Posted by: nugroholic | May 19, 2010

Perbedaan interpretasi Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah ( studi kasus pelantikan wakil bupati Pelalawan)

Dalam usaha penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, ada 3 azas yang dipakai oleh pemerintah, yaitu, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pejabat pusat di daerah. Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan oleh pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah di bawahnya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

UU tersebut memposisikan seorang gubernur menjalankan dua fungsi. Yaitu yang pertama adalah gubernur sebagai kepala daerah menjalankan azas desentralisasi. Yang kedua adalah gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah menjalankan azas dekonsentrasi. Sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Adapun tugas gubernur dalam rangka melaksanakan azas Dekonsentrasi adalah :

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/Kota,

2. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota,

3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam kaitannya dengan polemik yang terjadi saat ini mengenai terkatung-katungnya status HM. Haris selaku wakil bupati pelalawan yang terpilih melalui sidang pleno DPRD Kabupaten pelalawan pada tanggal 11 maret 2010. Hasil sidang pleno tersebut selanjutnya oleh DPRD Kabupaten pelalawan di serahkan kepada Gubernur untuk berikutnya segera di tindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri. Pelantikan yang seharusnya menjadi agenda berikutnya terhadang masalah yang pelik dimana Gubernur Riau selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah yang notabene merupakan pelaksana azas dekonsentrasi yang diserahi tugas untuk mengkoordinir pemerintahan di daerah dalam hal ini untuk menindaklanjuti proses pemilihan wakil bupati tersebut tidak mengindahkan hal tersebut.

Gubernur Riau melalui assisten I yang membidangi urusan pemerintahan berpendapat bahwa mekanisme yang di laksanakan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan dan KPUD Pelalawan menyalahi prosedur yang seharusnya sehingga melanggar Undang-Undang yang mengaturnya. Tentu pendapat assisten I itu menjadi pemicu keresahan dan kemarahan masyarakat Kabupaten Pelalawan. Itu dibuktikan dengan aksi demonstrasi responsif yang dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Masyarakat Peduli Pelalawan ( GEMMPAL) pada hari Selasa, 18 Mei 2010 yang meminta pertanggung jawaban atas pernyataan Assisten I Gubernur Riau sekaligus meminta gubernur Riau segera merekomendasikan hasil pemilihan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya melantik wakil bupati Pelalawan.

Sementara itu, institusi DPRD kabupaten pelalawan dan KPUD pelalawan meyakini sepenuh hati bahwa proses yang dilakukan untuk memilih wakil bupati pelalawan sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada.

Dari beberapa Kabar yang terangkum, isu yang sangat santer beredar di masyarakat adalah adanya unsur kepentingan politik terkait dengan konflik internal partai ( HM Rusli Zainal dan HM Harris adalah kader partai Golkar). Konflik ini berawal dari MUSDA Partai Golkar beberapa waktu yang lalu. Dimana permasalahan ini berakibat ketika HM. Harris terpilih menjadi wakil Bupati pelalawan dan Seandainya bukan beliau yang terpilih, mungkin tidak akan terjadi permasalahan ini.

Jika menilik kepada tugas seorang gubernur dalam rangka melaksanakan azas dekonsentrasi, gubernur riau seharusnya melaksanakan koordinasi, Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/Kota.Terlepas dari bermasalah atau tidaknya mekanisme pemilihan wakil Bupati yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten pelalawan dan KPUD Pelalawan, Gubernur riau wajib memfasilitasi sebuah forum formal yang konkret untuk menyelesaikan polemik ini dalam upaya pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah Kabupaten/kota. Forum ini berfungsi sebagai sarana mediasi untuk menyatukan persepsi antara 2 pihak yang berseberangan dalam hal interpretasi Undang-Undang beserta peraturan-peraturan yang memuat permasalahan tersebut. Selain dari pihak DPRD kabupaten pelalawan, KPUD Pelalawan dan Gubernur, Forum ini juga harus dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak yang mengetahui secara eksplisit interpretasi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 serta pelaksanaannya. Lebih bagus lagi jika menghadirkan masyarakat sebagai upaya fasilitas partisipasi dan edukasi pemerintahan serta kajian akademis bagi mahasiswa.

Urgensinya adalah Gubernur Riau harus menanggapi ini secepat mungkin untuk diselesaikan menurut Undang-Undang yang berlaku. Jangan sampai hati masyarakat kabupaten pelalawan tersakiti oleh polemik ini. Apalagi sudah terlalu lama masyarakat Kabupaten pelalawan merindukan sosok seorang wakil Bupati yang hampir satu masa periode jabatan tersebut kosong.

Hal tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh gubernur Riau selaku pejabat yangberwenang untuk menyelesaikan polemik ini, karena pada hari ini masyarakat pelalawan sangat membutuhkan kepastian keberadaan seorang wakil Bupati yang telah lama kosong. Ini berakibat terhadap kurang maksimalnya penyelenggaraan pemerintahan secara umum dan pelayanan pemerintah kabupaten pelalawan seperti yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten pelalawan itu sendiri. Undang-Undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah juga menyebutkan Seorang wakil bupati mempunyai tugas antara lain ;

1. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah,

2. membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertical di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanankan pemberdayaan perempuan dan pemuda serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian social budaya dan lingkungan hidup,

3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa,

4. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegatan pemerintah daerah,

5. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah lainnya yang diberikan oleh kepala daerah, dan

6. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Jadi, Gubernur Riau pada hari ini harus merespon keinginan masyarakat kabupaten pelalawan yang notabene juga merupakan konstituennya untuk sesegera mungkin menindaklanjuti ini. Bukan dengan sikap ketidak pedulian seperti selama ini ( dibuktikan dengan dari dua kali aksi demo Gerakan Mahasiswa Masyarakat Peduli Pelalawan di kantor Gubernur Riau tidak sekalipun Gubernur Riau/ pejabat berwenang bersedia menanggapi tuntutan tersebut).

Sudah saatnya para politisi dan birokrat di Bumi lancing Kuning ini dewasa dalam memilah, memisahkan serta membedakan mana yang merupakan kepentingan individu kelompok tertentu dan mana yang menjadi kepentingan rakyat riau. Jangan mencampuradukan konflik politik individu dengan urusan yang menjadi harapan masyarakat. Hal ini agar misi riau untuk memperjuangkan perimbangan keuangan yang lebih besar dari sebelumnya dapat tercapai oleh karena seluruh politisi dan birokrat yang ada di Provisi Riau merapatkan barisan berjuang demi kesejahteraan masyarakat Riau yang lebih baik.. .


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: