Posted by: nugroholic | February 27, 2011

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Fenomena kemiskinan yang bertolak belakang dengan kekayaan sumberdaya alam Riau, mengindikasikan bahwa kemiskinan di Riau bukan disebabkan oleh kemiskinan alami, tetapi lebih disebabkan oleh kemiskinan struktural yang multidimensional. Kondisi ini berakibat pada ketidakmampuan masyarakat Riau dalam memperoleh hak yang paling mendasar dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Akar permasalahannya adalah kebijakan pembangunan yang belum fokus pada masyarakat miskin.
Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Program Pemberdayaan Desa (PPD) merupakan perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau.
Seluruh proses kegiatan dalam PPD pada hakekatnya memiliki tiga dimensi, yaitu:

a.    Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan          melaksanakannya  secara  terbuka (transparan)  dan penuh tanggung jawab.
b.    Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
c.    Menyediakan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk pinjaman yang murah dan mudah guna pengembangan ekonomi masyarakat desa/kelurahan.

1.2.  TUJUAN KHUSUS PPD

Tujuan dilaksanakannya Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau secara khusus adalah untuk :
a.    Mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat desa/kelurahan.
b.    Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa/kelurahan yang  berpenghasilan rendah.
c.    Meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/kelurahan.
d.    Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir.
e.    Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
f.        Meningkatkan kebiasaan gotong-royong dan gemar menabung secara tertib.
g.    Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa/kelurahan.
h.    Memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa/kelurahan.
1.3. SASARAN
Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah:
a.    Berkembangnya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi perdesaan/kelurahan  yang sehat dan berdaya
saing tinggi.
b.    Terpenuhinya kebutuhan dasar sarana dan prasarana penunjang ekonomi, pendidikan dan infra struktur
desa/kelurahan melalui pembangunan yang tumbuh dari bawah (Bottom Up) yang diimplementasikan oleh seluruh
Dinas Instansi Sektoral baik provinsi maupun kabupaten/kota.
c.    Melembagakan sistem perencanaan partisipatif di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui
peran aktif Dinas dan Sektoral.
1.4.  JENIS KEGIATAN PPD
Dalam implementasinya jenis kegiatan pada Program Pemberdayaan Desa meliputi :
a.    Kegiatan reguler perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui     Sektoral.
b.    Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan yang dikelola oleh Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan – Simpan Pinjam  (UED/K-SP).
Untuk menjamin pemahaman mekanisme dan tujuan program, maka sosialisasi program wajib dilaksanakan oleh Penanggungjawab Pelaksana Program baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Untuk memperkuat sistem pengendalian program, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali, harus dilakukan rapat koordinasi yang melibatkan semua dinas/instansi terkait. Sedangkan untuk melihat progres perkembangan dan masalah terakhir perlu dilakukan rapat koordinasi setiap bulannya, baik ditingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota dan provinsi.
1.5. KRITERIA DAN PERSYARATAN PELAKU PPD
A. Pemegang Otoritas
Pemegang Otoritas terdiri dari Kepala Desa/Lurah, Ketua LPM/LPMK, tokoh/wakil Perempuan yang dipilih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan.
B. Pengawas Umum
–   Untuk Desa pengawas umum langsung dijabat oleh Ketua BPD.
–   Untuk Kelurahan dipilih 1 orang melalui Musyawarah Kelurahan dengan persyaratan sebagai berikut :
–   Pendidikan minimal SLTA/Sederajat.
–   Umur maksimal 50 tahun.
–   Penduduk kelurahan yang menetap minimal 3 tahun dan mempunyai bukti kependudukan (KTP) kelurahan setempat.
C. Kader Pembangunan Masyarakat
Kader Pembangunan Masyarakat Desa dengan persyaratan sebagai berikut :
–       pendidikan minimal SLTP.
–       Umur KPM maksimal 40 tahun.
–       Penduduk desa/kelurahan yang menetap minimal 3 tahun dan mempunyai bukti kependudukan (KTP)
desa/kelurahan setempat.
D. Pengelola UED/K-SP
Pengelola UED/K-SP dengan persyaratan sebagai berikut :
–       Memiliki pendidikan minimal SLTA/sederajat.
–       Umur maksimal 45 tahun.
–       Penduduk desa/kelurahan yang menetap minimal 3 tahun dan mempunyai bukti kependudukan (KTP)
desa/kelurahan setempat.
BAB II
KEGIATAN PPD
2.1. JENIS KEGIATAN PPD
Jenis kegiatan PPD pada dasarnya meliputi seluruh bidang kegiatan yang mendukung upaya Pemerintah Provinsi Riau untuk menanggulangi masalah Kemiskinan, Kebodohan dan Ketertinggalan Infrastruktur (K2I). Kegiatan perencanaan pembangunan desa/kelurahan  melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD)  bidang sektoral adalah kegiatan perencanaan pembangunan yang berdasarkan sistem partisipatif  berdasarkan kebutuhan aktual desa/kelurahan sesuai dengan potensi dan ketersediaan sumber daya desa/kelurahan. Perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui bidang sektoral akan dituangkan dalam bentuk Rencana Jangka Menengah (RJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan (RPTD/K).
A. RENCANA JANGKA MENENGAH (RJM)
Rencana Jangka Menengah merupakan daftar prioritas pembangunan desa/kelurahan selama 5 (lima) tahun dibidang peningkatan ekonomi makro, pendidikan dan pemenuhan infra struktur yang dihasilkan dari penggalian potensi dan gagasan dengan sistem partisipatif menggunakan metode PRA (Partisipatory Rural Appraisal). Rencana Jangka Menengah desa/kelurahan minimal memuat : Kondisi umum desa/keluahan (potensi dan masalah), visi dan misi, tujuan pembangunan, sasaran pembangunan desa/kelurahan dan prioritas pembangunan desa/kelurahan untuk masa waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.
B. RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DESA/KEL( RPTD/K)
Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan (RPTD/K) merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah (RJM), yang disusun berdasarkan skala prioritas dan berkesinambungan untuk satu tahun anggaran. Penyusunan skala prioritas RJM dan RPTD/K dilakukan dengan metode partisipatif, dimulai dari tahap identifikasi potensi dan kebutuhan di tingkat kelompok, RT, dusun dan  desa/kelurahan, dengan melibatkan segenap unsur masyarakat serta keterwakilan kepentingan kelompok perempuan.
Untuk kegiatan ekonomi produktif dengan siklus usaha maksimal 24 bulan akan dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat desa/kelurahan, sedangkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan bidang ekonomi makro akan dilaksanakan oleh Dinas Instansi sesuai dengan mekanisme Perencanaan Pembangunan Nasional.
2.2. PRINSIP PENGELOLAAN KEGIATAN PPD
A. PRINSIP DASAR
Pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar  PPD yaitu harus transparan, memihak kepada masyarakat miskin, desentralisasi/dapat dikerjakan oleh masyarakat, Akuntablitas,  kompetisi sehat, termasuk dalam hal usulan, pemilihan pengelola, sistem pengelolaan serta penyaluran dana.
Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Usaha Desa/Kelurahan, harus dapat diketahui oleh seluruh masyarakat setempat dengan mudah dan terbuka, disebarluaskan melalui papan informasi, selebaran, pertemuan-pertemuan atau melalui media lainnya.
B. SWADAYA
Masyarakat memberikan swadaya untuk setiap kegiatan yang diusulkan, sebagai salah satu indikasi adanya kesungguhan dan kebutuhan akan kegiatan tersebut.
C. PELESTARIAN KEGIATAN
Dana  Usaha Desa/Kelurahan merupakan tanggung jawab masyarakat, melalui pengurus yang telah terbentuk. Sedangkan kegiatan ekonomi yang telah tercipta dan mempunyai pangsa pasar perlu terus dikembangkan dengan bantuan pembinaan manajemen dari instansi terkait.
BAB III
ALUR KEGIATAN PPD

