakan anggaran, aparatur pemerintah harus dapat mengarahkan dan memperlancar aliran sumber daya untuk mendorong pemberdayaan, pemerataan dan pertumbuhan, penguasaan iptek, dan pengembangan sistem manajemen modern seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

 

Dalam pada itu, masyarakat dan dunia usaha termasuk perbankan perlu didorong dalam pengembangan sumber dan sistem pembiayaan alternatif yang aksesif dan kondusif bagi perkembangan perekonomian rakyat, serta pengembangan kemitraan stratejik dengan dunia usaha nasional dan inetrnasional.  Skim ini menjadi sangat penting untuk digalakkan, sebab agaknya  bangsa ini tidak akan dapat mengatasi permasalahan dan tantangan-tantangan yang dihadapi dewasa ini dan di masa datang dengan paradigma pembangunan lama yang berorientasi  pada ketergantungan.

 

Selanjutnya berbagai upaya perlu dilakukan secara mantap untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, mendorong demokratisasi kehidupan perekonomian, memantapkan stabilitas nasional yang dinamis, memperkokoh posisi neraca pembayaran, meningkatkan ketahanan nasional dan daya saing perekonomian bangsa dalam arena persaingan dunia.

 

Yang tak boleh diabaikan dalam hubungan semuanya itu adalah  konsensus dan komitmen bahwa semua itu adalah merupakan bagian dan kelanjutan dari keseluruhan tahapan perjuangan merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan bangsa dan negara, yang telah berlangsung puluhan dekade lamanya, dan sepenuhnya memanifestasikan dimensi-dimensi spiritual SANKRI sebagaimana diamanatkan para founding fathers negara bangsa  ini dalam Pembukaan UUD 1945.

 

Prinsip yang perlu diperhatikan, antara lain mencakup: (a) peningkatan kompetensi sumber daya manusianya secara optimal, dengan antara lain mendayagunakan jabatan fungsional sehingga akan mengurangi tingkatan hirarkhi, bentuk organisasi berubah kearah matriks dan flat; (b) Tugas-tugas Departeman/LPND sebagai berikut: (1) lnstansi pusat difokuskan pada (i) penentuan kebijakan (policy), (ii) perencanaan berskala nasional/regional, (iii) pembinaan dan pengarahan melalui pengembangan norma, prinsif, standar, sesuai sektornya, (iv) desentralisasi perijinan, (v) Restrukturisasi tugas kedinasan; dan (vi) Pembinaan Kemampuan Profesional Aparatur Daerah; (2) Tugas-tugas operasional pada skala regional dan lokal dapat didekonstrasikan pada aparatur provinsi, namun  umumnya didesentralisasikan pada aparatur Kabupaten/Kota; (3) Sejauh mungkin memanfaatkan potensi masyarakat melalui pola kemitraan, privatisasi, ataupun sistem kontrak; dan (c) Tugas-tugas Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya: (1) Tugas Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan instansi pusat, mengacu pada pembinaan teknis dari instansi sektoral yang berwenang, (2) Kebijaksanaan teknis mengacu pada pedoman yang ditetapkan instansi pusat yang berwenang dan memiliki kompetensi, dan (3) Mengembangkan sistem dan prosedur pelayanan prima.

 

Desentralisasi merupakan inti otonomi daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan prakarsa masyarakat dalam pembangunan daerah. Sehubungan dengan itu, peletakan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya merupakan pilihan yang tepat. Otonomi Daerah harus lebih memungkinkan semakin tumbuhnya pemerintahan dan masyarakat daerah dalam mendorong bertumbuh kembangnya potensi sosial dan ekonomi daerah.  Sebab itu desentralisasi

 

 

  1. 5. Catatan Akhir

 

Dengan demikian, MM merupakan konsep yang mengandung visi, misi, dan strategi tertentu dalam rangka penyelenggaraan negara guna mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, dan memerlukan komitmen yang kuat dari keseluruhan unsur kelembagaan yang ada dalam kehidupan bangsa bernegara, baik pemerintah maupun masyarakat. Perubahan dan peningkatan kualitas kelembagaan pada birokrasi pemerintah tersebut di atas perlu diikuti pula dengan semangat dan kualitas perubahan serupa pada lembaga-lembaga lainnya dalam masyarakat, sehingga sistem dan dinamika kelembagaan secara keseluruhan terarah pada  perwujudan MM.

Perjuangan mewujudkan MM memerlukan dukungan sistem kelembagaan yang sesuai, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun pemerintahan. Sistem kelembagaan tersebut harus dapat menjamin terpeliharanya komitmen dan konsistensi antar perilaku (sikap, kebijakan, kegiatan, tindakan) setiap warga bangsa dan aparatur negara atau pun pemerintah dan masyarakat dengan nilai-nilai MM sehingga perjuangan mewujudkan MM dapat berlangsung secara harmonis, berkelanjutan, dan mencapai kinerja yang optimal dalam setiap dan seluruh tahapannya.

Jakarta, 4 Maret 1999                                                                                                  Mustopadidjaja AR

 

Sementara itu, untuk mengaktualisasikan potensi masyarakat, dan  untuk mengatasi  berbagai  permasalahan dan kendala yang dihadapi bangsa, perlu  dijamin perkembangnya kreativitas dan oto-aktivitas masyarakat bangsa yang terarah pada pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta ketahanan dan daya saing perekonomian bangsa. Dalam rangka itu, sistem penyelenggaraan negara baik di pusat maupun di daerah-daerah, perlu memperhatikan antara lain prinsip-prinsip berikut.

 

Pertama, pemberdayaan. Dalam  pada itu, aparatur pemerintah dalam mengemban tugas pembangunan, tidak harus berupaya melakukan sendiri. Sesuatu  yang sudah bisa dilakukan oleh masyarakat, jangan dilakukan oleh pemerintah. Apabila masyarakat atau sebagian dari mereka belum mampu atau tidak berdaya, maka harus dimampukan atau diberdayakan (empowered).

 

 

Kedua, pelayanan.

 

 

Hal tersebut memerlukan perubahan perilaku  yang  antara  lain dapat dilakukan melalui pembudayaan kode etik (“code of ethical conducts“) yang didasarkan pada  dukungan lingkungan (“enabling strategy“) yang diterjemahkan ke dalam standar tingkah laku yang dapat diterima umum, dan dijadikan acuan perilaku aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah-daerah.

 

 

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping mematuhi kode etik, aparatur dan sistem manajemen  publik harus mengembangkan keterbukaaan dan sistem akuntabilitas, serta bersikap terbuka untuk mendorong para pimpinan dan seluruh sumber daya manusia di dalamnya berperan dalam mengamalkan dan melembagakan kode etik dimaksud, serta dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara.

 

Upaya pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, peningkatan partisipasi  dan kemitraan, selain (1)  memerlukan keterbukaan birokrasi pemerintah, juga (2) memerlukan langkah-langkah yang tegas dalam mengurangi peraturan dan prosedur yang menghambat kreativitas dan otoaktivitas mereka, serta (3) memberi  kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berperanserta dalam proses penyusu-nan peraturan kebijaksanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Pemberdayaan dan keterbukaan akan lebih mendorong akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya, dan adanya keputusan-keputusan pembangunan yang benar-benar diarahkan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat, serta dilakukan secara riil dan adil sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat.

 

Keempat, partisipasi. Masyarakat diikutsertakan dalam proses menghasil-kan public good and services dengan mengembangkan pola kemitraan dan kebersamaan, dan bukan semata-mata dilayani. Untuk  itulah  kemampuan masyarakat harus diperkuat (“empowering  rather than serving“), kepercayaan masyarakat harus meningkat, dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi ditingkatkan.

 

Konsep pemberdayaan (“empowerment“) juga selalu dikaitkan dengan pendekat­an partisipasi dan kemitraan dalam manajemen  pembangunan, dan memberikan penekanan pada desentralisasi dalam proses pengambilan keputusan agar diperoleh hasil yang diharapkan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat penting­nya peranan keswadayaan masyarakat, dan menekankan bahwa fokus pembangunan yang hakiki adalah peningkatan kapasitas perorangan dan kelembagaan (“capacity building“). Jangan diabaikan pula penyebaran informasi mengenai berbagai potensi dan peluang pembangunan nasional, regional, dan global yang terbuka bagi daerah; serta privatisasi dalam pengelolaan usaha-usaha negara.

 

Kelima,  kemitraan. Dalam membangun masyarakat yang modern di mana masyarakat dan dunia usaha menjadi pelaku utamanya, terwujudnya kemitraan, dan modernisasi dunia usaha terutama usaha kecil dan menengah yang terarah pada peningkatan mutu dan efisiensi serta produktivitas usaha amat penting, khususnya dalam pengembangan dan penguasaan teknologi dan manajemen produksi, pemasaran, dan akses informasi.

 

Dalam upaya mengembangkan kemitraan dunia usaha yang saling meng-untungkan  antara usaha besar, menengah, dan kecil, peranan pemerintah ditujukan ke arah pertumbuhan yang serasi. Pemerintah berperan dalam menciptakan iklim usaha dan kondisi lingkungan bisnis, melalui berbagai kebijakan dan perangkat perundang-undangan yang mendorong terjadinya kemitraan antarskala usaha besar, menengah, dan kecil dalam produksi dan pemasaran barang dan jasa, dan dalam berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan lainnya, serta pengintegrasian usaha kecil ke dalam sektor modern dalam ekonomi nasional, serta mendorong proses pertumbuhannya.

 

Keenam, desentralisasi. Dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, otonomi dilaksanakan dengan pelimpahan kewenangan yang luas kepada daerah Kabupaten/Kota Madya, dan Daerah Provinsi berperan lebih banyak dalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi, termasuk urusan lintas Kabupaten/Kodya yang memerlukan penyelesaian secara terkoordinasi. Penguatan kelembagaan sangat diperlukan dalam mewujudkan format otonomi daerah yang baru tersebut, termasuk kemampuan dalam proses pengambilan keputusan. Ini adalah langkah yang tepat, sebab perubahan-perubahan yang cepat di segala bidang pembangunan menuntut pengambilan  keputusan yang  tidak  terpusat,  tetapi tersebar sesuai dengan fungsi, dan tangung jawab yang ada di daerah.

 

Karena pembangunan pada hakekatnya dilaksanakan di daerah-daerah, berbagai kewenangan yang selama ini ditangani oleh pemerintah pusat, diserahkan kepada pemerintah daerah. Langkah-langkah serupa perlu diikuti pula oleh organisasi-organisasi dunia usaha, khususnya perusahaan-perusahaan besar yang berkantor pusat di Jakarta, sehingga pengambilan keputusan bisnis bisa pula secara cepat dilakukan di daerah. Dengan kata lain desentralisasi perlu juga dilakukan oleh organisasi-organisasi bisnis.

Ketujuh, konsistensi kebijaksanaan, dan kepastian hukum.

 

  1. 6. Catatan Akhir

 

Sebagai catatan akhir, kepada generasi muda saya ingin berpesan, sejarah perjuangan bangsa kita telah banyak memberikan pelajaran yang bermakna yang perlu mendapatkan perhatian sungguh-sungguh dalam pengembangan “sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa”. Dalam hubungan itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal  sebagai berikut.

 

Pertama, hayati dan amalkan etos bangsa bernegara yang tersurat dan tersirat pada lambang negara yang berbunyi “Bhineka Tunggal Ika”, putra putri bangsa Indonesia senantisa menghargai perbedaan dan kemajemukan, serta menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan, Bangsa  Indonesia.

 

Kedua, senantiasa siap berkorban untuk mempertahankan Wilayah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berjuang maksimal untuk memberikan kontribusi terbaik dalam perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita bernegara di seluruh bumi pertiwi.

 

Ketiga, Pancasila dan UUD 1945 merupakan dasar palsafah hidup bangsa bernegara, dan konstitusi negara, yang perlu dipertahankan sebagai landasan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; perubahan-perubahan yang diperlukan dalam batang tubuh UUD diselenggarakan secara demokratis dan konstitusional, sesuai Pasal 37 UUD 1945.

 

Keempat, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menghikmati dan menjadi dasar keridlaan Tuhan atas sila-sila lainnya dari Pancasila, sebab itu  pengembangannya harus didasarkan pada ajaran Tuhan yang otentik, dengan keariefan dalam pengama-lannya yang menghargai perbedaan dan keragaman, sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa.

 

Kelima, lakukan segala sesuatu dengan niat dan sebagai wujud ibadah dengan memadukan imtaq dan iptek sebagai kesatuan paradigma dalam melangsungkan ibadah bagi kemajuan masyarakat, bangsa, negara, dan ummat manusia secara keseluruhan, sehingga berani mengatakan “yang salah adalah salah, yang benar adalah benar”, dan memiliki kemampuan “untuk memperbaiki yang salah dan menegakkan yang benar” dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan, sebagai bentuk peranserta aktif dalam upaya bersama  mewujudkan cita-cita bangsa bernegara

Dengan demikian, dilihat dalam konteks pengembangan sistem penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa kita, MM dan GG masih merupakan konsep dan acuan pendekatan yang “belum final”.  Sekalipun demikian,

MM dan GG perlu dijadikan  dasar acuan penyusunan dan agenda kebijakan dalam membangun Indonesia Baru, sebagai landasan  perjuangan  panjang dalam menghadapi tantangan-tangan besar dan mendasar di Abad 21.

Perubahan paradigmatik yang berorientasi pada perwujudan MM dan GG tersebut perlu dilakukan sebagai koreksi terhadap kekeliruan masa lalu, yang secara umum berpangkal pada kurangnya konsistensi dalam memelihara dan menegakkan prinsip dan semangat yang telah disepakati bersama dalam ”negara hukum yang demokratis”, sehingga melahirkan ketidak-seimbangan antara posisi dan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Berkembangnya ketidakseimbangan posisi dan peran pemerintah dan masyarakat tersebut untuk sebagian disebabkan oleh sistem politik dengan kultur dan perilaku politik yang tenggelam dalam kehidupan demokrasi yang semu, ditandai dengan matinya oposisi, tabunya perbedaan pendapat,  kontrol sosial tidak berjalan, lemahnya kompetensi birokrasi, berkembangnya KKN, kurang bermaknanya pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif dan fungsional, dan lemahnya penegakkan hukum. Semua itu berujung pada krisis multi dimensi parah yang diderita Indonesia hingga awal Abad 21 dewasa ini.

oleh : Prof  Dr Mustopadidjaja AR.

Posted by: nugroholic | October 8, 2010

Reinventing Goverment

Mengelola sektor pemerintahan tidak jauh berbeda dengan mengelola perusahaan. Jika yang menjadi tujuan dari sektor swasta adalah kelangsungan hidup perusahaan dan kemampuan berlaba yang lestari, sebenarnya sektor publik tidak jauh berbeda. Tujuan sektor publik adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kesejahteraan itu tercapai apabila pelaksanaan program pembangunan berdampak positif bagi masyarakat.

Ketika nama Fadel Muhammad  mengemuka sebagai Menteri Kelau tan dan Perikanan, kami teringat  kepada  buku karya beliau yang berjudul : “Reinventing Local Government, Pengalaman dari Daerah”.  Buku  tersebut  memaparkan berbagai terobosan yang beliau lakukan ketika memimpin Provinsi Gorontalo, hingga Gorontalo berhasil mensejajarkan diri dengan provinsi lainnya yang telah jauh lebih dahulu berdiri.

Apakah  Reinventing  Government itu? Dalam sejarah perkembangan anggaran sektor publik, pendekatan yang paling banyak digunakan adalah anggaran tradisional, namun dalam pelaksanaannya, dijumpai banyak kelemahan yang cenderung mengutamakan sistem dan prosedur, belum berorientasi pada kinerja.Sejak  pertengahan  tahun 1980-an telah  terjadi  perubahan  manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem  manajemen  tradisional  yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan  sekedar  perubahan  kecil  dan sederhana.  Perubahan  tersebut  telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan  masyarakat.  Paradigma  baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan New Public Management (NPM).

Model NPM berfokus pada manajemen  sektor  publik  yang  berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan.  Penggunaan  paradigma  NPM menimbulkan  beberapa  konsekuensi bagi  pemerintah  diantaranya  adalah tuntutan  untuk  melakukan  efisiensi, pemangkasan biaya (cost cutting), dan kompetisi tender.

Salah satu model pemerintahan di era NPM adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992) dalam Mardiasmo (2002), yang tertuang  dalam  pandangannya  yang dikenal dengan konsep ‘reinventing government”. Perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan Gaebler tersebut adalah :

1.         Pemerintahan   katalis;   fokus pada  pemberian  pengarahan,  bukan produksi pelayanan publik. Pemerintah harus menyediakan beragam pelayanan publik, tetapi tidak harus terlibat secara langsung dengan proses produksinya. Sebaiknya  pemerintah  memfokuskan diri pada pemberian arahan, sedangkan produksi pelayanan publik diserahkan pada pihak swasta dan/atau sektor ketiga (lembaga swadaya masyarakat dan non profit lainnya).

2.         Pemerintahan milik masyarakat; memberdayakan  masyarakat  daripada melayani. Pemerintah sebaiknya memberikan wewenang kepada masyarakat sehingga mereka mampu menjadi masyarakat yang dapat menolong dirinya sendirinya (self-help community).