3.1. TAHAP PERSIAPAN PROGRAM
Pada tahap persiapan Program Pemberdayaan Desa dilakukan sosialisasi program kepada segenap dinas dan instansi provinsi dan kabupaten/kota untuk menetapkan jumlah dana yang disalurkan dan lokasi kegiatan di masing-masing kabupaten/kota. Pada tahap persiapan tersebut juga dilakukan seleksi dan pelatihan bagi  Fasilitator Program meliputi Pendamping Desa/Kelurahan, Koordinator Daerah dan Tim Fasilitator Program  Provinsi. Pada tahap persiapan tersebut kabupaten/kota melaksanakan identifikasi, pembentukan   serta pengesahan Pengelola UED/K-SP di setiap Desa/Kelurahan berdasarkan hasil MD/K I yang difasilitasi oleh Pendamping Desa.
3.2. MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN (MD/K) I
Setelah selesai melaksanakan pelatihan pratugas, Pendamping Desa/Kelurahan akan ditempatkan di desa/kelurahan lokasi kegiatan dan melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa/Kelurahan I dengan agenda :
a.    Sosialisasi program kepada segenap lapisan masyarakat desa/kelurahan.
b.    Memilih dan menetapkan dua orang  Kader Pembangunan Masyarakat, salah satu atau kedua-duanya bisa
perempuan,
c.    Memilih dan menetapkan satu wakil tokoh masyarakat (harus perempuan) sebagai anggota Otoritas Rekening
Desa/Kelurahan.
d.    Menetapkan Ketua BPD sebagai  Pengawas Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Desa dan di sahkan oleh
Bupati.
e.    Memilih satu orang Penanggungjawab Pengawas Umum UEK-SP secara musyawarah pada kelurahan dan ditetapkan
melalui Surat Keputusan Lurah diketahui oleh Camat dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota.
f.    Memilih dan menetapkan Pengelola UED/K-SP yang difasilitasi oleh Pendamping Desa. Pengelola terpilih minimal
satu orang dari perempuan bagi UED/K-SP yang baru, Pengelola UED/K-SP yang sudah terbentuk selanjutnya
ditetapkan dengan SK Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat dan di sahkan oleh  Bupati/Walikota.
g.  Desa/Kelurahan yang telah terbentuk lembaga UED/K-SP sebelum Program Pemberdayaan Desa (PPD),
pengelolanya harus dilakukan pemilihan ulang berdasarkan musyawarah dan pengelola UED/K-SP dapat
mencalonkan kembali.
h.   Menentukan lokasi penempatan papan informasi.
i.    Sosialisasi tentang prosedur pembukaan Rekening Desa/Kelurahan pada Bank yang ditunjuk.
j.     Mensosialisasikan tentang penggunaan jasa pinjaman.
k.    Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan di desa/kelurahan (RKTL).
Otoritas DUD untuk Tokoh/wakil perempuan memiliki masa tugas 3 tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan musyawarah untuk masa tugas berikutnya, disahkan oleh Bupati/Walikota. Kader Pembangunan Masyarakat (KPM), Pengawas, Pengelola UED/K-SP dengan masa tugas selama 3 tahun yang disahkan oleh Bupati/Walikota dan dapat dipilih kembali berdasarkan musyawarah, apabila pelaku tersebut diatas terjadi post majuer (meninggal dunia, mengundurkan diri, tersangkut kasus hukum) segera dilakukan musyawarah untuk mengisi kekosongan pelaku PPD.
Persiapan Musyawarah Desa/Kelurahan (MD/K) I:
a.    Undangan Musyawarah Desa/Kelurahan I dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dan telah disampaikan paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan musyawarah. Undangan musyawarah disampaikan melalui berbagai media (tertulis, pertemuan kelompok, RT, RW, Dusun, papan informasi, canang, beduk dll).
b.    Pendamping Desa/Kelurahan dan perangkat desa/kelurahan memastikan undangan musyawarah desa/kelurahan I, telah diketahui dan diterima masyarakat.
c.    Pendamping Desa mempersiapkan media sosialisasi dan perlengkapan yang diperlukan untuk memfasilitasi jalannya forum Musyawarah Desa/Kelurahanan I.
d.    Peserta musyawarah adalah seluruh masyarakat desa/kelurahan. Minimal dihadiri oleh 50 orang, minimal 10% dari jumlah peserta haruslah terdiri dari kaum perempuan dan minimal 10% lagi haruslah mewakili orang miskin.
e.    Pendamping Desa melakukan identifikasi calon Pengelola UED/K-SP dan KPM (Kader Pembangunan Masyarakat) mulai dari tingkat RT, RW dan dusun.
f.        Calon Pengelola UED/K-SP dan KPM yang diajukan di MD/K I masing-masing minimal 6 orang. Pada saat MD/K I masyarakat dapat mengajukan calon lain yang dianggap layak.
3.3. IDENTIFIKASI POTENSI DAN PENGGALIAN GAGASAN
Tahapan kegiatan setelah pelaksanaan MD/K I, Pendamping Desa melakukan pelatihan bagi Kader Pembangunan Masyarakat secara On the Job Training, dilanjutkan dengan pelaksanaan identifikasi  potensi desa/kelurahan serta penggalian gagasan.
Tujuan dilakukan penggalian gagasan ini adalah membantu masyarakat desa dalam menyusun Visi dan Misi. Visi desa adalah tujuan ideal yang ingin dicapai oleh sebuah desa misalnya : menjadikan desa sebagai tujuan wisata bahari pada tahun 2010 yang didukung dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Media yang digunakan untuk menyusun visi desa ini adalah dengan membuat peta desa yang berisi potensi dan masalah yang ada dalam desa, baik ekonomi, sosial, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kelembagaan dan lain lain. Sementara potensi memuat atau berisi semua potensi yang ada didesa seperti sawah, irigasi dll. Misi adalah langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai visi yang telah dibuat.
Pada tahap ini Pendamping Desa dibantu Kader Pembangunan Masyarakat melakukan kegiatan :
a.    Inventarisasi potensi wilayah dan masyarakat desa/kelurahan dengan melakukan ’Trans Seck Walk’ meliputi  setiap RT/RW/Dusun.
b.    Melaksanakan musyawarah ditingkat kelompok/RT/RW/Dusun guna melakukan pemetaan sosial dan potensi desa/kelurahan.
c.    Menetapkan usulan berdasarkan ranking skala prioritas kegiatan pembangunan sarana/prasarana yang akan diajukan pada MD/K II. Menetapkan usulan berdasarkan ranking skala prioritas kegiatan ekonomi bagi anggota UED/K-SP.
d.    Menyepakati dan menetapkan sanksi-sanksi bagi anggota dan kelompok UED/K-SP yang akan diajukan pada MD/K II sebagai usulan RT/RW/Dusun.
e.    Penulisan dokumen usulan RT/RW/Dusun untuk kegiatan – kegiatan UED/K-SP.
f.        Pendamping Desa, Kader Pembangunan Masyarakat, Pengelola UED/K-SP didukung oleh Fasilitator PPD Provinsi, menyusun draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) UED/K-SP, untuk disampaikan dan di tetapkan dalam forum MD/K II. Draft tersebut merupakan kerangka awal dalam perumusan AD/ART yang dibuat desa/kelurahan. Pendamping Desa harus memastikan bahwa AD/ART yang dibuat sesuai dengan karakteristik desa/kelurahan dengan membuat AD/ART bersama masyarakat.
3.4. PEMBUKAAN REKENING DANA USAHA DESA/KEL DAN REKENING UED/K-SP
Pemegang Otoritas Rekening Desa/Kelurahan yang terdiri dari Kepala Desa/Lurah, Ketua LPM/LKMD/K, 1 Orang Wakil Masyarakat  Perempuan yang dipilih pada forum Musyawarah Desa/Kelurahan 1, secara bersama-sama membuka Rekening pada bank yang telah ditetapkan berdasarkan SK Gubernur dengan Nama  REKENING DANA USAHA DESA/KELURAHAN (Nama Desa/Kelurahan).

Pengelola UED/K-SP membuka rekening  untuk menampung dana yang disalurkan dari Rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan dan pengembalian dana pinjaman oleh pemanfaat sebelum disetorkan kembali pada Rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan dengan nama REKENING UED/K-SP (disebutkan nama UED/K-SP yang bersangkutan serta desa/kelurahan), dengan spesimen tanda tangan Ketua dan Kasir,  pada bank yang sama dengan Rekening Dana Usaha Desa.
Selain itu Pengelola UED/K-SP juga membuka Rekening tersendiri dengan speciment yang sama untuk menampung dan menyalurkan dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam anggota UED/K-SP dengan nama REKENING DANA SIMPAN PINJAM UED/K-SP (disebutkan nama UED/K-SP yang bersangkutan serta desa/kelurahan).
3.5. VERIFIKASI USULAN KEGIATAN DANA USAHA DESA/KELURAHAN