3.        Pemerintah yang kompetitif; menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. Kompetisi adalah satu-satunya cara untuk menghemat  biaya  sekaligus  meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan kompetisi, banyak  pelayanan  publik  yang  dapat ditingkatkan  kualitasnya  tanpa  harus memperbesar biaya.

4.          Pemerintah  yang  digerakkan oleh misi; mengubah organisasi yang digerakkan  oleh  peraturan  menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. Apa yang dapat dan tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah diatur dalam mandatnya. Namun tujuan pemerintah bukanlah mandatnya tetapi misinya.

5.         Pemerintah  yang  berorientasi hasil; membiayai hasil bukan masukan. Pada pemerintah tradisional, besarnya alokasi anggaran pada suatu unit kerja ditentukan oleh kompleksitas masalah yang dihadapi. Semakin kompleks masalah yang dihadapi, semakin besar pula dana yang dialokasikan. Kebijakan seperti ini kelihatannya logis dan adil, tapi yang terjadi adalah unit kerja tidak punya insentif untuk memperbaiki kinerjanya. Justru, mereka memiliki peluang baru, semakin lama permasalahan dapat dipecahkan, semakin banyak dana yang dapat diperoleh. Pemerintah wirausaha berusaha mengubah bentuk penghargaan dan insentif itu, yaitu membiayai hasil dan bukan masukan. Pemerintah wirausaha akan mengembangkan suatu standar kinerja yang mengukur seberapa baik suatu unit kerja mampu memecahkan  permasalahan  yang  menjadi tanggung jawabnya. Semakin baik kinerjanya semakin banyak pula dana yang akan  dialokasikan  untuk  mengganti semua dana yang telah dikeluarkan oleh unit kerja tersebut.

6.        Pemerintah  berorientasi  pada pelanggan; memenuhi    kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Pemerintah tradisional seringkali salah dalam  mengidentifikasikan pelanggannya. Mereka akan memenuhi semua kebutuhan dan keinginan birokrasi, sedangkan kepada masyarakat seringkali menjadi arogan. Pemerintah wirausaha tidak akan seperti  itu.  Ia  akan  mengidentifikasikan pelanggan  yang  sesungguhnya.  Dengan cara seperti ini, tidak berarti bahwa pemerintah  tidak  bertanggung  jawab pada dewan legislatif; tetapi sebaliknya, ia  menciptakan  sistem  pertanggungjawaban ganda  : kepada legislatif dan masyarakat.  Dengan  cara  seperti  ini, pemerintah tidak akan arogan tetapi secara terus menerus akan berupaya untuk lebih memuaskan masyarakat.

7.         Pemerintahan wirausaha; mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar  membelanjakan.  Pemerintah tradisional cenderung tidak berbicara tentang upaya menghasilkan pendapatan dari aktivitasnya. Padahal, banyakyang bisa dilakukan untuk menghasilkan pendapatan dari proses penyediaan pelayanan publik. Pemerintah wirausaha dapat mengembangkan beberapa pusat pendapatan, seperti : BPS dan Bappeda yang dapat menjual informasi tentang daerahnya kepada pusat-pusat penelitian, pemberian hak guna usaha kepada pengusaha dan masyarakat, penyertaan modal, dan lain-lain.

8.        Pemerintah antisipatif; berupaya mencegah daripada mengobati. Pemerintah tradisional yang birokratis memusatkan diri pada produksi pelayanan publik  untuk  memecahkan  masalah publik, serta cenderung bersifat reaktif. Pemerintah wirausaha tidak reaktif tetapi proaktif. Ia tidak hanya mencoba untuk mencegah masalah, tetapi juga berupaya  keras  untuk  mengantisipasi masa depan. Ia menggunakan perenca-naan strategis untuk menciptakan visi.

9.          Pemerintah desentralisasi;  dari hierarki  menuju  partisipatif  dan  tim kerja.  Lima  puluh  tahun  yang  lalu, pemerintahan yang sentralistis dan hierarkis  sangat  diperlukan.  Pengambilan keputusan harus berasal dari pusat, mengikuti rantai komando hingga sampai pada staf yang paling berhubungan dengan  masyarakat  dan  bisnis.  Pada masa itu, sistem tersebut sangat cocok, karena teknologi informasi masih sangat  primitif,  komunikasi  antar  lokasi masih lamban, dan aparatur pemerintah masih sangat membutuhkan petunjuk langsung. Tetapi pada saat sekarang, keadaan  sudah  berubah,  perkembangan teknologi sudah sangat maju dan keinginan   masyarakat sudah semakin kompleks, sehingga pengambilan keputusan harus digeser ke tangan masyarakat,  asosiasi-asosiasi,  pelanggan,  dan lembaga swadaya masyarakat.

10.      Pemerintah berorientasi  pada mekanisme pasar; mengadakan perubahan  dengan  mekanisme  pasar (sistem insentif ) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedurdan  pemaksaan).Manajemen  pemer-intahan  yang  mengimplementasikan pemikiran NPM ini sangat berorientasi pada jiwa dan semangat kewirausahaan, maka manajemen publik baru di tu-buh pemerintah dapat disebut sebagai Manajemen Kewirausahaan.Di dalam doktrin NPM atau Reinventing Government, pemerintah dianjurkan untuk meninggalkan paradigma administrasi tradisional yang cenderung mengutamakan  sistem  dan  prosedur, dan menggantikannya dengan orientasi pada kinerja atau hasil kerja.

Bagaimana   Kinerja   Pemerintah dapat Meningkat?