A. Ruang Lingkup Verifikasi :
a.    Verifikasi meliputi pemeriksaan administrasi dan kelengkapan proposal serta pemeriksaan lapangan.
b.    Pelaksanaan tugas Verifikasi  difasilitasi oleh KPM
c.    Pendamping Desa memfasilitasi secara aktif dalam setiap tahapan proses verifikasi.
d.    Koordinator Daerah (KORDA) memastikan pelaksanaan verifikasi usulan kegiatan sesuai dengan mekanisme PPD.
B. Alur Kegiatan Verifikasi  :
a.    Calon pemanfaat mengajukan proposal rencana usaha pemanfaat (RUP).
b.    Pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi rencana usulan pemanfaat (RUP) oleh staf analis kredit
c.    Kalau ada hal-hal yang dirasakan belum lengkap, maka staf analis kredit memberikan kesempatan kepada calon peminjam untuk memperbaiki proposalnya.
d.    Perbaikan RUP oleh pemanfaat
e.    Pemeriksaan kembali terhadap RUP yang telah diperbaiki
f.     Survey lapangan
g.    Pemberian hasil verifikasi oleh staf analis kredit kepada otoritas, pengawas, KPM,  pengelola dan PD.
h.    Rapat khusus rekomendasi akhir oleh otoritas, pengawas, KPM pengelola dan PD
i.      Pemberian umpan balik kepada calon pemanfaat
j.      Selanjutnya dibawa ke MD/K II atau MD/K Perguliran
C. Tahapan Verifikasi :
a.    Pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi usulan meliputi :
·   Kartu Tanda Penduduk
·   Kartu Keluarga
·   Proposal Usulan Peminjam
·   Fotocopi Agunan (kecuali kelompok masyarakat miskin)
·   Surat pernyataan tanggung renteng untuk masyarakat miskin dengan usaha berkelompok
·   Surat pernyataan tanggung renteng untuk masyarakat yang usaha berkelompok
·   Surat rekomendasi dari Kepala PMD/K atau sebutan lainnya kabupaten/kota (bagi peminjam kepala desa/lurah, aparat desa/kelurahan).
·   Persyaratan lain sesuai dengan kesepakatan desa/kelurahan
b.    Survey lapangan untuk menilai :
·   Tempat usaha
·   Kesesuaian usaha yang dilakukan dengan yang diusulkan dalam proposal
·   Kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan usaha
·   Kebenaran dan nilai agunan yang diajukan
·   Kapasitas usaha dan kemampuan mengembalikan pinjaman
·   Karakter calon pemanfaat
c.    Rekomendasi ditentukan dengan skala prioritas :
·   Diberikan untuk masyarakat miskin yang memenuhi syarat
·   Masyarakat lainnya yang layak diberikan pinjaman sesuai dengan : Potensi usaha, Nilai Pinjaman, Potensi Penyerapan tenaga kerja, Lokasi Usaha, Karakter calon pemanfaat dan Utang dengan pihak luar.
3.6. MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN DUA (MD/K II)
Segera setelah selesai pelaksanaan Verifikasi Usulan Kegiatan, Kepala Desa/Lurah dibantu oleh Pendamping Desa dan Kader Pembangunan Masyarakat, menetapkan jadwal pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan ke dua (MD/K II) dengan agenda  :
a.    Menetapkan daftar ranking penerima manfaat kegiatan  Dana Usaha Desa/Kelurahan dan jumlah dana untuk setiap kegiatan yang akan di danai, dituangkan  dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan II dan disahkan dengan Keputusan Desa/Kelurahan.
b.    Menetapkan besarannya suku Jasa pinjaman serta jadwal pengembalian untuk setiap kegiatan yang didanai.
c.    Menetapkan jadwal pencairan dan penyaluran Dana Usaha Desa/Kelurahan.
d.    Menetapkan insentif pengelola dan biaya operasional UED/K-SP.
e.    Informasi rencana perguliran dan mekanisme perguliran.
f.        Menetapkan Rencana Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RJM) berdasarkan usulan kegiatan bidang sektoral dari setiap RT, RW, Dusun.
g.    Menetapkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan (RPTD/K).
h.    Menyepakati sanksi-sanksi  untuk pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
i.         Pembahasan AD/ART UED/K-SP.
j.        Agenda lain yang memungkinkan.
Persiapan Musyawarah Desa/Kelurahan II  :
a.    Undangan MD/K II dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dan telah disampaikan paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan musyawarah;
b.    Undangan musyawarah disampaikan melalui berbagai media (tertulis, pertemuan kelompok, RT, RW, papan informasi, canang, beduk dll);
c.    Pendamping Desa/Kelurahan dan perangkat desa/kelurahan memastikan undangan MD/K II, telah diketahui dan diterima masyarakat;
d.    Peserta musyawarah adalah seluruh masyarakat desa/kelurahan;
e.    Calon pemanfaat dan kelompok pemanfaat diwajibkan hadir pada MD/K II.
f.        Pengelola UED/K-SP, Pendamping Desa dan Kader Pembangunan Masyarakat mempersiapkan dokumen usulan kegiatan yang telah di verifikasi beserta kelengkapan administrasinya termasuk Berita Acara dan rekomendasi hasil kegiatan verifikasi.
g.    Pendamping Desa dibantu oleh Kader Pembangunan Masyarakat mempersiapkan lembar informasi dan lembaran format-format yang diperlukan untuk proses pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan II.
3.7. PROSES PENYALURAN DANA USAHA DESA/KELURAHAN
a.    Pemanfaat Dana Usaha Desa (kelompok atau individu)  membuat Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) dengan Pengelola UED/K-SP yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Pendamping Desa, dilengkapi dengan dokumen usulan kegiatan pemanfaat (kelompok atau individu).
b.    Pengelola UED/K-SP  membuat  Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) dengan Pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan diketahui oleh Pendamping Desa dan Ketua BPD yang  dilengkapi dengan dokumen usulan kegiatan  hasil pembahasan pada forum Musyawarah Desa/Kelurahan II.
c.    Pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) mentransfer dana dari rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan ke rekening UED/K-SP sesuai dengan Jumlah yang diajukan, dilengkapi dengan :
·         Surat Perintah Bayar (SPB).
·         Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3).
·         Daftar pemanfaat  dan jumlah masing-masing pinjaman.
d.    Penyaluran Dana Usaha Desa/Kelurahan dari UED/K-SP ke anggota/kelompok pemanfaat dilakukan sesuai kebutuhan serta memperhatikan siklus usaha.
e.    Pengelola UED/K-SP membuat Rencana Pencairan Dana (RPD) sesuai dengan kebutuhan, dilengkapi dengan :
·         Surat Perintah Bayar (SPB).
·         Daftar Rencana Pencairan Dana (RPD).
3.8. PERTANGGUNGJAWABAN DANA
  1. Pengelola UED/K-SP wajib mempertanggungjawabkan dana kepada masyarakat melalui forum Musyawarah Desa/Kelurahan Pertanggungjawaban (MD/K-P) paling lambat 10 hari setelah seluruh / setiap pencairan Dana Usaha Desa/Kelurahan disalurkan kepada pemanfaat.
  2. Pengelola UED/K-SP wajib menyebarluaskan informasi status dana yang dikelola oleh UED/K-SP melalui papan informasi dan media lainnya secara rutin.
  3. Pemegang Otoritas  Dana Usaha Desa/Kelurahan melaporkan status keuangan yang ada di rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan pada Forum Musyawarah Pertanggungjawaban (MD/K-P) serta menyebar luaskan informasi status Dana Usaha Desa/Kelurahan yang ada di rekening melalui papan informasi dan media lainnya secara rutin.
3.9. PELAKSANAAN KEGIATAN DANA USAHA DESA/ KELURAHAN
a.    Pemanfaat wajib membelanjakan dana pinjaman sesuai dengan rencana kegiatan yang  diajukan dan tertuang dalam dokumen Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K).
b.    Perubahan-perubahan terhadap jenis usaha yang didanai melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan, harus melalui proses verifikasi dilengkapi dengan berita acara.
c.    Pengembalian pinjaman Dana Usaha Desa/Kelurahan dari Pemanfaat  ke Pengelola UED/K-SP dilakukan sesuai dengan isi Surat perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) dengan mempertimbangkan siklus usaha beserta dengan jasa pinjaman yang disepakati bersama dalam Musyawarah Desa/Kelurahan.
d.    Pengembalian Dana Usaha Desa/Kelurahan dari UED/K-SP ke rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan dilakukan sesuai dengan isi surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) beserta jasa sebesar 4% pertahun sebagai cadangan modal.
e.    Pengelola UED/K-SP membuat buku induk/anggota penerima manfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan dengan besar pinjaman, jangka waktu pengembalian dan besar angsuran per periode angsuran.
f.     Pengelola UED/K-SP wajib membuat buku kas umum, buku bank, kartu kredit monitoring  sesuai dengan  buku panduan keuangan.
g.    Pengelola UED/K-SP wajib membuat laporan bulanan kepada Kepala Desa/Lurah dengan tembusan kepada BPD dan Pendamping Desa/Kelurahan. Pelaporan UED/K-SP meliputi :
–       Laporan perkembangan pinjaman;
–       Laporan operasional  UED/K-SP.
–       Laporan status keuangan.
–       Laporan permasalahan.
–       Rencana kerja dan kegiatan UED/K-SP.
h.    Pemanfaat/Peminjam dapat  membayar angsuran pinjaman ditambah  jasa, melalui Rekening UED/K-SP atau melalui Pengelola UED/K-SP.
i.      Perangkat Desa/Kelurahan, BPD, Pengelola UED/K-SP, Pendamping Desa harus melakukan  pembinaan dan pendampingan terhadap anggota/kelompok   Pemanfaat.
j.      Pengelola UED/K-SP melakukan rapat koordinasi bulanan  bersama anggota/kelompok Pemanfaat, Perangkat Desa/Kelurahan, BPD, Pendamping Desa dan pihak terkait lainnya.
k.    Jika diperlukan sewaktu-waktu akan dilakukan audit terhadap keuangan UED/K-SP oleh lembaga yang berkompeten.
l.      Kegiatan pra audit dilakukan antar Desa/Kelurahan dapat dilakukan sebagai pembinaan dan penguatan kapasitas pengelola UED/K-SP. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pra audit diambil dari biaya operasional UED/K-SP dan sumber lain yang syah dan tidak mengikat.
m.  Mengalokasikan Dana Usaha Desa/Kelurahan (DUD/K), sekitar 10 % sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat miskin (perorangan dan kelompok) dengan ketentuan sebagai  berikut :
·         Masyarakat miskin terlebih dahulu diberdayakan oleh Pendamping Desa dan Pengelola UED/K-SP sebelum mendapatkan pinjaman dana pinjaman.
·         Jaminan Tanggung Renteng diberlakukan bagi masyarakat miskin yang berkelompok.
·         Jaminan disesuaikan dengan kondisi desa/kelurahan setempat yang tidak memberatkan masyarakat miskin.
·         Kelayakan usaha tetap menjadi pertimbangan.
·         Besarnya pinjaman maksimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jasa pinjaman maksimal 10 % pertahun dan jangka waktu pinjaman maksimal 2 tahun, bagi masyarakat miskin berdasarkan penilaian Pendamping Desa dan Pengelola UED/SP dikoordinasikan dengan Koordinator Daerah.
3.10.PERSYARATAN SEBAGAI PEMANFAAT  DANA USAHA   DESA / KELURAHAN
A. Persyaratan Pemanfaat
Pada dasarnya seluruh anggota masyarakat desa/kelurahan berhak mendapatkan pinjaman dari Dana Usaha Desa/Kelurahan dengan kriteria :
·         Warga Desa/Kelurahan yang telah berdomisili tetap di Desa/Kelurahan bersangkutan selama   minimal 5 tahun.
·         Tercatat sebagai anggota aktif UED/K-SP dan telah mempunyai  simpanan wajib sebesar minimal Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
·         Memiliki usaha dan atau rencana usaha.
·         Dinilai layak oleh staf analisis kredit baik secara administrasi maupun usaha.
·         Peminjam perorangan diwajibkan menggunakan agunan.
·         Peminjaman melalui kelompok dengan pinjaman lebih dari                   Rp. 1.000.000,- per anggota, maka  diwajibkan menggunakan Agunan,  sedangkan untuk nilai pinjaman dengan nilai maksimal Rp. 1.000.000 per Anggota, agunan dapat diganti dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng oleh Kelompok (Sesuai dengan kesepakatan Tanggung Renteng dalam kelompok).
·         Surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng harus dibuat diatas kertas bermaterai dengan menyebutkan sumber dana yang akan digunakan untuk tanggung renteng, ditandatangani oleh seluruh anggota peminjam.
·         Pendamping Desa wajib memfasilitasi seluruh peminjam dalam proses Verifikasi. Untuk pinjaman dengan nilai Rp 15.000.000,-  sampai dengan Rp 20.000.000,- harus ada rekomendasi dari Koordinator Daerah dalam penentuan kelayakan usahanya. Untuk pinjaman diatas Rp 20.000.000,- sampai dengan Rp 30.000.000,- harus ada rekomendasi dari Leader  untuk proses Verifikasinya.
·         Maksimal pinjaman ke lembaga UED/K-SP adalah Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Batas maksimal ini dapat disepakati di desa/kelurahan untuk memperkecilnya, misalnya maksimal                   Rp 15.000.000,-.
·         Peminjam yang dinilai baik (pengembalian tepat waktu, tidak pernah menunggak) dapat diberikan tambahan pinjaman dengan besar 50 % dari nilai pinjaman pertama. Tambahan pinjaman dapat diberikan melebihi   50 % apabila dana UED/K-SP tersedia khusus bagi peminjam yang mengajukan pinjaman tahap tiga.
·         Untuk membantu usaha yang sudah berkembang dengan baik, Pengelola UED/K-SP, Pendamping Desa hendaknya dapat membantu memfasilitasi peminjam tersebut kelembaga keuangan lainnya.
·         Kepala Desa, Aparat Desa/Kelurahan yang akan meminjam dana UED/K-SP harus memiliki usaha dan mendapat rekomendasi dari PMD/K/sebutan lain Kab/Kota dan Koordinator Daerah.
·         Pelaku PPD ditingkat Desa/Kelurahan yang akan meminjam dana UED/K-SP harus memiliki usaha dan mendapat rekomendasi dari Pendamping Desa dan Koordinator Daerah.
·         PD tidak dibenarkan baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan dan meminjam dana UED/K-SP melalui pihak ketiga.
·         Bila PD melakukan tindakan tersebut point di atas maka PD masuk dalam daftar black list dan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku serta Korda wajib memberi laporan kepada Leader.
B. Kelayakan Usaha
·         Relatif cepat menghasilkan, satu siklus  maksimum 18 bulan untuk pinjaman tahap pertama dari alokasi dana awal (DUD/K), siklus 24 bulan dapat diberikan apabila pinjaman pertama telah dilunaskan.
·         Pelunasan pinjaman dapat dilakukan apabila telah mengangsur pinjaman selama 1 tahun pinjaman dan dikenakan biaya administrasi 2 % dari total sisa pinjaman pokok.
·         Apabila pinjaman dibawah 12 bulan maka tidak berlaku point di atas.
·         Memanfaatkan sebanyak mungkin potensi yang ada di desa/kelurahan.
·         Memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi  masyarakat miskin.
·         Dalam jangkauan kemampuan manajerial dan tehnologi yang ada di desa/kelurahan.
·         Tidak termasuk dalam daftar larangan.

C.   Penetapan Jasa dan Jadwal Pengembalian Pinjaman

·         Pinjaman Dana Usaha Desa/Kelurahan oleh UED/K-SP ke Rekening Desa/Kelurahan dikenakan jasa pinjaman sebesar 4 % pertahun. Dana   4 % ini harus disetor oleh UED/K-SP ke rekening DUD/K  sesuai dengan saldo akhir hutang DUD untuk tambahan modal DUD/K.
·         Jadwal pengembalian pokok pinjaman ditambah Jasa dari UED/K-SP ke Rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan disepakati melalui Musyawarah Desa/Kelurahan dan tertera pada Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3)
·         Penetapan Jasa pinjaman Dana Usaha Desa/Kelurahan bagi anggota atau kelompok peminjam ke UED/K-SP, ditetapkan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan II dan tertera dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan, dengan ketentuan minimal sebesar 12 % per tahun.
·         Jadwal pengembalian pokok pinjaman ditambah Jasa/jasa pinjaman dari anggota/kelompok pemanfaat kepada UED/K-SP disepakati melalui Musyawarah Desa/Kelurahan dan tertera pada Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) serta disesuaikan dengan jenis dan siklus usaha.
·         Dana Simpan Pinjam dalam penggunaannya disesuaikan dengan kesepakatan musyawarah desa
D. Kriteria Kelompok Pemanfaat / Peminjam
Kriteria kelompok yang layak mengajukan pinjaman  Dana Usaha Desa/Kelurahan melalui UED/K-SP yaitu :
·         Mempunyai kepengurusan yang jelas.
·         Mempunyai anggota minimal 10 orang termasuk pengurus.
·         Mempunyai aturan-aturan kelompok yang tertulis, walaupun secara sederhana.
·         Mempunyai alamat sekretariat / posko yang jelas.
·         Mempunyai papan nama kelompok di sekretariat / posko.
·         Mempunyai buku daftar anggota kelompok dan jenis usaha ekonomi setiap anggota kelompok.
·         Mempunyai catatan terhadap transaksi yang dilakukan.
·         Mempunyai rencana kerja, walau sederhana.
·         Mempunyai jadwal pertemuan rutin dan catatan hasil pertemuan.
·         Mempunyai tabungan atau simpanan kelompok.
·         Mempunyai surat pengesahan dari Kades/Lurah.
E. Perguliran
·         UED/K-SP dapat meminta mandat dari forum Musyawarah Desa/Kelurahan untuk mengelola Dana Usaha Desa/Kelurahan dalam periode tertentu serta melakukan perguliran terhadap dana yang telah dikembalikan, kepada Anggota/Kelompok Pemanfaat yang telah di verifikasi dan dinilai layak serta belum mendapat pinjaman dari Dana Usaha Desa/Kelurahan pada tahap sebelumnya.
·         Desa/Kelurahan yang lokasi sulit, transfortasi terbatas dan jauh dari bank maka perguliran dapat dilakukan tanpa melakukan setoran kerekening DUD dengan catatan masa pinjaman menurun.
·         Perguliran dilakukan setelah Dana Usaha Desa terserap semua.  musyawarah perguliran dilakukan apabila dana pengembalian pertama sudah diterima oleh pengelola UED/K-SP.
·         Kelompok/anggota pemanfaat yang telah melunasi pinjaman dapat mengajukan pinjaman berikutnya dengan ketentuan dan proses verifikasi seperti semula.
F. Agunan
·         Keamanan agunan menjadi tanggung jawab Pengelola UED/K-SP.
·         Pengelola UED/K-SP wajib menyediakan tempat penyimpanan dokumen agunan, biaya yang timbul dibebankan pada dana operasional UED/K-SP dan atau dana operasional desa.
·         Letak agunan dibolehkan diluar desa, dengan syarat biaya pemeriksaan ditanggung calon peminjam.
·         Pengelola UED/K-SP wajib membuat daftar inventaris agunan dan dipegang oleh Pengelola UED/K-SP dan Pemerintahan Desa.
·         Agunan dalam bentuk barang bergerak yang dapat diterima adalah berupa kendaraan roda empat, roda dua yang mempunyai nilai ekonomi dengan menyerahkan surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
·         Nilai agunan barang bergerak dihitung pada akhir jatuh tempo.
·         Besarnya nilai pinjaman dengan agunan barang bergerak adalah maksimal 40% dari nilai agunan yang dihitung pada akhir peminjaman/akhir jatuh tempo.
·         Besarnya nilai pinjaman dengan agunan barang tidak bergerak adalah maksimal 50% dari nilai agunan.
·         Agunan barang bergerak bila terjadi kehilangan masih dalam jaminan pinjaman maka peminjan harus mengganti agunan yang hilang dengan agunan yang baru atau melunasi pinjaman.
·         Penetapan nilai agunan dilakukan oleh staf analisis kredit berdasarkan kriteria yang berlaku dilingkungan masyarakat setempat.
·         Mekanisme peminjaman BPKB yang diagunkan untuk kegiatan perpanjangan STNK dan pembayaran pajak, harus dinyatakan secara tertulis antara Peminjam dengan Pengelola UED/K-SP yang diketahui oleh Pemegang Otoritas Desa/Kelurahan dan setelah itu harus dikembalikan paling lambat 3 hari setelah pengurusan.
·         Surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng bagi kelompok masyarakat miskin.
G. Tata Cara Penyitaan Agunan
Penyitaan agunan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
·         Apabila peminjam sudah sampai batas waktu jatuh tempo tidak melunasi  pinjaman maka dilakukan penyitaan oleh pengelola UED/K-SP atau berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan pada sanksi Musyawarah Desa/Kelurahan II.
·         Selanjutnya agunan tersebut dijual kepada pihak ketiga untuk melunasi sisa pinjaman dan apabila ada kelebihan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
·         Dalam melakukan penyitaan agunan melibatkan Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Aparat Penegak Hukum.
H. Ketentuan Lain
Untuk kepentingan pengendalian, efektifitas serta menjamin Dana Usaha Desa/Kelurahan  tepat sasaran, maka Masyarakat Desa/Kelurahan dapat membuat ketentuan tersendiri diluar ketentuan yang ada, yang tidak bertentangan dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis dan dibahas dalam Musyawarah Desa/Kelurahan yang dihadiri segenap warga desa/kelurahan, pelaku PPD di desa/kelurahan, difasilitasi oleh Pendamping Desa dan Kader Pembangunan Masyarakat.
Ketentuan-ketentuan berdasarkan kesepakatan tersebut diatas harus tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Desa/Kelurahan.