Menurut  Callahan (2003)  dalam Muhammad (2008), kinerja organisasi menggambarkan sampai seberapa jauh suatu organisasi mencapai hasil setelah dibandingkan dengan kinerja terdahulu (previous performance), dengan organisasi lain (benchmarking), dan sampai seberapa jauh meraih tujuan dan target yang telah ditetapkan. Oleh karena Pemerintah tergolong dalam organisasi publik, maka kinerjanya dapat dinilai dari sampai seberapa jauh ia memenuhi tuntutan  publik  melalui  pemberian public goods. Kinerja Pemerintah juga menunjukkan  sampai  seberapa  jauh
Pemerintah  melaksanakan  tugas  dan fungsinya sebagaimana dijanjikan kepada publik.Berdasarkan  teori-teori  dan  studi tentang kinerja, dapat diidentifikasikan faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi atau berperan terhadap kinerja pemerintah. Faktor-faktor tersebut adalah kapasitas manajemen, kebijakan, lingkungan,  budaya  organisasi,  kepemimpinan, faktor endowment, karakteristik pihak yang dilayani, karakteristik tugas, struktur organisasi, dan teknologi (Muhammad, 2008). Muhammad (2008)   menyatakan, bahwa apabila dikaitkan degan konteks otonomi daerah di Indonesia saat ini, maka  dapat  disimpulkan  empat  faktor yang sangat menentukan dinamika kerja pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut adalah kapasitas manajemen, budaya  organisasi,  lingkungan  yang bersifat  makro (dorongan  atau  hambatan dari luar daerah), dan lingkungan yang bersifat mikro (dorongan atau hambatan dari lingkungan lokal). Oleh karena itu, peran faktor-faktor tersebut diperhitungkan dalam model :

Kinerja   =  f           (KMK,  FLM,  FED, FBO)

f           : fungsi

KMK       : Kapasitas Manajemen Kewirausahaan

FLM        : Faktor Lingkungan Makro

FED        : Faktor Endowment Daerah

FBO        : Faktor Budaya Organisasi

Dari teori tentang kapasitas manajemen, ditemukan beberapa faktor pendukung atau penghambat yang harus diperhitungkan bagi kesuksesan penerapan kapasitas manajemen kewirausahaan, yaitu kondisi lingkungan lokal, kesiapan budaya organisasi, dan dukungan lingkungan makro. Artinya, kapasitas manajemen dapat berfungsi baik (dalam mempengaruhi kinerja) apabila didukung oleh faktor endowment daerah, budaya organisasi, dan lingkungan makro  (dari  luar  daerah).  Kerangka pikir ini, secara matematis, digambarkan sebagai berikut :

Kapasitas  Manajemen  =  f  (FLM,FED, FBO)

f           : fungsi

FLM        : Faktor Lingkungan Makro

FED        : Faktor Endowment Daerah

FBO        : Faktor Budaya Organisasi

Dengan   mengintegrasikan   kedua model diatas, maka disusun suatu model yang disebut Model Fadel, sebagai berikut :

Dari  model  tersebut,  asumsi  yang digunakan  adalah  bahwa  kapasitas manajemen  kewirausahaan  akan  berperan signifikan terhadap kinerja pemerintah, asalkan faktor  lingkungan makro faktor budaya organisasi, dan faktor endowment daerah tidak menghambatnya.Dengan  pendekatan  itulah,  Bapak Fadel  Muhammad  berupaya  meningkatkan  kinerja  Pemerintah  Daerah Provinsi Gorontalo, dan hasilnya sangat signifikan. Terlihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang mencapai 7-8%  diatas  pertumbuhan ekonomi nasional dan penduduk miskin yang menurun dari 72% pada tahun 2001menjadi  33% pada tahun  2004. Dari sektor ekonomi yang menjadi andalan Gorontalo, luas areal panenan jagung meningkat 58,64%  dalam  tiga  tahun, demikian pula produksi jagung meningkat sebesar 92,87%. Di sektor perikanan, produksi ikan hasil tangkapan mengalami peningkatan 109% dalam waktu lima tahun, atau rata-rata setiap tahun sebesar hampir 22%. Berikut ini adalah beberapa contoh terobosan yang telah

beliau lakukan dan mungkin saja dapat diimplementasikan  pada  Departemen Kelautan dan Perikanan :

1.      Kapasitas Manajemen Kewirausahaan

Pengembangan  Kapasitas  Manajemen Kewirausahaan merupakan prasyarat untuk meningkatkan kinerja Pemerintah. Hal penting yang telah dilakukan adalah reformasi birokrasi pemerintah daerah. Pembenahan pertama adalah meningkatkan kinerja pegawai negeri dengan memberikan  insentif  melalui  tunjangan kinerja daerah. Birokrasi pemerintah menghadapi  masalah  klasik  yaitu motivasi. Mereka tidak merasa penting untuk mengembangkan prestasi karena sistem remunerasi yang tidak mengapresiasi pegawai berprestasi.

2.      Faktor Lingkungan Makro

Faktor lingkungan makro yang pernah dijumpai berupa kekakuan dari instansi pusat yang mengakibatkan daerah tidak mampu memanfaatkan. potensi dan peluang bisnis di daerah, yaitu dalam hal adanya larangan ekspor sapi dari Gorontalo. Beliau menghadapi hal ini dengan inovasi sampai akhirnya Gorontalo diizinkan melakukan ekspor sapi.

3.      Faktor Budaya Organisasi

Terobosan dan inovasi penting yang dilakukan adalah mengubah mentalitas nelayan dengan memperkenalkan budaya kewirausahaan. Nelayan di  Gorontalo  cenderung  mencari ikan ketika sudah tidak mempunyai uang, sedangkan bila uang cukup, mereka akan menikmati hasil sampai uang tersebut habis. Kebiasaan seperti ini tidak mampu meningkatkan kualitas  hidup  mereka.  Terobosan yang dilakukan adalah mengadopsi kebiasaan petani ke kehidupan nelayan. Nelayan diperkenalkan sistem perikanan  budidaya  yang  bersifat cepat  menghasilkan  yaitu  dengan memperkenalkan budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut menjadikan nelayan mempunyai keterikatan seperti petani dengan sawahnya. Para nelayan mulai belajar berorganisasi dalam lingkup yang lebih besar.