BAB IV

Tugas dan tanggung jawab pelaku PPD

4.2.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAKU PPD
4.2.1.TIM KOORDINASI  PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PROVINSI
A. PENANGGUNGJAWAB
Penanggungjawab keseluruhan pelaksanaan PPD adalah Gubernur Riau yang mempunyai tugas membentuk dan menetapkan :
·         Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian  PPD Provinsi dan Sekretariat  Pembinaan PPD Provinsi melalui SK Gubernur.
·         Menyediakan Dana Pembinaan dan Administrasi Proyek (PAP) Provinsi untuk mendukung pembinaan dan pengendalian pelaksanaan PPD
B. TIM PENGARAH
Tim pengarah diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan dibantu oleh Kepala Bappeda Provinsi sebagai anggota yang bertugas :
·         Mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan PPD dan program-program Sektoral dan Regional untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan PPD.
·         Melakukan pembinaan umum bagi kelancaran pelaksanaan PPD.
·         Melakukan evaluasi mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan pengelolaan PPD serta menindaklanjuti laporan pelaksanaan PPD.
·         Membuat laporan bulanan kepada Gubernur.
C. TIM PELAKSANA
Tim Pelaksana diketuai oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau yang dibantu oleh Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat pada Bapemas-Bangdes Prov. Riau sebagai Sekretaris serta unsur Sekretariat Daerah, Bappeda, Unsur-unsur Dinas terkait lainnya sebagai anggota.
Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana adalah :
·         Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Kabupaten/Kota dalam penetapan lokasi kegiatan PPD.
·         Melakukan Rapat Koordinasi bulanan bersama Fasilitator Program dan rapat koordinasi triwulan dengan melibatkan Dinas dan Instansi terkait.
·         Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Kabupaten/Kota dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PPD.
·         Melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan kegiatan PPD.
·         Memberikan dukungan pelayanan dan proses administrasi di Provinsi
·         Memantau, mengevaluasi dan melakukan pembinaan teknis dalam seluruh tahapan Program yang di koordinasikan dengan Instansi terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
·         Menyelesaikan masalah yang memerlukan keterlibatan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Provinsi untuk kemudian melaporkan masalah-masalah yang perlu penanganan dari Tim Pengarah dan Gubernur Riau.
·         Memberikan umpan balik kepada Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengandalian Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti dengan tembusan kepada Tim Pengarah dan Gubernur Riau sebagai laporan.
·         Memantau dan memberikan data evaluasi kinerja Fasitator Program yang ditugaskan secara objektif.
·         Membuat laporan bulanan kepada Tim Pengarah dan Gubernur Riau.
D. SEKRETARIAT PEMBINAAN  PROVINSI
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian  PPD Provinsi Riau, dibentuk Sekretariat Pembinaan PPD Provinsi Riau yang berfungsi sebagai pengelola harian kegiatan administrasi dan pembinaan kegiatan PPD, yang berada dibawah tanggungjawab Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi Riau. Kepala Sekretariat Pembinaan  adalah Sekretaris Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi Riau.
E.  TEAM ADVISOR
Untuk membantu dalam melakukan analisa Efektifitas serta kualitas pelaksanaan kegiatan PPD, maka dibentuk Tim Advisor ditingkat provinsi yang bertugas memberikan  masukan yang lengkap dan analitis sebagai dasar pengambilan kebijakan kepada Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi. Secara spesifik tugas dan Tanggungjawab Team Advisor adalah :
·         Membantu Tim Koordinasi PPD Provinsi dalam mempersiapkan rencana  rekruitment Fasilitator Program.
·         Memberikan masukan kepada Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi tentang kebutuhan pelatihan bagi Pendamping Desa/Kelurahan.
·         Memberikan saran dan masukan kepada Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Provinsi tentang prosedur dan mekanisme pengelolaan Fasilitator Program.
·         Membantu membuat Standart Kompetensi untuk masing-masing jenjang Fasilitator Program.
·         Melakukan kajian tentang tingkat partisipasi dan kelayakan penerima manfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Melakukan kajian tentang peran kelembagaan masyarakat dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui PPD.
·         Memberikan rekomendasi kepada Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi sebagai masukan dalam mengambil kebijakan untuk perbaikan PPD.
·         Membuat Laporan khusus secara periodik 3 bulanan kepada Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi.
4.2.2.TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KABUPATEN / KOTA
A. PENANGGUNGJAWAB
Penanggungjawab keseluruhan pelaksanaan PPD adalah Bupati/Walikota yang mempunyai tugas membentuk dan menetapkan :
·         Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Kabupaten/Kota dan Sekretariat Pembinaan Kabupaten/Kota melalui SK Bupati/Walikota.
·         Menyediakan Dana Pembinaan dan Administrasi Proyek (PAP) Kabupaten/Kota untuk mendukung pembinaan dan pengendalian pelaksanaan PPD.
B. TIM PENGARAH
Tim Pengarah diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan dibantu oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota sebagai Anggota yang bertugas :
·         Mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan PPD dan program – program sektoral dan regional untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan PPD.
·         Melakukan pembinaan umum bagi kelancaran pelaksanaan PPD
·         Melakukan evaluasi mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan pengelolaan PPD serta menindaklanjuti laporan pelaksanaan PPD.
·         Membuat laporan bulanan kepada Bupati/Walikota.
C. TIM PELAKSANA
Tim Pelaksana diketuai oleh Kepala Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat atau nama lain Kabupaten/Kota yang dibantu oleh Kepala Bidang/ Subdin/ Bagian pada Badan/ Dinas/ Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota sebagai Sekretaris serta Unsur Sekretariat Daerah, Bappeda, Unsur – unsur Dinas terkait lainnya dan Camat lokasi kegiatan PPD sebagai anggota.
Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana adalah :
·         Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Pembinaan dan    Pengendalian PPD Provinsi dalam penetapan lokasi kegiatan PPD.
·          Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PPD.
·         Melakukan rapat koordinasi bulanan bersama Fasilitator Program dan minimal tiga bulan sekali melibatkan Dinas dan Instansi terkait.
·         Melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan kegiatan PPD.
·         Memberikan dukungan pelayanan dan proses administrasi di Kabupaten/Kota.
·         Memantau, mengevaluasi dan melakukan pembinaan teknis dalam seluruh tahapan program yang di Koordinasikan dengan Instansi terkait di Kabupaten/Kota.
·         Menyelesaikan masalah yang memerlukan keterlibatan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota untuk kemudian melaporkan masalah-masalah yang perlu penanganan dari Tim Pengarah dan Bupati/Walikota atau Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi / Gubernur Riau.
·         Memberikan umpan balik kepada kecamatan untuk ditindaklanjuti dengan tembusan kepada Tim Pengarah dan Bupati/Walikota  sebagai laporan.
·         Membuat laporan bulanan kepada Tim Pengarah dan Bupati/Walikota serta Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi.
D. SEKRETARIAT PEMBINAAN  PPD KABUPATEN/KOTA
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kinerja Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Kabupaten/Kota Riau, dibentuk Sekretariat Pembinaan  yang berfungsi, sebagai pengelola harian kegiatan administrasi dan pembinaan kegiatan PPD, yang berada dibawah tanggungjawab Ketua pelaksana Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Kabupaten/Kota. Kepala Sekretariat Pembinaan  Kabupaten/Kota  adalah Sekretaris Tim  Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Kabupaten/Kota .
4.2.3. CAMAT
Camat bertanggung jawab atas pembinaan pelaksanaan peran serta masyarakat dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan dengan tugas;
·         Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan dibantu oleh unsur-unsur Pemerintahan Kecamatan lainnya.
·         Menyelenggarakan rapat tingkat kecamatan untuk menjelaskan prinsip dan peraturan Dana Usaha Desa/Kelurahan kepada aparat tingkat kecamatan.
·         Memantau pelaksanaan proses pengusulan kegiatan oleh desa/kelurahan pada forum MUSRENBANG.
·         Memantau pelaksanaan Dana Usaha Desa/Kelurahan dan melaporkannya kepada Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Kabupaten.
·         Membuat laporan bulanan kepada Bupati mengenai pelaksanaan program Dana Usaha Desa/Kelurahan.
4.2.4. KEPALA DESA/LURAH
Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan PPD dan pelestarian  Program PPD.
Kepala Desa/Lurah bertugas dan berkewajiban ;
·         Menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan dalam rangka pelaksanaan PPD dan menyebarluaskannya kepada seluruh masyarakat desa/kelurahan.
·         Mengesahkan RJM Des/Kel dan RPTD/K serta menyampaikan dokumen tersebut pada forum MUSRENBANG kecamatan.
·         Mengesahkan daftar calon pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Menandatangani dokumen Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3).
·         Memantau realisasi  penyaluran dan pengembalian pinjaman  Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Bersama-sama dengan Ketua LPM/LKMD/K, Wakil Masyarakat perempuan yang dipilih melalui musyawarah desa, membuka rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan pada bank yang ditetapkan.
·         Bersama-sama dengan Anggota Pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan lainnya, melakukan pemindahbukuan (over booking) dana sesuai dengan pengajuan UED/K-SP yang tertuang dalam Dokumen SP3.
·         Mengikuti rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) kecamatan guna menyampaikan daftar kegiatan bidang sektoral (RJM dan RPTD/K).
·         Mendorong dan mengupayakan penyelesaian permasalahan yang terjadi di desa/kelurahan bersangkutan.
·         Membuat laporan bulanan kepada Camat tentang perkembangan pelaksanaan PPD di desa/kelurahan bersangkutan.
4.2.5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Petugas Pengawasan Umum PPD Kelurahan.
Ketua BPD atau Petugas Pengawasan Umum bertugas dan berkewajiban:
·         Bersama Pendamping Desa dan Pemerintah Desa/Kelurahan memberikan informasi tentang kegiatan PPD kepada masyarakat desa/kelurahan.
·         Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kegiatan PPD, evaluasi sasaran program serta pemanfaatannya.
·         Memastikan penyaluran Dana Usaha Desa/Kelurahan telah memenuhi syarat dan ketentuan program yang berlaku.
·         Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian pinjaman Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Mendorong masyarakat pemanfaat/peminjam bertanggungjawab dalam pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan, sehingga pengembalian tepat waktu dan perguliran berjalan baik.
·         Bersama Kepala Desa/Lurah dan pelaku PPD lainnya menyampaikan hasil musyawarah desa/kelurahan, khususnya kegiatan bidang sektoral kepada kecamatan dan kabupaten/kota.
·         Mengikuti pelaksanaan kegiatan PPD pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian/perguliran, khususnya dalam pertemuan-pertemuan desa.
·         Mendatangani Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3).
4.2.6. LPM / LKMD/K.
Ketua LPM/LKMD/K bertugas dan berkewajiban:
·         Bersama Pendamping Desa dengan melibatkan berbagai unsur/kelompok masyarakat yang ada, memberikan informasi tentang kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Membantu Kades/Lurah melaksanakan pertemuan bersama Pendamping Desa dengan Kepala Dusun dan melibatkan berbagai unsur/kelompok masyarakat yang ada untuk memberikan informasi tentang Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Bersama Pendamping Desa dan Pengelola UED/K-SP mengumpulkan dan membahas aspirasi masyarakat atau kelompok masyarakat serta merumuskannya menjadi draft usulan.
·         Dibantu Pendamping Desa, menyiapkan usulan, termasuk rencana biaya  untuk diajukan ke MUSRENBANG kecamatan dan MUSRENBANG kabupaten/kota. LPM/LKMD/K harus menyimpan satu salinan asli (copy) dari setiap usulan yang diajukan ke MUSRENBANGDES
·         Bersama kelompok masyarakat serta Pendamping Desa mengatur persiapan pelaksanaan kegiatan.
·         Ketua LPM/LKMD/K menandatangani  speciment  pada rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan.

Fasilitator program pemberdayaan desa

4.3.TIM FASILITATOR PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA
A. LEADER
Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan PPD dari Tingkat Provinsi hingga Desa/Kelurahan, maka di Provinsi di Rekrut Tim Fasilitator Program yang dipimpin oleh Seorang Leader dengan Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :
·         Memfasilitasi  Rapat Koordinasi PPD di Provinsi serta rapat lainnya yang dianggap perlu.
·         Memberikan saran dan masukan kepada Satuan Kerja dan Sekretariat Pembinaan PPD Provinsi dalam pengendalian kegiatan PPD.
·         Melakukan pengkajian bersama Fasilitator Program PPD tentang kebijakan teknis, pengendalian dalam rangka mensukseskan PPD.
·         Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, terhadap  Fasilitator Provinsi, Koordinator Daerah, Pendamping Desa secara periodik dan  memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja dan  Tim Koordinasi Provinsi.
·         Menyusun prioritas kebutuhan pelatihan, pengembangan paket-paket pelatihan yang tepat bagi Pengelola UED/K-SP, kelompok masyarakat, Kader Pembangunan Masyarakat dan masyarakat umumnya ditingkat provinsi dan dikoordinasikan dengan kepala satuan kerja.
·         Menyiapkan dan menyempurnakan konsep Petunjuk Teknis, Pedoman Umum, Evaluasi Kinerja Program, Evaluasi Kinerja Fasilitator Program, Pedoman Rekrutmen, Panduan Administrasi Keuangan, Modul-modul Pelatihan.
·         Melakukan evaluasi kinerja terhadap tim Fasilitator Program, Korda dan PD  disampaikan Kepala Satuan Kerja Provinsi.
·         Mengkoordinasikan dukungan terhadap upaya penanganan dan penyelesaian permasalahan yang terjadi di tingkat provinsi.
·         Bersama Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada seluruh stake holder pembangunan di provinsi.
·         Memberikan saran dan masukan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan dilapangan termasuk proses verifikasi pinjaman pemanfaat UED/K-SP.
·         Leader bersama Fasilitator Program bertanggungjawab terhadap kualitas kegiatan PPD terutama untuk kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·          Leader mempunyai wewenang menunjuk satu orang fasilitator provinsi apabila tidak berada ditempat dengan surat perintah.
·         Menyampaikan laporan bulanan, laporan periodik dan laporan akhir tahun disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Provinsi  tembusannya kepada Gubenur Riau, DPRD Provinsi Riau, Kepala BAPPEDA Provinsi Riau serta Tim Advisor.
·         Membuat laporan individu bulanan  disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Provinsi.
·         Leader bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja dalam mensukseskan kegiatan PPD.
B. SPESIALIS KREDIT MIKRO (SKM)
Guna kelancaran tugas Leader, perlu diangkat Spesialis Kredit Mikro (SKM) menyiapkan data keuangan pada kegiatan PPD dengan Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :
·         Melakukan pemantauan dan memberikan supervisi kepada pelaku PPD dilapangan dalam pengembangan usaha kecil dan simpan pinjam di Lokasi PPD.
·         Melakukan kajian praktis terhadap lembaga Pengelola UED/K-SP dan merumuskan pola pengembangan dan penguatan kelembagaannya.
·         Menyusun panduan praktis untuk penguatan kelembagaan usaha masyarakat pedesaan, memfasiltasi bimbingan dan pelatihan.
·         Menyiapkan laporan (fakta dan analisis) perkembangan usaha ekonomi PPD.
·         Melakukan pelatihan terhadap Koordinator Daerah, Pendamping Desa dan Pengelola UED/K-SP dalam bidang keuangan.
·         Mengikuti Rakor Bulanan PPD setiap bulan yang dilaksanakan di Provinsi dan memberikan saran/pendapat untuk perbaikan program.
·         SKM bertanggungjawab kepada Leader dalam mensukseskan kegiatan PPD.
·         Membuat dan menyiapkan laporan Keuangan bulanan tepat waktu,  laporan reguler, laporan insidentil pelaksanaan tugas serta laporan lainnya sesuai dengan keperluannya, diserahkan kepada Leader untuk diteruskan kepada Kepala Satuan Kerja.
·         Membuat laporan individu bulanan disampaikan kepada serahkan kepada Leader untuk diteruskan kepada Kepala Satuan Kerja.
C. ASISTEN SPESIALIS KREDIT MIKRO (ASS.SKM)
Guna kelancaran tugas Specialis Kredit Mikro (SKM) dalam menyiapkan data keuangan pada kegiatan PPD maka perlu diangkat assiten SKM dengan Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :
·         Membantu SKM dalam melakukan pemantauan, memberikan supervisi kepada pelaku PPD dilapangan dalam pengembangan usaha kecil dan simpan pinjam di Lokasi PPD.
·         Membantu SKM dalam melakukan kajian praktis terhadap lembaga Pengelola UED/K-SP dan merumuskan pola pengembangan serta penguatan kelembagaannya.
·         Membantu SKM dalam menyusun panduan praktis untuk penguatan kelembagaan usaha masyarakat pedesaan, memfasiltasi bimbingan dan pelatihan.
·         Membantu SKM membuat dan menyiapkan laporan Keuangan bulanan tepat waktu  dan laporan lainnya sesuai dengan keperluannya, serahkan kepada SKM.
·         Membantu SKM melakukan pelatihan terhadap Koordinator Daerah, Pendamping Desa dan Pengelola UED/K-SP dalam bidang keuangan.
·         Membantu SKM dalam menyiapkan laporan (fakta dan analisis) perkembangan usaha ekonomi PPD.
·         Ass. SKM bertanggungjawab kepada SKM dalam mensukseskan kegiatan PPD.
·         Membantu SKM membuat dan menyiapkan laporan Keuangan bulanan tepat waktu,  laporan reguler, laporan insidentil pelaksanaan tugas serta laporan lainnya sesuai dengan keperluannya, diserahkan kepada Leader untuk diteruskan kepada Kepala Satuan Kerja.
·         Membuat laporan individu bulanan disampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi melalui Leader.
·         Mengikuti Rakor Bulanan PPD setiap bulan yang dilaksanakan di   Provinsi dan memberikan saran/pendapat untuk perbaikan program.
D. SPESIALIS DATA (SD)
Guna kelancaran tugas Leader maka perlu diangkat Spesialis Data (SD) untuk keperluan kegiatan PPD dengan Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :
·         Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi dan komunikasi data, rancangan pendukung sistem pengambilan keputusan serta kebutuhan perangkat keras.
·         Mengembangkan sistem informasi manajemen dan sistem komunikasi data dengan berbagai sumber informasi, khususnya dengan pelaku PPD di  lapangan.
·         Menyiapkan panduan sistem pengelolaan dan pengolahan data dari berbagai sumber dan unsur pelaku PPD di provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa serta lainnya.
·         Menyiapkan informasi mutakhir sesuai format standar pelaporan yang ada.
·         Mengidentifikasi kebutuhan dan dukungan pelatihan serta mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan teknis sistem informasi, penggunaan format standar pelaporan, berdasarkan keperluannya.
·         Membuat dan menyampaikan laporan bulanan tepat waktu  dan laporan lainnya sesuai dengan keperluannya, serahkan kepada Leader untuk diteruskan kepada Kepala Satuan Kerja.
·         Melakukan pelatihan penggunaan sistem informasi komputerisasi, termasuk penggunaan internet, berdasarkan keperluannya.
·         Membuat laporan individu bulanan disampaikan kepada kepada Leader untuk diteruskan kepada Kepala Satuan Kerja.
·         SD bertanggungjawab kepada Leader dalam mensukseskan kegiatan PPD.
·         Mengikuti Rakor Bulanan PPD setiap bulan yang dilaksanakan di Provinsi dan memberikan saran/pendapat untuk perbaikan program.
E. ASISTEN SPESIALIS DATA  (Ass. SD)
Guna kelancaran tugas Specialis Data (SD) dalam menyiapkan keperluan data PPD maka perlu diangkat assiten SD dengan Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :
·         Membantu SD mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi dan komunikasi data, rancangan pendukung sistem pengambilan keputusan serta kebutuhan perangkat keras.
·         Membantu SD mengembangkan sistem informasi manajemen dan sistem komunikasi data dengan berbagai sumber informasi, khususnya dengan pelaku PPD di  lapangan.
·         Membantu SD menyiapkan panduan sistem pengelolaan dan pengolahan data dari berbagai sumber dan unsur pelaku PPD di provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.