4.      Faktor Endowment Daerah

Faktor  endowment  daerah  berkenaan dengan modal fisik dan modal sosial. Modal fisik berkaitan dengan sumberdaya  alam  dan  infrastruktur daerah, sementara modal sosial berkenaan dengan penduduk, sumberdaya aparatur, nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat, sektor swasta, perguruan tinggi, partai politik,  dan  pers  lokal.  Terobosan yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan faktor endowment daerah untuk meningkatkan produksi pertanian, yaitu dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi pengairan untuk memperluas jangkauan irigasi pertanian lahan kering.   •

from : Inspektorat Jendral Kementerian kelautan & perikanan

Posted by: nugroholic | October 5, 2010

prosedur pendirian CV

CV atau Comanditaire Venootschap adalah bentuk usaha yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbatas. Karena, berbeda dengan PT yang mensyaratkan minimal modal dasar sebesar Rp. 50jt dan harus di setor ke kas Perseroan minimal 25%nya, untuk CV tidak ditentukan jumlah modal minimal. Jadi, misalnya seorang pengusaha ingin berusaha di industri rumah tangga, percetakan, biro jasa, perdagangan, catering, dll dengan modal awal yang tidak terlalu besar, dapat memilih CV sebagai alternatif Badan Usaha yang memadai.Apakah bedanya CV dengan PT?

Perbedaan yang mendasar antara PT dan CV adalah, PT merupakan Badan Hukum, yang dipersamakan kedudukannya dengan orang dan mempunyai kekayaan yang terpisah dengan kekayaan para pendirinya. Jadi, PT dapat bertindak keluar baik di dalam maupun di muka pengadilan sebagaimana halnya dengan orang, serta dapat memiliki harta kekayaan sendiri. Sedangkan CV, dia merupakan Badan Usaha yang tidak berbadan hukum, dan kekayaan para pendirinya tidak terpisahkan dari kekayaan CV.

Karakteristik CV yang tidak dimiliki Badan Usaha lainnya adalah: CV didirikan minimal oleh dua orang, dimana salah satunya akan bertindak selaku Persero Aktif (persero pengurus) yang nantinya akan bergelar Direktur, sedangkan yang lain akan bertindak selaku Persero Komanditer (Persero diam). Seorang persero aktif akan bertindak melakukan segala tindakan pengurusan atas Perseroan; dengan demikian, dalam hal terjadi kerugian maka Persero Aktif akan bertanggung jawab secara penuh dengan seluruh harta pribadinya untuk mengganti kerugian yang dituntut oleh pihak ketiga. Sedangkan untuk Persero Komanditer, karena dia hanya bertindak selaku sleeping partner, maka dia hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya ke dalam perseroan.

Perbedaan lain yang cukup penting antara PT dengan CV adalah, dalam melakukan penyetoran modal pendirian CV, di dalam anggaran dasar tidak disebutkan pembagiannya seperti halnya PT. Jadi, para persero harus membuat kesepakatan tersendiri mengenai hal tersebut, atau membuat catatan yang terpisah. Semua itu karena memang tidak ada pemisahan kekayaan antara CV dengan kekayaan para perseronya.

BAGAIMANA CARA MENDIRIKAN CV?

CV dapat didirikan dengan syarat dan prosedur yang lebih mudah daripada PT, yaitu hanya mensyaratkan pendirian oleh 2 orang, dengan menggunakan akta Notaris yang berbahasa Indonesia. Walaupun dewasa ini pendirian CV mengharuskan adanya akta notaris, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa pendirian CV tidak mutlak harus dengan akta Notaris.

Pada saat para pihak sudah sepakat untuk mendirikan CV, maka dapat datang ke kantor Notaris dengan membawa KTP. Untuk pendirian CV, tidak diperukan adanya pengecekan nama CV terlebih dahulu. Oleh karena itu proses nya akan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan pendirian PT.
Namun demikian, dengan tidak didahuluinya dengan pengecekan nama CV, menyebabkan nama CV sering sama antara satu dengan yang lainnya.
Pada waktu pendirian CV, yang harus dipersiapkan sebelum datang ke Notaris adalah adanya persiapan mengenai:
1. Calon nama yang akan digunakan oleh CV tersebut
2. tempat kedudukan dari CV
3. Siapa yang akan bertindak selaku Persero aktif, dan siapa yang akan bertindak selaku persero diam.
4. Maksud dan tujuan yang spesifik dari CV tersebut (walaupun tentu saja dapat mencantumkan maksud dan tujuan yang seluas-luasnya).

Untuk menyatakan telah berdirinya suatu CV, sebenarnya cukup hanya dengan akta Notaris tersebut, namun untuk memperkokoh posisi CV tersebut, sebaiknya CV tersebut di daftarkan pada Pengadilan Negeri setempat dengan membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan NPWP atas nama CV yang bersangkutan.

Apakah itu akta, SKDP, NPWP dan pendaftaran pengadilan saja sudah cukup?
Sebenarnya semua itu tergantung pada kebutuhannya. Dalam menjalankan suatu usaha yang tidak memerlukan tender pada instansi pemerintahan, dan hanya digunakan sebagai wadah berusaha, maka dengan surat-surat tersebut saja sudah cukup untuk pendirian suatu CV. Namun, apabila menginginkan ijin yang lebih lengkap dan akan digunakan untuk keperluan tender, biasanya dilengkapi dengan surat-surat lainnya yaitu:
1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Tanda Daftar Perseroan (khusus CV)
4. Keanggotaan pada KADIN Jakarta.

Pengurusan ijin-ijin tersebut dapat dilakukan bersamaan sebagai satu rangkaian dengan pendirian CV dimaksud, dengan melampirkan berkas tambahan berupa:
1. Copy kartu keluarga Persero Pengurus (Direktur) CV
2. Copy NPWP Persero Pengurus (Direktur) CV
3. Copy bukti pemilikan atau penggunaan tempat usaha, dimana
a. apabila milik sendiri, harus dibuktikan dengan copy sertifikat dan copy bukti
pelunasan PBB th terakhir
b. apabila sewa kepada orang lain, maka harus dibuktikan dengan adanya
perjanjian sewa menyewa, yang dilengkapi dengan pembayaran pajak sewa
(Pph) oleh pemilik tempat.
sebagai catatan berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, untuk wilayah Jakarta, yang
dapat digunakan sebagai tempat usaha hanyalah Rumah toko, pasar atau perkantoran.
Namun ada daerah-daerah tertentu yang dapat digunakan sebagai tempat usaha yang
tidak membayakan lingkungan, asalkan mendapat persetujuan dari RT/RW setempat
4. Pas photo ukuran 3X4 sebanyak 4 lembar dengan latar belakang warna merah

Jangka waktu pengurusan semua ijin-ijin tersebut dari pendirian sampai dengan selesai lebih kurang selama 2 bulan.

Sebagai penutup, saya sarankan agar dalam mendirikan suatu bidang usaha, alangkah baiknya untuk dipertimbangkan dari segala segi, tidak hanya dari segi kepraktisannya, namun juga dari segi pembagian resiko di antara para persero, agar tidak terjadi pertentangan di kemudian hari.

Posted by: nugroholic | October 5, 2010

Membuat Analisa Keuntungan Sederhana

Membuat analisa untuk sebuah usaha sangat penting dilakukan, tujuannya agar kita mengevaluasi setiap tindakan dalam berusaha dan mengevaluasi kegiatan menjalankan usaha. Dalam banyak kasus, sebuah usaha karena kurangnya kontrol dan analisa dari pemiliknya.

Berikut saya berikan cara sederhana untuk menganalisa keuntungan usaha :

Analisa Keuntungan
Usaha Toko Sederhana

Kebutuhan modal awal
A. Investasi
Etalase Rp. 1.000.000 (Penyusutan selama 24 bulan = Rp 41.700/bl)

B. Modal Kerja/Produk Rp. 5.000.000

C. Biaya Operasional per bulan :
-Sewa tempat Rp. 125.000
-Tenaga kerja Rp . 150.000
-Transport Rp. 25.000
-Lain-lain Rp. 25.000 +
———————–
Total Biaya Operasional Rp. 325.000

D. Total Modal Awal (A+B+C)= RP. 6.325.000

Analisa keuntungan.

E. Pendapatan perbulan
Omzet Rp. 500.000 x 30 hari = Rp. 15.000.000
Keuntungan kotor 10 % x Rp. 15.000.000 = Rp 1.500.000

F. Keuntungan bersih E – (C+A)
Rp.1.500.000 – (Rp. 325.000 + Rp. 41.700) = RP 1. 133.300

Selamat ber analisa dan menjadi wirausahawan !

by : klub wirausaha

Posted by: nugroholic | October 5, 2010

cara mendirikan perusahaan

Langkah 1
Kantor dan Corporat Identity
Langkah awal tentunya anda sudah mempersiapkan kantor dan corporat identity anda. Mengenai corporat identity, paling tidak anda sudah harus memiliki logo perusahaan yang akan digunakan untuk pembuatan stempel dan kop surat.

Langkah 2
Akte Pendirian ;
Dengan mendatangi pihak notaris, anda dan mitra akan dipandu dalam ketentuan yang nantinya akan tercantum/dicantumkan dalam akte pendirian. Baik itu soal hak dan kewajiban para komanditer (direktur/wakil direktur dan komisaris) maupun bidang usaha perusahaan yang akan dipilih.

Syarat-syarat yang harus dibawa saat pengurusan Akte Pendirian adalah,
KTP dan kehadiran para komanditer
Bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tempat perusahaan itu beralamat dan berkantor nantinya.

Langkah 3
Pendaftaran Perusahaan
Persyaratan administrasi lainnya yang harus dipenuhi agar perusahaan menjadi legal bekerja adalah dengan mendaftarkan perusahaan tersebut di kantor walikota/bupati setempat. Kelengkapan administrasi perusahaan yang akan diurus, adalah ;

SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
FISKAL
SURAT PEMERIKSAAN ALAT PROTEKSI/PEMADAM KEBAKARAN

Syarat-syarat yang harus dibawa;
Melampirkan fotokopi akte notaris, pas photo dan cap perusahaan.
Menentukan golongan Kecil, Menengah atau Besar (sesuai modal perusahaan) yang dicantumkan di SIUP

Semua pengurusan tersebut dilakukan di Unit Layanan Terpadu kantor walikota/bupati.

Langkah 4
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
SKT (Surat Keterangan Terdaftar)

Syarat penting lainnya adalah NPWP, SKPD dan SKT perusahaan yang pengurusannya di lakukan di Kantor Direktorat Pajak tempat kantor perusahaan berdomisili.

Syarat-syarat yang harus dibawa;
Melampirkan fotokopi berkas pada langkah 2 dan 3 atau apabila ada ketentuan tambahan lainnya, anda dapat menanyakannya ke pihak direktorat pajak setempat.

Langkah 5
PKP (Pengusaha Kena Pajak )

Masih di Kantor Direktorat Pajak, setelah anda mendapatkan NPWP, SKPD dan SKT maka anda perlu mengurus surat PKP (Pengusaha Kena Pajak).

by : klub wirausaha

Posted by: nugroholic | August 21, 2010

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Setiap pelayanan akan menghasilkan beragam penilaian yang datangnya dari pihak yang dilayani atau pelanggan. Pelayanan yang baik tentunya akan memberikan penilaian yang baik pula dari para pelanggan, tetapi apabila pelayanan yang diberikan tidak memberikan kepuasan, misalnya pelanggan telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk pelayanan tetapi imbalan yang diterimanay tidak seimbang, maka akan menimbulkan kekecewaan pelanggan dan bisa memperburuk citra instansi pemberi layanan.

H.A.S. Moenir menjelaskan beberapa factor yang menyebabkan kurang berkualitasnya pelayanan yang diberikan oleh seorang pemberi pelayan :

1) Tidak adanya kesadaran thd tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Akibatnya mereka bekerja dan melayani seenaknya padahal orang menunggu hasil kerjanya sudah gelisah.

2) Sistem, prosedural dan sistem kerja yang tidak memadai sehingga mekanisme kerja tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

3) Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum selesai, sehingga terjadi simpang siur penanganan tugas, tumpang tindih (over lopping) atau tercecernya suatu tugas karena tidak ada yang menangani.

4) Pendapatan pegawai yang tidak memenuhi kebutuhasan hidup meskipun secara minimal. Akibatnya pegawai tidak tenag dalam bekerja, berusaha mencari tambahan pendapatan dalam jam kerja dengan cara antara lain ”menjual jasa pelayanan”.

5) Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan kepadanya. Akibatnya hasil pekerjaannya tidak memenuhi standar yang ditetapkan. (Moenir 1995: 41-42)

Garvin mengembangkan  delapan dimensi kwalitas pelayanan yang dapat digunakan sebagai kerangka perencanaan strategis dengan analisis sebagai berikut :

1) Kinerja (ferformance), karakteristik operasi pokok dari produk inti.

2) Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (featurs), yaitu karakteristik skunder

3) Kehandalan (reability), kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau kegagalan

4) Kesesuaian dengan spesifikasi (comformance for specification) yaitu sejauhmana karakteristik design dengan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditentukan sebelumnya.

5) Daya tahan (durability), berkaitan dengan berapa lama suatu produk dapat terus digunakan

6) Service Ability, yaitu kemampuan untuk melakukan perbaikan apabila terjadi kekeliuran

7) Estetika (aesthetitics), yaitu daya tarik terhadap panca indera

8) Kualitas yang dipersepsikan (perpecied quality) yaitu citra dan reputasi produk serta tanggung jawab perusahan terhadapnya.

Sementara itu Prarsuraman, zeitthaml dan berry berhasil mengidentifikasi sepuluh faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan. Pendapat tersebut dikemukan sebagai berikut :

1) Reability, mencakup 2 hal pokok, yaitu konsistensi kerja  (performance) dan kemampuan untuk dapat dipercaya (depentability). Hal ini berarti perusahan memberikan jasanya secara tepat semenjak saat pertama (right the firs time)

2) Responsiveness, yaitu kemeuan atau kesiapan para karyawan untuk memeberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan.

3) Competence, artinya setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan pelayanan tertentu.

4) Access, meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui.

5) Courtesy, meliputi sikap sopan santun, resfect, perhatian, dan keramahan yang dimiliki para Contact Person.

6) Communication, artinya memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang dapat dipahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan.

7) Credibility, yaitu sikap jujur dan dapatdipercaya.

8) Securty, yaitu aman dari bahaya, resiko dan keragu-raguan. Aspek ini meliputi keamanan secara fisik (physical safety), keamanan finansial (financial safety) dan kerahasian (confiden fiality).

9) Undestanding atau knowing the custumer, yaitu usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan.

10) Tangibles, yaitu bukti fisik dari jasa bias berupa fasilitas fisik, peralatan yang dipergunakan, reorientasi fisik dari jasa.

Dalam perkembangan selanjutnya, Parasuraman dan kawan-kawan menemukan bahwa 10 dimensi kualitas pelayanan yang ada dapat dirangkum menjadi hanya 5 (lima) dimensi pokok. Khal inidikemukakannya sebagi berikut:

1)      Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan asarana komunikasi.

2)      Keandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan paelayanan yang dijanjikan segera, akurat dan memuaskan.

3)      Daya tanggap (responsiveness), yaitu kemampuan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.

4)      Jaminan (asurance) mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko ataupun keragu-raguan.

5)      Emapati (emphathy) menacup kemudadahan dalam melaukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para pelanggan (Tjiptona, 200:70)

pada kesempatan lain, LAN membuat beberapa kriteria pelayanan yang baik, yang meliputi :

1)      kesederhananaan, kriteria ini mengandung arti prosedur atau tat cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

2)      Kejelasan dan kepastian, kriteria ini mengandung arti adanya kejeladsan dan kepastian mengenai :

a)      Prosedur atau tata cara pelayanan

b)      Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif

c)      Unit kerja dan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan

d)     Rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pelayanannnya

e)      Jadwal waktu pemnyelesaiannya

3)      Keamanan, krityeria ini mengandung arti proses hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

4)      Keterbukaan, kriteria ini mengandung arti prosudur atau tat cara persyaratan satuan kerja atau pejabat penaggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu atau tarif, serta hal-hal yang berkaitan denganproses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar dapat mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta ataupun tidak diminta.

5)      Efisiensi, kriteria ini mengandung arti :

a)      Pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaiatn

b)      Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan maayarakat yang bisa mensyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari stu kerja atau instansi pemerintahan lain yang berkaitan.

6)      Ekonomis, kriteria ini mengandung arti pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatiakn :

a)      Nilai batrang dan jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi di luar kewajaran

b)      Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar

c)      Ketentuan peratuaran perundang-undangan yang berlaku

7)      Keadilan yang merata. Kritia ini mengandung arti cakupan atau jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas-luasnya munkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secaea adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

8)      Ketetapan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.

9)      Kuantitatif, meliputi :

a)      Jumlah warga atau masyarakat yang meminta pelayanan (perhari, perbulan atau  pertahun), pperbandingan periode pertama denga periode berikutnya menunjukan adanya peningkatan atau tidak.

b)      Lamanya waktu pemberian pelayanan masyarakat sesuai dengan permintaan (dihitungsecara rata-rata)

c)      Penggunaan perangkat-perangkat modern untuk mempercepat dan mepermudah pelayanan kepad masyarakat

d)     Frekuensi keluhan dan atau pujian dari masyarakat penerima pelayanan terhadap pelayanan yabf diberikan oleh unit pekertja atau kantor peleyanan yang bersangkutan. Read More…

Older Posts »

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.