·         Membantu SD menyiapkan informasi mutakhir sesuai format standar pelaporan yang ada.
·         Membantu SD mengidentifikasi kebutuhan dan dukungan pelatihan serta mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan teknis sistem informasi, penggunaan format standar pelaporan, dsb.
·         Membantu SD menyampaikan laporan reguler dan insidentil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Leader.
·         Membantu SD melakukan pelatihan penggunaan sistem informasi komputerisasi, termasuk penggunaan internet, dsb.
·         Membuat laporan individu bulanan menyampaikan Ketua Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi melalui Leader.
·         Mengikuti Rakor Bulanan PPD setiap bulan yang dilaksanakan di Provinsi dan memberikan saran/pendapat untuk perbaikan program.
·         Ass.SD bertanggungjawab kepada SD dalam mensukseskan kegiatan PPD.
·         Membantu SD membuat dan menyiapkan laporan bulanan tepat waktu  dan laporan lainnya sesuai dengan keperluannya, serahkan kepada SD.
F. KOORDINATOR  DAERAH ( KORDA)
Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program  direkrut tenaga pendamping sebagai fasilitator di tingkat Kabupaten yang disebut Koordinator Daerah (KORDA) yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :
·         Memberikan saran dan masukan kepada Tim Koordinasi Koordinasi Kabupaten/Kota dalam menyukseskan keberhasilan Program Pemberdayaan Desa (PPD)
·         Memberikan bantuan tehnis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Dana Usaha Desa/Kelurahan serta kegiatan bidang sektoral.
·         Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kualitas tehnis dan kelayakan ekonomi usulan kegiatan serta proses verifikasi.
·         Menyusun prioritas kebutuhan pelatihan, pengembangan paket-paket pelatihan yang tepat bagi Pengelola UED/K-SP, kelompok masyarakat, Kader Pembangunan Masyarakat dan masyarakat umumnya ditingkat kabupaten dan dikoordinasikan denga Leader
·         Bersama Satgas Kecamatan membantu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan diprioritaskan yang desa/kelurahan mendapatkan alokasi dana DUD/K-SP jumlah besar dan mengikuti Musrenbang di tingkat Kabupaten/Kota.
·         Melakukan supervisi dan monitoring untuk memastikan prosedur Dana Usaha Desa/Kelurahan dijalankan dengan baik dan benar.
·         Membuat laporan bulanan tentang pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Leader dengan tembusan kepada  Bupati/Walikota melalui Tim Koordinasi PPD Kabupaten/Kota
·         Membuat Laporan Individu bulanan dan disampaikan kepada Leader dengan tembusan kepada Sekretariat Pembinaan PPD Provinsi.
·         Membantu menyiapkan, merekap dan menyempurnakan dokumen RJM dan RPTD/K untuk selanjutnya dibawa pada musrenbang Kabupaten/Kota
·         Memberikan saran dan petunjuk mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan agar pasca program tetap berfungsi secara berkelanjutan.
·         Memfasilitasi kepada Intansi Teknis dalam penerapan tehnologi baru yang berkaitan dengan petanian, pertenakan, perikanan, perkebunan dan lain-lain dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kwalitas, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
·         Memfasilitasi  rapat koordinasi PPD bulanan di  kabupaten/kota
·         Memfasilitasi jaringan kemitraan dengan dunia usaha dan swasta untuk mendukung pengembangan kegiatan PPD terutama kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Melakukan evaluasi kinerja terhadap  Pendamping Desa/Kelurahan secara periodik dan melaporkan kepada Leader.
·         Membantu penyelesaian permasalahan yang terjadi seperti tunggakan pinjaman, penyalahgunaan wewenang, segala yang bertentangan PEDUM dan JUKNIS serta peraturan yang berlaku.
·         Memfasilitasi  pelatihan dengan dinas terkait di kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan didesa dan kecamatan dalam menunjang program PPD untuk pelaku PPD dan pemanfaat UED/K-SP serta masyarakat.
·         Korda bertanggungjawab kepada Leader dalam mensukseskan kegiatan PPD.
·         Melakukan Verifikasi laporan program dan laporan individu yang dibuat oleh Pendamping Desa.
·         Mengikuti rapat koordinasi bulanan di provinsi dan rapat lain yang dianggap perlu.
·         Merekapitulasi data masyarakat miskin untuk dikoordinasikan TK Kabupaten/Kota dan Leader.
G. PENDAMPING DESA
Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program, direkrut tenaga pendamping yang disebut dengan Fasilitator Program untuk membantu peningkatan kemampuan kelembagaan, perencanaan pembangunan wilayah serta bantuan keahlian khusus yang disebut dengan Pendamping Desa/Kelurahan. Dengan Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :
·         Melapor dan melakukan koordinasi dengan Tim Koodinasi Kab/Kota, Camat, Aparat Desa.
·         Melakukan sosialisasi PPD kepada aparat Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat dan masyarakat.
·         Melakukan identifikasi karakteristik (sumberdaya manusia, kelembagaan dan ekonomi ) desa/kelurahan.
·         Mengumpulkan, memverifikasi, validasi seluruh data penduduk miskin dari berbagai sumber yang ada kemudian dikoordinasi dengan Aparat Desa/Kelurahan selanjutnya dilaporkan kepada Koordinator Daerah.
·         Memfasilitasi forum musyawarah desa/kelurahan dan forum pertemuan kelompok / RT / dusun.
·         Melakukan kajian terhadap potensi desa/kelurahan.
·         Memberikan bantuan tehnis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Memeriksa dan memberikan masukan terhadap kualitas tehnis dan kelayakan ekonomi usulan kegiatan serta proses verifikasi.
·         Membantu menyiapkan dan menyempurnakan dokumen kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Memfasilitasi pembuatan :
–       Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMDes/Kel).
–       Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan (RPTDes/Kel),
–       Profil Desa/Kelurahan.
–       Profil UED/K-SP oleh pengelola.
·         Memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di desa/kelurahan dan melaporkan semua permasalahan yang terjadi di desa/kelurahan kepada Koordinator Daerah
·         Melakukan pemberdayaan secara khusus terhadap masyarakat miskin sehingga layak untuk diberikan pinjaman.
·         Melaksanakan prosedur Dana Usaha Desa/Kelurahan dengan baik dan benar.
·         Melakukan verifikasi terhadap  pinjaman dan peminjam bahwa yang bersangkutan benar meminjam dan memanfaatkan dana UED/K-SP.
·         Sebelum pencairan Dana Usaha Desa (DUD/K) terlebih dahulu menyusun skala prioritas pencairan dana dan dikoordinasikan dengan Koordinator Daerah.
·         Melakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pada pemanfaat dana UED/K-SP.
·         Membuat penilaian kebutuhan pelatihan, pengembangan paket-paket pelatihan yang tepat bagi Pengelola UED/K-SP, kelompok masyarakat, Kader Pembangunan Masyarakat/Kelurahan dan masyarakat umumnya.
·         Memfasiltasi dengan instansi terkait (lintas sektor) untuk bimbingan tehnis terhadap penerapan tehnologi usaha masyarakat yang berorentasi pasar dan bernilai ekonomi tinggi.
·         Membantu mengembangkan potensi desa melalui kerjasama dengan Dinas dan Instansi terkait serta dunia usaha yang ada.
·         Membantu menyukseskan semua program yang masuk ke desa, sesuai petunjuk Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota
·         Memfasilitasi pelaksanaan rakor bulanan didesa/kelurahan.
·         Membuat Laporan kegiatan harian (absensi, realisasi dan rencana kerja) yang disampaikan kepada Koordinator Daerah setiap bulan.
·         Membuat laporan bulanan tentang pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Koordinator Daerah dengan tembusan kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat.
·         Membuat laporan khusus terhadap pemberdayaan masyarakat miskin setiap bulan.
·         Membuat laporan tahunan dan disampaikan kepada Koordinator Daerah.
·         Bertanggungjawab terhadap kwalitas pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
·         Bertanggungjawab kepada Korda dalam mensukseskan kegiatan PPD.
·         Mengikuti Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota bersama Koodinator Daerah.

·         Mengkaji dan memberikan masukan mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan agar pasca program tetap berfungsi secara berkelanjutan.

Pelaku pelaksanaan program pemberdayaan di desa

4.4. PELAKU PELAKSANA PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DIDESA / KELURAHAN
A. PEMEGANG OTORITAS REKENING DUD/K
Secara Umum Tugas dan Tanggungjawab Pemegang Otoritas adalah :
·         Membuka rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Menandatangani dokumen SPB dan dukumen yang dikeluarkan oleh BRI.
·         Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3).
·         Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan UED/K-SP.
·         Menghadiri rapat internal PPD di desa.
·         Memfasilitasi dalam penanganan masalah.
B. PENGELOLA UED/K-SP
Secara Umum Tugas dan Tanggungjawab Pengelola UED/K-SP adalah :
·         Mensosialisasikan kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan kepada masyarakat desa/kelurahan dan mengumpulkan aspirasi masyarakat desa/kelurahan.
·         Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima Dana Usaha Desa/Kelurahan sehingga mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen serta menyalurkan  Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan kepada penerima Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Mengelola Dana Usaha Desa/Kelurahan serta dana simpan pinjam masyarakat.
·         Mengatur dan memastikan perguliran dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
·         Menyusun RKTL tahunan dan bulanan yang difasilitasi oleh Pendamping Desa.
·         Pengelola UED/K-SP melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin selanjutnya diberikan pinjaman.
·         Melakukan verifikasi terhadap usulan proposal masyarakat.
Pengelola UED/K-SP terdiri dari minimal 4 Orang yaitu, Ketua, Kasir, Tata Usaha dan Staf Analisis Kredit dengan uraian tugas dan tanggungjawab masing-masing sebagai berikut :
B.1.Ketua UED/K-SP
Ketua UED/K-SP mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :
·         Memimpin organisasi UED/K-SP.
·         Memberikan pinjaman yang diajukan calon pemanfaat kepada UED/K-SP berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Desa/Kelurahan II/Perguliran yang memenuhi syarat-syarat kelayakan usulan.
·         Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan pengembalian pinjaman dana UED/K-SP.
·         Mengawasi perputaran dana UED/K-SP.
·         Mengangkat tenaga Administrasi bila dibutuhkan sesuai dengan kemampuan keuangan UED/K-SP.
·         Melaporkan posisi keuangan dengan membuat laporan rutin bulanan bersama kasir tepat waktu diserahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan serta Pendamping Desa.
·         Melakukan koordinasi dengan Aparat Desa/Kelurahan, BPD, Lembaga kemasyarakatan, Pendamping Desa, Koordinator Daerah, Kader Pembangunan Masyarakat serta kepada pihak-pihak lain dalam rangka menyampaikan laporan perkembangan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan lembaga UED/K-SP.
·         Melaksanakan musyawarah pertanggungjawaban dana setiap periode pinjaman kepada masyarakat.
·         Melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan kegiatan Dana Usaha  Desa/Kelurahan kepada masyarakat.
·         Menandatangani spesiment rekening UED/K-SP dan rekening Simpan Pinjam pada Bank yang ditunjuk.
·         Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan difasilitasi oleh Pendamping Desa
·         Melaksanakan Pertanggunjawaban tahunan melalui “Musyawarah Desa / Kelurahan Pertanggungjawaban Tahunan”   (MD/KPT/MKPT)
·         Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana UED/K-SP sesuai aturan Pedum dan Juknis serta aturan yang berlaku.
·         Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan dan didampingi oleh Pendamping Desa.
B.2.Kasir UED/K-SP
Kasir UED/K-SP mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :
·         Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah.
·         Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan UED/K-SP.
·         Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua UED/K-SP secara periodic tepat waktu dan sewaktu-waktu diperlukan.
·         Menandatangani spesiment rekening UED/K-SP dan rekening Simpan Pinjam pada Bank yang ditunjuk.
·         Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-kelompok pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan dan difasilitasi oleh Pendamping Desa.
·         Bertanggungjawab terhadap pengelolaan uang yang ada di kas dan dana yang tersedia di bank.
·         Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan dan didampingi oleh Pendamping Desa.
B.3.Tata Usaha UED/K-SP
Tata Usaha mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :
·         Berfungsi sebagai Sekretaris.
·         Membantu dibidang keuangan.
·         Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan dan didampingi oleh Pendamping Desa.
·         Membantu dibidang administrasi umum UED/K-SP.
·         Menginformasi laporan keuangan dan perkembangan pinjaman Dana Usaha Desa/Kelurahan pada papan informasi secara rutin dan mutakhir.
·         Menyusun laporan perkembagan keuangan bulanan dan permasalahan tepat waktu serta disampaikan kepada Ketua UED/K.
·         Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi dan data yang berkaitan dengan keuangan kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan difasilitasi oleh Pendamping Desa.
·         Bertanggungjawab terhadap administrasi kegiatan dan keuangan UED/K-SP serta administrasi lainnya.
B.4. Staf Analisis Kredit
Staf Analisis Kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
·         Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman pada UED/K-SP.
·         Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan meliputi :
–       Cek fisik kelayakan usaha (tempat usaha),
–       Cek fisik kelayakan agunan,
–       Mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam (karakter calon pemanfaat),
–       Mencari informasi kepada masyarakat tentang pinjaman dengan pihak ketiga lainnya yang bersangkutan.
·         Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan.
·         Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan.
·         Melakukan umpan balik pada calon peminjam.
·         Melakukan rekomendasi akhir  untuk dibahas dalam musyawarah khusus yang terdiri dari Otoritas DUD, Kader Pembangunan Masyarakat, Pengawas Umum, Pengelola UED/K-SP dan Pendamping Desa.
C. KADER PEMBANGUNAN MASYARAKAT (KPM)
Kader Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
·         Mensosialisasikan program Dana Usaha Desa/Kelurahan kepada semua masyarakat desa/kelurahan khususnya dalam tahap penyiapan masyarakat.
·         Membantu Pendamping Desa dan pelaku lainnya di Desa/Kelurahan melakukan identifikasi potensi desa/kelurahan dan penggalian gagasan serta tugas tugas lain yang diberikan oleh Pendamping Desa.
·         Bersama Pendamping Desa melakukan fasilitasi terhadap forum Musyawarah Desa/Kelurahan.
·         Bersama Pendamping Desa mengembangkan kapasitas masyarakat desa/kelurahan dan kelompok kepentingan lainnya dalam perencanaan, organisasi dan pelaksanaan kegiatan dengan memfasilitasi pembentukan Pengelola UED/K-SP.
·         Bersama Pendamping Desa dalam menyusun rencana pembangunan desa/kelurahan, program kerja, anggaran dan kontribusi lokal terhadap Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Bersama Pendamping Desa melakukan fasilitasi kepada masyarakat dalam pengajuan usulan kegiatan.
·         Bersama Pendamping Desa membantu pelaksanaan kegiatan verifikasi usulan oleh Staf Analisis Kredit.
·         Bersama Pendamping Desa membantu Pengelola UED/K-SP dalam pengelolaan dan perguliran dana kegiatan ekonomi.
·         Bersama Pendamping Desa memfasilitasi kelompok masyarakat dalam mendiskusikan masalah yang ada di desa/kelurahan dan mendiskusikan gagasan yang diusulkan untuk pemecahan masalah.
·         Bersama Pendamping Desa membantu menyiapkan gagasan ketingkat desa/kelurahan (Musrenbang).
·         Bersama Pendamping Desa memfasilitasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
·         Bersama Pendamping Desa memfasilitasi masyarakat untuk pembinaan pasca program, kelestarian dan pengembangan tindaklanjut kegiatan.
·         Membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaporan kegiatan PPD.
·         Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Program atau pihak lainnya.

·         Membuat laporan kegiatan secara berkala (bulanan) tepat waktu dan disampaikan kepada Pendamping Desa dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Desa.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: